Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial
Anjarlea Mukti Sabrina, Anjarlea Mukti
Unknown Affiliation
Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Sabrina, Anjarlea Mukti
Al-Mabsut Vol 9, No 1 (2015): (APRIL 2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Ngawi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengangkat permasalahan dan dampak kebakaran hutan yang menjadi permasalahan lingkungan yang sangat penting di tanah air. Sedangkan pemerintah Indonesia sendiri kurang peduli terhadap kasus kebakaran hutan yang seringkali terjadi dan menimbulkan bencana kabut asap di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan penulis, menunjukkan bahwa : dampak dari kebakaran hutan adalah hilangnya berbagai manfaat ekosistem dari hutan dan potensi lain yang terkandung didalamnya termasuk keanekaragaman hayati. Ada dua faktor penting penyebab kebakaran hutan, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam misalnya adalah pemanasan global, musim kemarau yang berkepanjangan dan perubahan musim yang tidak menentu. Faktor manusia disebabkan oleh sumber api buatan manusia pada saat menggunakan api dalam upaya pembukaan lahan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan, dan pertanian dengan menggunakan bahan bakar yang dapat menyulut api.Kata Kunci : Pencegahan dan Penanggulangan, Bencana Kabut Asap, Kebakaran Hutan  
URGENSI PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI Sabrina, Anjarlea Mukti
Al-Mabsut Vol 8, No 1 (2014): (APRIL 2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Ngawi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dan urgensi beban pembuktian terbalik dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, penerapan sistem beban pembuktian terbalik dalam menanggulangi tindak pidana korupsi seringkali dihadapkan pada berbagai kendala yang dapat menghambat proses penegakan hukum, meliputi: asas pembuktian terbalik bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi, beban pembuktian terbalik tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, dan beban pembuktian terbalik dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Kedua, sistem beban pembuktian terbalik masih terdapat kemungkinan bisa diterapkan pada kasus tindak pidana korupsi karena beban pembuktian terbalik telah diterapkan sebelumnya pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sistem beban pembuktian terbalik perlu diterapkan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam upaya meminta pertanggungjawaban para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.  Kata kunci: Urgensi, Beban Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi  
Co-Authors