Garuda - Garba Rujukan Digital

Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maslahah Mursalah Hafidzi, Anwar
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 7 No 2 (2017): Oktober 2017
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This paper discusses about the problematic of the polygamy rules between text and context of the suitability of polygamy requirements stipulated in the Compilation of Islamic Law and some positive Indonesian law with the requirements and permissibility of polygamy in the book of Islamic Jurisprudence of Wahbah Zuhaili. According to Wahbah Zuhaili, the polygamy requirements are only two namely justice for their wives or children and a husband must be able to provide for the maintenance. Meanwhile, according to the Compilation of Islamic Law, several clauses explain the requirements that must be fulfilled by the husband when he wants to do polygamy. They are to maintain the welfare of the soul, wealth (livelihood), and environment. Zuhailiâs mashlahah approach is more directed to the practice of polygamy that must really achieve the goodness of the Islamic law clearly and confidently, not just lust. While the mashlahah approach in the Compilation of Islamic Law leads more to the adjustment of the ability of the soul, the provision of decent living, there is no tendency among the brideâs family, and not creating mudharat in the household and social life. The issue of the requirements as mentioned in the Islamic jurisprudence and the Compilation of Islamic Law has similarity as to avoid as much harm as possible. Keywords: Prerequisites, polygamy, Islamic jurisprudence, Compilation of Islamic Law, mashlahah Abstrak: Tulisan ini membahas problematika aturan poligami antara teks dan konteks yaitu kesesuaian persyaratan poligami yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta beberapa hukum positif Indonesia dengan persyaratan dan dibolehkannya poligami dalam kitab Fiqih Islam karangan Wahbah Zuhaili. Menurut Wahbah Zuhaili, persyaratan poligami hanya ada dua yaitu keadilan bagi para istri atau anak-anak mereka, dan seorang suami harus mampu memberi nafkah untuk memelihara kemaslahatannya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam ada beberapa pasal yang menjelaskan persyaratan yang harus dilakukan oleh suami ketika ingin berpoligami, yaitu demi menjaga kemaslahatan jiwa, harta (nafkah), dan lingkungan. Pendekatan mashlahah Zuhaili lebih mengarah pada praktik poligami yang harus benar-benar mencapai kebaikan dari syariat Islam secara jelas dan yakin, bukan sekedar nafsu belaka. Sementara pendekatan mashlahah dalam KHI lebih mengarah pada penyesuaian kemampuan jiwa, pemberian nafkah yang layak, tidak ada tendensi antar keluarga mempelai, dan tidak menjadikan mudharat dalam rumah tangga dan lingkungan sosial masyarakat sekitarnya. Prasyarat poligami dari perspektif mashlahah antara kitab Fiqih Islam dan KHI memiliki kesamaan dalam masalah pemenuhan syarat berpoligami dan menghindari kemudharatan semaksimal mungkin. Kata Kunci: Prasyarat, poligami, Fiqih Islam, KHI, mashlahah.

DAMPAK DARI PENETAPAN UU NOMOR 26 TAHUN 2000 TERHADAP KEJAHATAN KEMANUSIAAN DAN GENOSIDA DI INDONESIA HAFIDZI, ANWAR
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 15, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Until now several media in Indonesia is still preaching about violence in the name of religion, the burning of places of worship, Lapindo victims are still homeless, and many more events that involve the community in large numbers. Every human being has the right to live, but whether the appropriate law enforcement or still need improvement. This brief article will look at the impact of Law Number 26 on 2000 regarding Human Rights Court and its relevance to law enforcement. With the enactment of this Act, at least provides an opportunity to take back the cases of gross human rights violations that had occurred before the article appeared 43,44,46 of the Ad-hoc human rights court. Of course in the end, it is required for the support of law enforcement of?cials, political in?uence and a role of the community to criminalize of human rights although it is still the absence of explicit provisions in its implementation.

Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al-Yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu Hafidzi, Anwar; Hayatunnisa, Eka
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Poligami merupakan ketentuan hukum Islam yang membolehkan beristeri lebih dari satu. Permasalahan ini disinggung dalam al quran dan ada ayat-ayat yang memberikan dasar hukum pada poligami. Pada dasarnya Islam membolehkan poligami yang dalam al quran disebutkan bahwa poligami maksimal di berikan batasan sampai 4 org isteri.Â Mengenai hal ini terdapat berbagai persoalan dan problematika yang dipahami secara beragam oleh beberapa ulama, terutama mengenai dampak poligami di era modern sekarang ini. Oleh karena itu penelitian ini akan berfokus pada kajian terhadap 2 kitab fikih yakni Fikih Islaam wa Adillatuhu dan Fikiih Sunnah, yang keduanya membahas tentang dampak poligami. Penulis mencoba mengkontestualisasikan cara pandang kedua kitab ini dalam memahami poligami yang terjadi di masa kini. Penelitian ini menggunakan metode desktiptif analitik terhadap dua kitab yang telah disebutkan di atas. Melalui tulisan ini, tampak bahwa dampak poligami sangat merugikan pihak perempuan, lebih dari itu ia juga justru menimbulkan masalah baru di lingkungan masyarakat.Â

