Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Peranan Perguruan Tinggi dalam Mendukung Pengembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah Astika Nurul Hidayah; Susilo Wardani
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 8th University Research Colloquium 2018: Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.876 KB)

Abstract

Sistem perbankan syariah menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat dalam menginvestasikan atau sekedar menyimpan dana yang dimiliki. Hal ini didasarkan pada kokohnya sistem perbankan syariah dalam masa krisis moneter di tahun 1998 yang mana banyak perbankan konvensional yang tidak dapat bertahan dan mengalami kegoncangan namun tidak demikian halnya dengan perbankan syariah. Berdasarkan hasil penelitian, Kabupaten Purbalingga yang merupakan kawasan Propinsi Jawa Tengah bagian selatan ternyata memiliki tingkat perkembangan bank syariah yang paling rendah diantara 2 (dua) kabupaten sekitar yang memiliki tingkat perekonomian yang sepadan. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan karena Kabupaten Purbalingga sangat terbuka terhadap investor asing maupun lokal yang ada sehingga banyak terdapat usaha yang mendorong berkembangnya perekonomian masyarakatnya. Selain itu, di sekitar Kabupaten Purbalingga banyak terdapat perguruan tinggi yang notabene memiliki tugas dan tanggung jawab untuk turut mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan bagi masyarakat di sekelilingnya. Terkait hal tersebut, maka perlu dilakukan analisis mengenai bagaimana peranan perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan perbankan syariah di Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah.
ASPEK HUKUM CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Astika Nurul Hidayah; Ika Ariani Kartini; Rahtami Susanti
Community Services and Social Work Bulletin Vol 1, No 2 (2021): Community Services and Social Work Bulletin Volume 1 No. 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.288 KB) | DOI: 10.31000/cswb.v1i2.5866

Abstract

The world of today's youth cannot be separated from the internet. In addition to using the internet for learning needs, teenagers also use the internet to interact in cyberspace through social media. Although it provides many benefits, social media in cyberspace also has the potential to cause negative impacts in the form of cyberbullying, namely mental violence by a person or group of people against another person or group of people in cyberspace so that the victim feels mistreated. According to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), cyberbullying is categorized as a crime and has legal sanctions. The purpose of the science and technology activity for the community "Legal Aspects of Cyberbullying Among Adolescents in the Perspective of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions" is to provide understanding to students at the Purwokerto Muhammadiyah Women's Orphanage about cyberbullying. and its regulation in the ITE Law so that female students can use social media on the internet wisely.
Kajian Potensi Pengembangan Agrowisata di Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas Suwarsito Suwarsito; Aman Suyadi; Astika Nurul Hidayah; Ikhsan Mujahid
Proceedings Series on Physical & Formal Sciences Vol. 4 (2022): Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian dan Perikanan
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pspfs.v4i.530

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji potensi pengembangan agrowisata di Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode observasi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode observasi digunakan untuk mengamati potensi agrowisata di Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan potensi internal dan eksternal agrowisata di Desa Sambirata. Data penelitian berupa data primer yang diperoleh langsung dari pengamatan di lapangan, meliputi data potensi internal dan eksternal agrowisata di Desa Sambirata. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan metode observasi dan studi pustaka Analisis data menggunakan matching data untuk menilai potensi internal dan eksternal agrowisata berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Potensi internal meliputi data daya tarik wisata (attraction) dan fasilitas wisata (amenities), sedangkan potensi eksternal meliputi aksesibilitas wisata (accesability) dan pelayanan tambahan (ancilliary). Selanjutnya dari hasil matching data dikategorikan menjadi tiga kriteria yaitu rendah, sedang dan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi agrowisata di Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas secara keseluruhan termasuk dalam kategori rendah. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya potensi agrowisata Desa Sambirata adalah fasilitas wisata (amenities), aksesibilitas (accesability) dan pelayanan penunjang wisata (ancillary).
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM ATAS PRODUK PANGAN HALAL Astika Nurul Hidayah; Susilo Wardani
PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP Vol 1 (2019): PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP 2019
Publisher : Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (647.677 KB)

