Levina Yustitianingtyas, Levina
Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Pengamanan dan Penengakan Hukum di Perairan Indonesia sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Yustitianingtyas, Levina
Pandecta: Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4949

Abstract

Posisi Indonesia sangat strategis menjadi jalur pelayaran perdangan dunia. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadi jalur pelayaran bagi perekonomian dunia rentan terhadap kriminalitas di lautan, seperti perompakan terhadap kapal-kapal dagang dan kapal yang bermuatan ekonomis lainnya. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana upaya pengamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia terkait dengan penetapan alur laut kepulauan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilaksanakan kerjasama antara angkatan laut Indonesia dengan angkatan laut Negara lain, akan tetapi kasus perompakan masih sering terjadi, hal ini dikarenakan luasnya serta minimnya kapal patroli untuk menegakkan keamanan di lautan.Indonesia strategic position that is becoming a very important shipping lanes for cruise lines and world trade. ALKI the shipping lane for the world economy makes prone to criminality in the sea. Until now prevalent crime committed by pirates against merchant vessels and ships and other economically. This research addressess the question of how the efforts of security and law enforcement in Indonesian waters associated with the establishment of archipelagic sea lanes Indonesia. The result of the research reveal taht although it has been implemented between the Indonesian navy cooperation with navies of other countries, but cases of piracy is still often the case, this is because the breadth and the lack of patrol vessels to enforce security at sea.
Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindakan Pelanggaran HAM di Indonesia Yustitianingtyas, Levina
Jurnal Hukum Novelty Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (642.701 KB)

Abstract

This law research focuses on the issue of how the corporate criminal liability for human rights violations in Indonesia is. The method used is normative juridical. This research concluded that first, the corporate criminal liability for human rights violations is necessary, not only because sometimes countries are not prepared and do not have power to convict the corporation by reason of fear to bear the negative economic consequences, but also because the corporation is proved able to commit human rights violations that cause remarkable and prolonged negative effects, second, the protection of human rights in Indonesia has not maximally implemented yet until now because  the recognition of the corporation as the subject offense in violations of human rights will have implications for the formulation of participation in criminal acts, limitation of liability, and other forms of criminal sanctions.
PERLINDUNGAN ORANG SIPIL DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Yustitianingtyas, Levina
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 2, No 1 (2016): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (796.914 KB) | DOI: 10.23887/jkh.v2i1.7282

Abstract

Hukum Humaniter Internasional atau Internastional Humanitarian Law adalah bagian dari Hukum Internasional. Hukum Humaniter Internasional dapat diberi pengertian sebagai hukum yang mengatur tentang perlindungan korban perang. Hukum Humaniter Internasional memberikan perlindungan kepada korban perang atau mereka yang terlibat dalam pertempuran .Dalam tulisan ini akan mengkaji tentang perlindungan penduduk sipil, utamanya bagaimana hukum humaniter internasional memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil dalam pertikaian bersenjata, termasuk orang sipil yang karena pekerjaannya harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap orang sipil dalam pertikaian bersenjata sudah lama mendapatkan pengaturan dalam hukum internasional, baik melalui perjanjian internasional maupun melalui hukum kebiasaan internasional. Perlindungan orang sipil dalam pertikaian bersenjata berlandaskan prinsip kemanusiaan, hal ini untuk menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kata kunci : hukum humaniter internasional, perlindungan korban perang, hukum internasional
Pengamanan dan Penengakan Hukum di Perairan Indonesia sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Yustitianingtyas, Levina
Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4949

Abstract

Posisi Indonesia sangat strategis menjadi jalur pelayaran perdangan dunia. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadi jalur pelayaran bagi perekonomian dunia rentan terhadap kriminalitas di lautan, seperti perompakan terhadap kapal-kapal dagang dan kapal yang bermuatan ekonomis lainnya. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana upaya pengamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia terkait dengan penetapan alur laut kepulauan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilaksanakan kerjasama antara angkatan laut Indonesia dengan angkatan laut Negara lain, akan tetapi kasus perompakan masih sering terjadi, hal ini dikarenakan luasnya serta minimnya kapal patroli untuk menegakkan keamanan di lautan.Indonesia strategic position that is becoming a very important shipping lanes for cruise lines and world trade. ALKI the shipping lane for the world economy makes prone to criminality in the sea. Until now prevalent crime committed by pirates against merchant vessels and ships and other economically. This research addressess the question of how the efforts of security and law enforcement in Indonesian waters associated with the establishment of archipelagic sea lanes Indonesia. The result of the research reveal taht although it has been implemented between the Indonesian navy cooperation with navies of other countries, but cases of piracy is still often the case, this is because the breadth and the lack of patrol vessels to enforce security at sea.
PENGATURAN LINTAS PENERBANGAN NASIONAL BAGI PESAWAT UDARA ASING DI ATAS ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA Yustitianingtyas, Levina
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (45.745 KB) | DOI: 10.23887/jkh.v5i2.18426

