<![CDATA[Latar belakang masalah penelitian. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) bertujuan untuk menampung semua aspirasi masyarakat untuk menetapkan prioritas sesuai dengan kebutuhan kegiatan masyarakat dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada. Program yang diusulkan dalam Musrenbangdes Bagan Manunggal merupakan refresentasi hanya formulasi elit dan tidak berdasarkan kepada tingkat prioritas dan kebutuhan masyarakat sehingga masih banyak pembangunan-pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat yang seharusnya masuk dalam usulan perencanaan pembangunan akan tetapi tidak diusulkan dalam usulan perencanaan pembangunan. Dan juga kurangnya peran serta dari Stakeholders dan juga masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes serta kurangnya sosialisasi perwakilan dari aparat pemerintah Kepenghuluan tentang Musrenbangdes. Kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan Musrenbangdes, dapat dilihat dari kualitas Musrenbangdes serta efektif, efisien dan keoptimalannya dalam pelaksanaan Musrenbangdes serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Musrenbangdes.Tujuan dari penelitian ini diketahui bahwa untuk mengetahui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) bagan Manunggal melihat dari tahapan-tahapan Musrenbangdes dan faktor-faktor yang menyebabkan tidak suksenya perencanaan pembangunan Kepenghuluan Bagan Manunggal konsep teori yang digunakan adalah adapun yang menyebabkan lemahnya kapasitas pemerintahan desa dalam membuat perencanaan pembangunan desa (Asmara Hadi 2001) dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses penyusunan rencanan pembangunan desa/kelurahan (Raharjo Adisasmita). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan studi yang dilakukan oleh data deskriptif dalam pengumpulan data, penelitian menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan studi literatur dengan menggunakan informan sebagai sumber informasi. Hasil penulisan ini mengambarkan bahwa dari hasil pelaksanaan Musrenbangdes Bagan Manunggal dikatakan belum optimal dan maksimal efisiensi dan efektifitas kegiatan belum terlaksana sehingga hasil Musrenbangdes tidak berdasarkan kepada skala priotitas dan kebutuhan masyarakat banyak sehingga benar-benar dirasakan manfaat serta dampaknya secara positif oleh masyarakat.]]>