KONSEP HUKUM TENTANG RADHAâAH DALAM PENENTUAN NASAB Hafidzi, Anwar; Safruddin, Safruddin
Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol 13, No 2 (2015)
Publisher : UIN Antasari

AbstrakTulisan ini membahas tentang Konsep Radhaâah dalam Penentuan Nasab disertai dalil dan alasan Wahbah Zuhaily dan Sayyid Sabiq mengenai kemahraman dalam radhaâah serta apa saja syarat dan rukun dalam Radhaâah dalam penentuan nasab.Penulisan ini menganilisa tentang radhaâah dalam konsep fikih adilatu dan fikih sunnah tentang radhaâah dalam penentuan nasab menurut pandangan Wahbah Zuhaily Dan Sayyid SabiqPenelitian ini menggunakan bentuk penelitian kepustakaan (Library Research) bahan primernya kitab fikih Adilatu karangan prof Wahbah Zuhaily dan Fikih Sunnah karangan Sayyid Sabiq, sedangkan untuk bahan sekundernya penulis mengunakan literatur-literatur yang terkait tentang pembahasan yang akan dibahas, adapun metode analisa menggunakan metode deskriptif.hasil dari penelitian ini penulis menemukan adanya perbedaan antara kitab fikih adilatu dan fikih sunnah, Â Â perbedaannya terletak pada jumlah ukuran susu yang menyebabkan mahram Sayyid Sabiq memahami bahwa satu susuan maksudnya maksudnya susuan dalam ukuran yang sedikit sedangkan wahbah Zuaily mensyaratkan kemahraman sepersusuan ukuranya lima kali susuanÂ

Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia Hafidzi, Anwar
Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol 13, No 1 (2015)
Publisher : UIN Antasari

As mentioned in 1945 Constitution of the Republic of Indonesia article 1(3), Indonesia is a country of law. Reformation era has changed law system in Indonesia and given a big opportunity for law enforcement, espe- cially for advocate profession other than judicial power. As we know, advo- cate profession has been regulated in Laws No. 18 Year 2003 about advocate. According to that provision, advocate is in position as law enforcement, free and Independent which is guaranteed by laws and regulations, so that the exist- ence has the logical consequence that the advocate is aofficium nobille and have the same or equal position with other law enforcement authorities whom au- thorities also been determined by the laws and regulations in Indonesia, such as judges, prosecutors, and police. Sometimes ago , there were problems in regu- lating professional advocate which had caused heated debate among legal ex- perts, legislators and legal practitioners. It is because a submission of a draft of Law to amend the provisions of Law No. 18 year 2003 about the advocate.Kata Kunci : Advokat, Profesi Terhormat (Officium Nobile), Sistem Negara Hukum Indonesia.

KEMITRAAN DALAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (Analisis terhadap Pola dan Tingkah Laku Anak Usia Dini dan Lingkungan) Hafidzi, Anwar; Putri, Hadisa
Jurnal Edukasi AUD Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasa

Abstract: Partnership is a cooperative relationship between several parties in achieving a certain work relationship. The partnership between the school and the family and community in building an educational ecosystem is in line with the Ministry of Education and Culture's vision of "the formation of education and cultural human beings with character based on mutual cooperation". This partnership also aims to establish cooperation and alignment of educational programs in PAUD units, families, and communities as a center of education in building a quality education ecosystem. Therefore, it is necessary to have a relationship or involvement from all parties to achieve the development of quality education for early childhood. Abstrak: Kemitraan merupakan hubungan kerjasama antara beberapa pihak dalam mencapai suatu hubungan kerja tertentu.Kemitraan antara sekolah dengan keluarga dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan sejalan dengan visi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu “ terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong”. Kemitraan ini juga bertujuan untuk menjalin kerjasama dan keselarasan program pendidikan di satuan PAUD, keluarga, danmasyarakat sebagai tri sentra pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan yang bermutu. Maka dari itu perlu adanya hubungan atau keterlibatan dari semua pihak untuk mencapai pengembangan pendidikan bagi anak usia dini yang lebih berkualitas.