Abstract

Hukum udara berkaitan dengan kegiatan lintas penerbangan pesawat udara asing utamanya diatur dalam Konvensi Chicago 1944 berikut Annex-annexnya. Hukum udara berkembang melalui praktek negara-negara, atau hasil kesepakatan negara-negara yang dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional. Dengan berlakunya United Nations Convention on the Law of the Sea III (UNCLOS III)-1982, terdapat beberapa pasal yang mengatur lintas penerbangan pesawat udara asing  melalui rute penerbangan di atas alur laut kepulauan. Beberapa ketentuan dalam UNCLOS-1982menunjukkan adanya “progresive development” bagi hukum internasional yang berkaitan dengan rejim ruang udara, karena kegiatan lintas penerbangan pesawat udara mendapatkan pengaturan dalam hukum laut. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan telah menjadi pihak pada UNCLOS 1982sejak tahun 1986. Indonesia adalah salah satu Negara pihak pada Konvensi Chicago 1944. Sebagai implementasi dari kedaulatan negara di ruang udara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan kedaulatan negara Indonesia atas wilayah udara, yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Status Indonesia sebagai Negara kepulauansesuai yang tertuang dalam UNCLOS 1982, maka Indonesia mempunyai kewenangan menentapkan alur laut kepulauan dan mengatur pelaksanaan lintas penerbangan pesawat udara asing melalui wilayah udara Negara Indonesia. 
Bankruptcy Boedel Execution Practices in Indonesia Wachid, Arnoldi; Yustitianingtyas, Levina
Journal of Private and Commercial Law Vol 4, No 1 (2020): May
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpcl.v4i1.25344

Abstract

The ASEAN economic community is one of the pillars of the agreement to form ASEAN. As the integrated economic identity of Southeast Asia, MEA aims to create a single market and production base marked by the free flow of goods, services and investment. A bankruptcy issue crosses national borders arises, when debtors in Indonesia have bankrupt assets abroad. Where the bankruptcy execution process is hampered by existing rules in the country itself, especially in ASEAN, one of the international organizations in the regional level which is one of Indonesia's members, does not yet have regulations that bind its members to the problem of bankruptcy boedel. 1967 UN model law "UNCITRAL cross border insolvency" which aims to be a reference for the resolution of the bankruptcy bankruptcy problem in ASEAN. In my opinion, UNCITRAL is a flexible legal product and can be used as a harmonization of bankruptcy law in ASEAN.
Legal Protection of Nursing Students in Implementing Clinical Practices at the Hospital Arifin, Moh Syamsul; Yustitianingtyas, Levina
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 5, No 2 (2020): Indonesian J. Crim. L. Stud. (November, 2020)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v5i2.28108

Abstract

The procurement of health personnel is carried out through higher education in the health sector which is directed at producing quality health personnel in accordance with professional service standards. The Field Learning Practice stage is also known as the clinical learning process which is fully implemented in the practical field, namely the hospital under the supervision of the clinical supervisor. In carrying out student clinical practice errors or omissions may occur. The purpose of this study is to determine the responsibility of nursing students who make mistakes that result in harm to patients and to find out legal protection for nursing students who make mistakes that cause harm to patients. The research described is normative research using primary, secondary and tertiary legal materials, analytical descriptive research characteristics, legal material collection is done by document study techniques, data are analyzed qualitatively. The results show that the management of nursing student responsibilities who make mistakes can be seen from the civil aspects of the criminal and administrative aspects while the legal protection is regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals, Law RI Law No. 38 of 2014 concerning Nursing, Law No. 36 of 2014 concerning Health Workers, and Regulation of the Minister of Health No. 148 of 2010 concerning Licensing and Implementation of Nursing Practices while the Cooperation Agreement between Educational Institutions and Health Institutions already contains 4 elements, namely consent of the will, authority ), specific (achievement) objects and objectives of the agreement.
Pengendalian Keselamatan Penerbangan Sebagai Upaya Penegakan Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Implikasinya di Indonesi Yustitianingtyas, Levina; Babussalam, Basuki; Wijayanti, Asri
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31474

