Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT SUKU LAMPUNG SAI BATIN MARGA PUNDUH DI TENGAH MODERNISASI -, Idham
Prosiding Seminar Nasional Darmajaya Vol 1 (2017): SEMNAS IIB DARMAJAYA
Publisher : Prosiding Seminar Nasional Darmajaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era informasi dan tenologi yang disebut  dengan era modernisasi sangat mempengaruhi  seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat pedesaan. Adat yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang disbabkan oleh kemajuan informasi dan teknologi.Sementara banyak sekali nilai-nilai filosofi dalam  masyarakat adat di pedesaan yang telah hidup dan berkembang  dapat dijadikan norma-norma atau nilai kehidupan yang sangat tinggi yang oleh  generasi muda saat ini sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Oleh karenaya peran seluruh masyarakat sangat dibutuhkan guna melestarikan dan  pemeliharaan terhadap nilai-nilai budaya dan hukum adat secara internal senantiasa mempertahankan dan mengutamakan kepentingan masyarakat adat dengan prinsip kemandirian, terutama dalam penggalian potensi daerah atas kekuasaan dan kekayaan sendiri.Penelitian dalam penulisan ini ditinjau dari segi jenisnya adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriftif, yaitu menggambarkan obyek dan subyek penelitian  dengan apa adanya  dengan kenyataan di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Disamping kajian literatur yakni dengan mencari data dilapangan dan menelaah tulisan  dalam literatur maupun peraturan-undangan yang berlaku, sehingga data yang diperlukan adalah data skunder berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, bahan hukum sekunderPenelitian dalam penulisan ini bertujuan untuk menganalisis  eksistensi dan peran adat terhadap kehidupan masyarakat   sehari-hari,  perubahan apa saja yang terjadi karena faktor pengaruh  modernisasi terhadap perilaku dan sikap masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat  deskriftif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang mempelajari problematika sosial budaya yang  terjadi pada masyarakat adat Lampung Sai Batin di  Marga Punduh.Keberadaan adat masih dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari khususnya berkenaan dengan susunan penyimbang, jabatan, dan hukum adat. Hal yang berubah adalah berkaitan pengaruh informasi dan teknologi, berkenaan pola hidup dan gaya hidup masyarakat.Kata Kunci :Eksistensi Masyarakat, Suku Lampung Sai Batin, Modernisasi
URGENCY, LEGAL FORM AND ENFORCEMENT, SYSTEMATIC PRINCIPLES OF COUNTRY Idham
Progressive Law Review Vol 3 No 02 (2021): November
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/plr.v3i02.60

Abstract

Outlines of State Policy (GBHN) are one of the central issues that are currently being discussed in the state administration. In various occasions of socialization of the four pillars of the state by the People's Consultative Assembly (MPR), the discourse on reviving the GBHN as a guideline for national development planning became one of the materials. This is inseparable from Recommendation No. 2 of MPR RI Decree No. 4/MPR/2014 concerning Recommendation of MPR RI for 2009-2014 term of office. The results of a careful study in responding to polemics bring back the Outline of State Policy (GBHN) as recommended by the MPR RI for the 2014-2019 period which involves the participation of the people throughout Indonesia by involving various components as the direction of development that they feel. The substance in the Main Principles of State Policy only contains strategic policies that will become a reference for the preparation of development policies by the government.
THE MARRIAGE PRACTICES OF INDIGENOUS PEOPLES OF LAMPUNG SEBATIN FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC FAMILY LAW IN INDONESIA I. Idham; Liky Faizal; Abdul Qohar; H. Hanif
SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity Vol 1, No 1 (2021): SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity
Publisher : SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.877 KB) | DOI: 10.24042/smart.v1i1.9816

Abstract

This study analyzes the problems related to the existence of Lampung Sebatin Indigenous Marriages. Where the Lampung indigenous people Sebatin started a new life order in marriage combining custom and Islamic law. Marriage is divided into two ways, namely Nyakak/ Jujokh and Semanda marriages. The traditional marriage procedures have values and norms or rules. The problem in this research is how the practice of marriage and how the description of the relationship between customary law and Islamic law as well as positive law in Indonesia in the marriage of the indigenous community of Lampung Sebatin. The purpose of this study was to obtain information about: first, the practice of marriage traditional Lampung Sebatin procedures; and Second, positive law and Islamic law in the traditional marriage customs of Lampung Sebatin. This study uses the qualitative research method with a sociological legal approach that focuses on the process of implementing marriage based on Islamic law and customary law with predetermined objectives. The research data were obtained using the interview method conducted on the object of research or respondents. The findings of this study indicate that first, the practice of marriage traditional Lampung Sebatin in its implementation uses Islamic law, but there are several processions such as pre-marriage and after-marriage. Marriage Lampung traditional customs are Sebatin divided into two, namely Nyakak/ Jujokh and Semanda with the traditional stages before, the implementation customary stages and the customary stages after marriage and the pattern of settling after marriage. Second, the law of marriage in the teachings of the Islamic religion with the law on marriage, in the procedure of marriage, in Nyakak/ Jujokh and Semanda is general it can be said that line, in practice it is in accordance with the basis and reference, namely the law on marriage is al-Quran, al-Sunnah, Qaidah Fighiyah and Consensus (Ijma) of Muslims in Indonesia.Keywords: Marriage, Tradition, Lampung, Sebatin, Islamic Law
MEMAHAMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESA Idham Idham; Lenny Nadriana; Sudewi Sudewi
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 01 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.506 KB) | DOI: 10.24967/jaeap.v1i01.1501