INTERPRETASI MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG Hafidzi, Anwar; Sugesti, Panji
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 4, No 2 (2019): Vol 4, No 2 Tahun 2019
Publisher : Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Abstract: The Constitutional Court of the Republic of Indonesia has 4 (four) authorities and one obligation, as for those authorities, namely: (1) The Constitutional Court has the authority to adjudicate at the first and last level whose decisions are final to test the Law against the Constitution, (2) decide authority disputes of State Institutions whose authority is granted by the Constitution, (3) decide upon the dissolution of political parties, (4) and decide upon disputes about the results of general elections. The obligations, namely the Constitutional Court is obliged to give a decision on the opinion of the House of Representatives regarding the alleged violation by the President and / or Vice President. Beyond the specified authority, the Constitutional Court has increased its authority to test the Substitute Government Regulations. The research method used in this study is a type of normative legal research that is a literature study or documentary, by examining theories, concepts and legal principles. The results of this study found that there is indeed no rule that gives the Constitutional Court authority to test regulation in lie of law, but the Constitutional Court has the consideration that the legal norms contained in the Perppu are the same as the Law. The results of this study are that the interpretation used by constitutional justices to test Perppu is a teleological and sociological interpretation.Keywords: Interpretation; Test; PERPPU; Constitutional Court.

Modern Law Aspect on Procedural Decision of Sultan Adam Law Hasan, Ahmadi; Hafidzi, Anwar; Zaidah, Yusna
Al-Ahkam Volume 29, Nomor 2, Oktober 2019
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

The main focus of this research was analyzing the normative procedural decision of Sultan Adam Law which was applied by Sultan Adam during 1835 AD. Its emergence was for strengthening Islam Aqeedah for its believers and clinging on to Syafii Madhhab. Sultan Adam Law was remarkable to scrutinize, especially when associated with the modern law aspect. By employing the law history approach, this research attempted to respond to Sultan Adam Law procedural decision document issues which were associated with the modern law aspect. It could be seen through several sides such as political law, law substance, arrangement system as well as procedural aspect. The research also responded on how several factors explained Sultan Adam Law included in modern law. Based on the analysis result, it could be concluded that Sultan Adam Law was a written law decision which its existence in Banjarese people contained principles and legal norms as well as several procedural law decisions in a modern way. Although it was simple systematics which did not classify based on article and section, it contained several decision or principles and legal norms.

DAMPAK DARI PENETAPAN UU NOMOR 26 TAHUN 2000 TERHADAP KEJAHATAN KEMANUSIAAN DAN GENOSIDA DI INDONESIA HAFIDZI, ANWAR
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 15, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Until now several media in Indonesia is still preaching about violence in the name of religion, the burning of places of worship, Lapindo victims are still homeless, and many more events that involve the community in large numbers. Every human being has the right to live, but whether the appropriate law enforcement or still need improvement. This brief article will look at the impact of Law Number 26 on 2000 regarding Human Rights Court and its relevance to law enforcement. With the enactment of this Act, at least provides an opportunity to take back the cases of gross human rights violations that had occurred before the article appeared 43,44,46 of the Ad-hoc human rights court. Of course in the end, it is required for the support of law enforcement of?cials, political in?uence and a role of the community to criminalize of human rights although it is still the absence of explicit provisions in its implementation.

KRITERIA POLIGAMI SERTA DAMPAKNYA MELALUI PENDEKATAN ALLA TUQSITU FI AL-YATAMA DALAM KITAB FIKIH ISLAM WA ADILLATUHU Hafidzi, Anwar; Hayatunnisa, Eka
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Poligami merupakan ketentuan hukum Islam yang membolehkan beristeri lebih dari satu. Permasalahan ini disinggung dalam al quran dan ada ayat-ayat yang memberikan dasar hukum pada poligami. Pada dasarnya Islam membolehkan poligami yang dalam al quran disebutkan bahwa poligami maksimal di berikan batasan sampai 4 org isteri. Mengenai hal ini terdapat berbagai persoalan dan problematika yang dipahami secara beragam oleh beberapa ulama, terutama mengenai dampak poligami di era modern sekarang ini. Oleh karena itu penelitian ini akan berfokus pada kajian terhadap 2 kitab fikih yakni Fikih Islaam wa Adillatuhu dan Fikiih Sunnah, yang keduanya membahas tentang dampak poligami. Penulis mencoba mengkontestualisasikan cara pandang kedua kitab ini dalam memahami poligami yang terjadi di masa kini. Penelitian ini menggunakan metode desktiptif analitik terhadap dua kitab yang telah disebutkan di atas. Melalui tulisan ini, tampak bahwa dampak poligami sangat merugikan pihak perempuan, lebih dari itu ia juga justru menimbulkan masalah baru di lingkungan masyarakat.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search