Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceeding SENDI_U Muria Jurnal Layanan Masyarakat
Yusuf Istanto, Yusuf
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENENGGELAMAN KAPAL PELAKU ILLEGAL FISHING SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-PRK/2014/PN TPG PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG) Istanto, Yusuf
Proceeding SENDI_U 2015: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.039 KB)

Abstract

Pengakuan kepada Indonesia sebagai Negara kepulauan secara otomatis memberikan hak dan kewajibanpengelolaan atas segala sumber daya alam hayati terutama perikanan yang ada baik di laut teritorial sampaidengan zona ekonomi ekslusif. Seiring semakin meningkatnya jumlah perkara tindak pidana di bidang perikanandi Kepulauan Riau khususnya di wilayah Tanjung Pinang mendorong pemerintah kemudian menerbitkan KepresNomor 15 Tahun 2010 pembentukan Pengadilan Perikanan di wilayah hukum pengadilan Negeri TanjungPinang Riau. Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang secara tegas melaksanakanpenenggelaman terhadap kapal asing pelaku Illegal Fishing serta pembentukan satgas Anti Illegal Fishingmerupakan langkah tepat Pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai upaya penegakkan hukum perikanan diIndonesia. Tindakan Tegas penenggelaman terhadap kapal asing pelaku Illegal Fishing berdasarkan ketentuanPasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan, bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dankewibawaan pemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, sertamenimbulkan efek jera kepada pihak asing pelaku Illegal Fishing, juga merupakan tindakan nyataPemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menerjemahkan visi Indonesia sebagai Poros maritim dunia.
Pendampingan Hukum Penyelamatan Asset Warga Desa Terban Yang Menjadi Jaminan Kredit Pada Koperasi Artha Jaya Kudus Istanto, Yusuf
Muria Jurnal Layanan Masyarakat Vol 1, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.441 KB) | DOI: 10.24176/mjlm.v1i2.6077

Abstract

Kompleksitas dalam penyelesaian terkait jaminan kredit di Koperasi Artha Jaya dan munculnya penagihan hutang dari PT. BPR BKK Jati Kudus memunculkan kebutuhan penyelesaian alternatif diluar pengadilan maupun didalam pengadilan. Penyelesaian melalui jalur hukum dengan gugatan di pengadilan tidak harus di utamakan dalam penyelesaian perkara a quo. Maka pengabdian ini bermaksud memberikan pendampingan secara hukum kepada warga desa Terban dalam menyelesaikan permasalahannya dengan Koperasi Artha Jaya dan BPR BKK Jati Kudus. Koperasi Artha Jaya Jekulo Kudus menahan obyek jaminan berupa sertifikat hak milik atas tanah tercatat atas nama warsini adalah perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 372 KUHP berupa pemerasan dan ancaman. Selain menahan obyek jaminan Koperasi Artha Jaya Jekulo Kudus mengagunkan kepada BPR BKK Jati Kudus tanpa sepengetahuan pemilik adalah perbuatan melanggar hukum yang diatur Pasal 263 ayat (1) berupa memalsukan surat-surat, yang mana telah memalsukan tanda tangan Warsini pada Surat Perjanjian Kredit antara Koperasi Artha Jaya Jekulo Kudus dengan BPR BKK Jati Kudus.
Co-Authors