<![CDATA[Program Keluarga Harapan merupakan Program upaya penanggulangan kemiskinan diberbagai daerah di Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni Peraturan Menteri Sosial RI No 1 Tahun 2018 yang memberi bantuan pada penduduk miskin yang rentan dalam komponen Kesehatan (ibu hamil dan balita umur 0-6 Tahun), pendidikan (SD,SMP, SMA umur 06-21 Tahun yang belum mendapatkan Pendidikan), Kesejahteraan Sosial (Lanjut usia umur 60 Tahun dan penyandang Disabilitas). Program Keluarga Harapan di Kecamatan Basa Ampek Balai, masih belum maksimal sebagaimana yang diharapkan seperti belum tepat sasaran menjangkau masyarakat miskin, masih ada penduduk yang sudah sejahtera mendapatkan bantuan, akses bantuan yang memberikan KIS, KIP dan Rastra yang belum dibagikan merata pada Keluarga Penerima Manfaat. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Imlementasi Program Keluarga Harapan dalam Peraturan Menteri Sosial RI No 1 Tahun 2018 sekaligus mengidentifikasi penilaian Masyarakat baik yang menerima maupun yang tidak mendapatkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Metodelogi yang digunakan Kualitatif Studi Kasus, Berdasarkan analisis data Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Program Keluarga Harapan pada realitasnya dilapangan mengalami berbagai permasalahan baik kebijakan dari pusat ke Daerah dan Nagari yang bersifat Top-Down, Dampak Implementasi belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat dari segi akses KIS dan KIP dan hambatan Implementasi Program yang dirasakan oleh Pemerintah Nagari, Pendamping dan Dinas Sosial. Selanjutnya dari penilaian masyarakat yang menerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan bahwa peraturan tersebut belum sesuai sasaran yang telah diterapkan hal ini dibuktikan masih banyak masyarakat penerima bantuan belum mendapatkan Haknya, rendahnya masyarakat mendukung kesejahteraan sosial dalam pendidikan dan kesehatan.]]>
