Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Karakteristik kewarganegaraan yang demokratis dalam perspektif demokrasi Pancasila Cholisin, Cholisin
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 4, No 2 (2007): December 2007
Publisher : Yogyakarta State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7085.871 KB) | DOI: 10.21831/civics.v4i2.6025

Abstract

Pancasila democracy is a constitutional democracy. Characteristics of Pancasila democracy are: (1) the scope is not limited in the sense of political democracy, but also covering the economic and social democracy, (2) in the spirit it contains the religious, humanist, collectivism (kekelurgaan­patterns of village life), (3) although modern democratic institutions that are used but in decision­making mechanisms of soao-cultural institution that is native consultation system. Pancasila democracy has these' characteristics, a characteristic of democratic citizen in the Homeland, for . example: relegious, humanist, nationalist, democratic and socialjustice. Suchh characteristics will distinguish the state with citizens of non-Pancasila democracy
DINAMIKA LSM DI INDONESIA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PERKEMBANGAN DEMOKRASI cholisin, Cholisin
Informasi Vol 26, No 1 (1998): INFORMASI
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3681.741 KB) | DOI: 10.21831/informasi.v1i1.6752

Abstract

Orientasi awal LSM atau NGO adalah ikut mengembangkon-kesejahte­raan, pembangunan dan kemudian berkembang kearah empowerment yang bersifat politis (demokrasi partisipatoris). Oleh karena itu kemudian dikenal 3 paradigma LSM yaitu korformisme, reformasi dan. transformasi. LSM yang aktivitasnya berkontribusi besar terhadap perkembangan demokrasi (LSM transfonnasi) jumlahnya relatif kecil. Sehingga LSM sering dikecam ikut andil dalam proses marginalisasi masyarakat. Koniribusi LSM terhadap perkembangan demokrasi, antara lain sangat tergantung pada upaya LSM untuk iilelakukan konsolidasi, rekonsiliasi, kerjasama dengan kelompok-kelompok grass-root, dialog dengan pemerintak untuk melahirkan saling pengertian. Disamping itu lembaga-lembaga politik yang ada (seperti parpol, DPR) perlu ditingkatkan fungsinya agar pember­dayaan masy arakat tidak hanya akan menjadi kumpulan masy arakat yang . selalu protes terhadap lembaga-lembaga politik, sementara itu lembaga­lembaga politik hanya sebagai proforma demokrasi belaka.