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan menentukan bagaimana peran pemerintah dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan Pembiayaan Anggaran Desa dalam Mendukung Pembangunan Pedesaan. adanya jaminan pengakuan terhadap eksistensi desa melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif naratif dengan teknik redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian didapat bahwa Peran pemerintah desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan manajemen belanja dalam mendukung pendanaan pembangunan pedesaan sudah sepenuhnya berfungsi dengan baik karena tidak ada anggaran yang tidak jelas atau data yang tidak lengkap. Semua aparat desa bekerja sama dengan baik untuk pelaksanaan APBDesa dengan akuntabilitas keuangan yang transparan dan partisipatif.
DISKRIPTIF SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung) Idham Idham; Lenny Nadriana
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 02 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.829 KB) | DOI: 10.24967/jaeap.v1i02.1672

Abstract

Narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Tujuan Penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pembinaan apa saja yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bandar Lampung terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika; dan 2) untuk mengetahui hambatannya dalam melakukan proses pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Normatif dan Empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Hasil studi pustaka maupun hasil wawancara, kemudian dianalisis secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapat bahwa proses pembinaan merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya dalam pelayanan, yaitu bidang keagamaan/kerohanian, bimbingan keterampilan, bimbingan kerja sosial, dan bimbingan kesehatan dan olahraga. Hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana yaitu hambatan dalam faktor internal dan hambatan dalam faktor eksternal. Narapidana kurang sadar terhadap pentingnya pembinaan, over kapasitas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, masyarakat luar yang memiliki sudut pandang negatif kepada narapidana, dan dana yang dimiliki sangat minimalis.
KONTRUKSI HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI BENTUK KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 Lenny Nadriana; Idham Idham
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 1, No 01 (2022): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.098 KB) | DOI: 10.24967/jaeap.v1i01.1495

Abstract

Pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah pembangunan manusia, memang dalam pembangunan dibutuhkan produksi barang-barang yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Tujuan akhir dari pengembangan masyarakat adalah terwujudnya masyarakat mandiri, maju dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera secara lahir dan bahagia secara batin. Pembentukan BUMDes memerlukan kontruksi hukum khusus yang mengatur tentang berbagai hal keberadaan BUMDes sebagai badan usaha penopang perekonomian masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian normative dengan data sekunder hasil studi pustaka yang diolah secara kualitatif. BUMDes dirikan oleh pemerintah desa dengan harapan mampu menggerakkan roda prekonomian di pedesaaan. Namun permasalahan yang berbelit-belit terkait BUMDes ini karna Status BUMDes yang tidak jelas sebagai Badan Hukum sehingga akses permodalannya sulit di dapatkan hanya mengandalkan dari dana desa yang melalui penyertaan langsung. UU Desa dan PP Desa ini Status BUMDes sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum menjadi sebuah permasalahan dan perdebatan yang sering muncul di masyarakat. Selain itu perlunya juga peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang BUMDes agar dalam pengelolaan BUMDes dapat mencapai tujuan berdirinya BUMDes sebagai penopang perekonomian masyarakat desa untuk menuju kedaulatan ekonomi masyarakat desa.
PELAKSANAAN EKSEKUSI FIDUSIA YANG OBJEK BENDA BERGERAKNYA TELAH DIALIHKAN PADA PIHAK KETIGA Wahyudin Hafiz; Lina Maulidiana; Idham Idham
VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i2.777

Abstract

AbstrakBerdasarkan perjanjian kepemilikan sebagai jaminan, adalah perjanjian untuk memberikan jaminan melalui penggunaan formal tanggungan hak. Kreditur sebagai pemilik objek yang bukan tempat yang lebih kuat dari pemegang hak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fidusia benda yang telah ditularkan pada benda bergeraknya dengan pihak ketiga? Dan apa saja faktor dalam pelaksanaannya yaitu pemegang fidusia benda yang telah diteruskan pada benda bergeraknya dengan pihak ketiga?Metodologi penelitian menggunakan posisi normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan cara studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan fidusia objek benda yang dimobilisasi telah diteruskan kepada pihak ketiga telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang no. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fidusia yaitu objek benda yang dimobilisasi telah diteruskan kepada pihak ketiga untuk dijadikan jaminan karena benda tersebut dikuasai oleh pemegang fidusia, maka pada saat pelaksanaannya akan kadang-kadang dilakukan objek yang tidak diketahui sebagai objek.Kata kunci: Eksekusi Fidusia, Kreditur, Debitur.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Ted Zadmiko; Lina Maulidiana; Idham Idham
VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i1.1506