Abstract

Aspek kehalalan produk menjadi pertimbangan utama saat seorang konsumen muslim memutuskan untuk mengonsumsi suatu produk khususnya produk pangan. Sudah seharusnya pemerintah Indonesia melindungi dan memastikan konsumen muslim mendapatkan haknya untuk mengonsumsi segala sesuatu yang halal. Sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak konsumen muslim, pemerintah telah menetapkan ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut dalam bentuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Namun pada praktiknya, masih belum munculnya kesadaran konsumen muslim akan hak yang dimilikinya menjadikan kedudukan konsumen muslim masih belum seimbang dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, selain upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, hendaknya konsumen muslim juga proaktif untuk mengetahui dan memahami hak yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM ATAS PRODUK PANGAN HALAL Astika Nurul Hidayah; Susilo Wardani
PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP 2020
Publisher : Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.196 KB)

Abstract

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi dan memastikan konsumen muslim mendapatkan haknya untuk mengonsumsi segala sesuatu yang halal. Aspek kehalalan ini menjadi sangat penting artinya dilihat sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak konsumen muslim. Sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak konsumen muslim, pemerintah telah menetapkan ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut dalam bentuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun ternyata meskipun berkedudukan sebagai payung hukum, undangundang tersebut belum mengatur secara eksplisit mengenai hak konsumen muslim. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (social legal approach). Penelitian yuridis sosiologis adalah mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainnya yang doktrinal dan bersifat empiris. Hadirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi solusi atas kebutuhan tersebut. Undang-undang ini meletakkan kewajiban bagi pelaku usaha atau produsen pangan yang mengedarkan produknyadi Indonesia untuk melakukan sertifikasi halal sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia.
Peranan Perguruan Tinggi dalam Mendukung Pengembangan Perbankan Syariah di Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah Astika Nurul Hidayah; Susilo Wardani
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 8th University Research Colloquium 2018: Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem perbankan syariah menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat dalam menginvestasikan atau sekedar menyimpan dana yang dimiliki. Hal ini didasarkan pada kokohnya sistem perbankan syariah dalam masa krisis moneter di tahun 1998 yang mana banyak perbankan konvensional yang tidak dapat bertahan dan mengalami kegoncangan namun tidak demikian halnya dengan perbankan syariah. Berdasarkan hasil penelitian, Kabupaten Purbalingga yang merupakan kawasan Propinsi Jawa Tengah bagian selatan ternyata memiliki tingkat perkembangan bank syariah yang paling rendah diantara 2 (dua) kabupaten sekitar yang memiliki tingkat perekonomian yang sepadan. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan karena Kabupaten Purbalingga sangat terbuka terhadap investor asing maupun lokal yang ada sehingga banyak terdapat usaha yang mendorong berkembangnya perekonomian masyarakatnya. Selain itu, di sekitar Kabupaten Purbalingga banyak terdapat perguruan tinggi yang notabene memiliki tugas dan tanggung jawab untuk turut mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan bagi masyarakat di sekelilingnya. Terkait hal tersebut, maka perlu dilakukan analisis mengenai bagaimana peranan perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan perbankan syariah di Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah.
Strategi Pengembangan Agrowisata Berbasis Masyarakat di Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas Suwarsito Suwarsito; Aman Suyadi; Astika Nurul Hidayah; Ikhsan Mujahid
Sainteks Vol 19, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/sainteks.v19i2.15171

Abstract

Agrowisata berbasis masyarakat merupakan program wisata yang memanfaatkan potensi alam dan budaya, serta dukungan masyarakat lokal dalam menjalankan program-program kegiatan wisata. Agrowisata menjadi salah satu alternatif pariwisata berkelanjutan yang bertujuan memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan strategi pengembangan agrowisata berbasis masyarakat di Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Populasi penelitian adalah perangkat desa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan masyarakat Desa Sambirata. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Data penelitian meliputi data potensi agrowisata dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan agrowisata di Desa Sambirata. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode observasi dan Focus Group Discussion (FGD). Data hasil observasi dan FGD dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan potensi agrowisata dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan agrowisata di Desa Sambirata. Selanjutnya data hasil penelitian dianalisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Hasil analisis SWOT digunakan untuk memberikan rekomendasi dalam menentukan strategi pengembangan agrowisata berbasis masyarakat di Desa Sambirata. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa strategi pengembangan agrowisata berbasis masyarakat di Desa Sambirata Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, adalah 1) menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan dasar mengenai pengelolaan dan pengembangan agrowisata; 2) mengembangkan potensi lahan pertanian dan hutan menjadi zona agrowisata; 3) mengembangkan jaringan kerjasama kemitraan dengan pelaku industri pariwisata dan lembaga/dinas terkait untuk mempromosikan dan mengembangkan destinasi agrowisata; 4) mengembangkan website dan media promosi agrowisata berbasis masyarakat; dan 5) meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan inovasi produk agrowisata.