Abstract

The main concept that applies to the national airspace of a country is that the national airspace is closed to the flight of foreign aircraft. This is a further consequence of the acceptance of a state's complete and exclusive sovereignty over its air space. Therefore it is necessary to control the air space as one of the ways to enforce state sovereignty in air space. Even so, despite efforts to control air space, there are still frequent violations of Indonesian airspace. In writing this law, the focus of the problem to be studied is related to the occurrence of violations of a country's airspace if the foreign aircraft is in the Indonesian airspace without a permit or carries out flight activities not through a flight path that has been determined based on Indonesian national legislation as an effort to enforce sovereignty state in air space.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK (STUDI PUTUSAN PN SIMALUNGUN NO.475/PID.SUS/2014/PN-SIM) Setiani, Lukis; Yustitianingtyas, Levina
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38506

Abstract

Dalam putusan hakim PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim dengan hakim ketua Melinda Aritonang, S.H. dan hakim anggota masing-masing Renni Pitua Ambarita, S.H. dan Sinta Gabaria Pasaribu, S.H., M.H. menyatakan bahwa terdakwa ANDIY ARIYANTO ALS. ANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum. Hal tersebut diyakini bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan dimana terjadi upaya bujuk rayu terhadap anak saksi korban dengan berjanji untuk bertanggung jawab dan menikahi saksi korban. Putusan hakim ini dapat berdampak negatif terhadap korban dan keluarga serta dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan bebas hakim terhadap terdakwa dalam putusan hakim PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian aspek- aspek yang berkaitan dengan hukum baik hukum formil dan non-formil yang menjadi fungsi utama dalam upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan serta dengan pendekatan ditinjau dari peraturan-peraturan yang merupakan data sekunder. Hasil penelitian adalah pada Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/PN-Sim, bahwasanya bentuk dakwaan alternatif yang dipergunakan kurang sesuai, karena dalam hal ini jaksa penuntut umum ragu-ragu dalam memberikan pasal yang didakwakan yaitu pasal 81 ayat (2), dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikarenakan tidak terpenuhinya unsur “Anak” berdasarkan keyakinan Hakim sehingga Hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa. Kemudian dalam Pasal 293 ayat (1) KUHPidana berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terbukti adanya unsur “membujuk” dan berdasarkan keyakinan Hakim persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga Hakim memberikan keputusan bebas terhadap terdakwa. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban.
Legal Protection of Nursing Students in Implementing Clinical Practices at the Hospital Arifin, Moh Syamsul; Yustitianingtyas, Levina
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 5, No 2 (2020): Indonesian J. Crim. L. Stud. (November, 2020)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v5i2.28108

Abstract

The procurement of health personnel is carried out through higher education in the health sector which is directed at producing quality health personnel in accordance with professional service standards. The Field Learning Practice stage is also known as the clinical learning process which is fully implemented in the practical field, namely the hospital under the supervision of the clinical supervisor. In carrying out student clinical practice errors or omissions may occur. The purpose of this study is to determine the responsibility of nursing students who make mistakes that result in harm to patients and to find out legal protection for nursing students who make mistakes that cause harm to patients. The research described is normative research using primary, secondary and tertiary legal materials, analytical descriptive research characteristics, legal material collection is done by document study techniques, data are analyzed qualitatively. The results show that the management of nursing student responsibilities who make mistakes can be seen from the civil aspects of the criminal and administrative aspects while the legal protection is regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals, Law RI Law No. 38 of 2014 concerning Nursing, Law No. 36 of 2014 concerning Health Workers, and Regulation of the Minister of Health No. 148 of 2010 concerning Licensing and Implementation of Nursing Practices while the Cooperation Agreement between Educational Institutions and Health Institutions already contains 4 elements, namely consent of the will, authority ), specific (achievement) objects and objectives of the agreement.