Abstract

Penelitian ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media. Latar belakang dari judul penelitian ini adalah kemajuan teknologi informasi yang tidak terkontrol sehingga memunculkan berita bohong (hoax), berita bohong (hoax) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan (2). Penyebaran berita bohong (hoax) bisa menjadi perbuatan pidana bila unsur– unsur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan (2) terpenuhi. Permasalahan pada penelitain ini adalah bagaimna tindakan Kepolisian menidaklanjuti kasus berita bohong (hoax) dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana atas beredarnya konten kabar bohong (hoax) melalui elektronik. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum studsi pustaka. Data penelitian yang digunakan untuk menganalisis Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan (2). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan pertama perbuatan pidana berupa berita bohong (hoax) jika pelaku perbuatan telah memenuhi unsur - unsur yang ada di dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta jika pelaku memang benar menyebarkan berita bohong di depan umum secara langsung yang mana memang bertentangan dengan kebenaran yang ada, polisi berhak melakukan penyelidikan terhadap perbuatan tersebut. Terkait pertanggungjawaban pidana terdapat di dalam Undang–Undang yang sudah mengatur yaitu UU No. 19/2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertanggungjawaban secara pribadi kepada masyarakat umum.
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Sapta Sapta; Marsanuddin Marsanuddin; Idham Idham
VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i2.788

Abstract

Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam usaha mendidik dan melindungi hak-hak anak. Tanggung jawab orang tua dalam keluarga terhadap anak harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa serta agar menghindari prilaku-prilaku menyimpang pada anak. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi sebagai akibat pengaruh keluarga yang gagal mendidik anak adalah perkara nomor 71/Pid.Sus-Anak/2018/ PN.Tjk. Dalam kasus tersebut, seorang anak berusia 17 tahun berlatar belakang korban perceraian dijatuhi hukuman penjara selama 7 bulan. Permasalahan yang di bahas yakni apakah yang mempengaruhi perilaku anak pelaku tindak pidana narkotika? Serta apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 71/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tjk?Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya pengolahan data dilakukan antara lain dengan seleksi data dan klasifikasi data. Data yang telah ada dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi Prilaku anak pelaku tindak pidana narkotika adalah dari individu seperti keluarga, tempat tinggal, tingkat sosial, serta pisikis. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 71/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Tjk. adalah bahwa anak mengakui perbuatan yang dilakukan, anak belum pernah dihukum, anak masih usia muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki prilakunya di masa depan.Kata Kunci: Kriminologis, tindak pidana, anak, narkotika
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM BAGI USAHA KECIL MENENGAH PADA KOPERASI TRI SATYA DHARMA BANDAR LAMPUNG yogi sugiarto; idham idham; Tian Terina
VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i2.1731

Abstract

Koperasi Tri Satya Dharma sebagai sarana simpan pinjam guna membantu perekonomian kecil dan menengah. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan antara Koperasi Tri Satya Dharma dengan anggota didasarkan pada perjanjian sebagai aturan yang telah disepakati. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam bagi usaha kecil menengah pada Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung? dan Apakah faktor penghambat penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam bagi usaha kecil menengah pada Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung? Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskriptif kualitatif melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian nasabah yang dalam keadaan wanprestasi terhadap Koperasi Tri Satya Dharma Bandar Lampung dapat dibebani untuk memenuhi perjanjian atau dibatalkannyaa perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, tetapi pada prakteknya atau kebiasaannya tidak membayar seluruhnya. Faktor penghambat dalam penyelesaian Wanprestasi pada KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung yaitu disebabkan karena usaha yang dibuat oleh nasabah (yang meminjam uang) telah bangkrut. Jadi tentunya nasabah itu tidak mempunyai penghasilan untuk membayar angsurannya. Saran yang dapat diberikan seharusnya dalam perjanjian kredit pada KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung peminjaman dengan menggunakan jaminan harus tetap dipertahankan. Dan apabila nasabah ada yang lalai dalam pengembalian uang, pihak koperasi harus tegas dalam menangani hal ini. Karena supaya nasabah tidak semena-mena dengan peminjaman uang. Diharapkan pihak KSP Tri Satya Dharma Bandar Lampung dapat memberi pelatihan kepada nasabah agar tidak terjadi lagi kejadian serupa (wanpresasi).