Articles
<![CDATA[Kinerja dinas kebudayaan dan pariwisata kota Bandung dalam collaborative governance ]]>
<![CDATA[Silviana Nababan]]>;
<![CDATA[Ani Nurdiani Azizah]]>;
<![CDATA[Hanny Purnamasari]]>
<![CDATA[ KINERJA Vol 18, No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Economics and Business Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29264/jkin.v18i3.9769
<![CDATA[Upaya menjaga kinerja di suatu dinas adalah dengan upaya pelayanan umum yang sangat dipermudah, baik itu dalam penyampaian keluhan hingga masalah perizinan, dan pengoptimalan di bidang pelayanan Dinas terkait juga bekerja sama dengan dinas lain untuk menunjang keberlangsungan sektor pariwisata di Kota Bandung. Strategi kolaborasi ekonomi, sosial dan kecocokan pariwisata adalah tindakan yang mengkolaborasikan antara pihak pemerintah, masyarakat, dan swasta sebagai komponen yang saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini diperkuat dengan pembagian keuntungan yang di semua pihak yang terlibat sehingga mendapat keuntungan dari usaha wisata tersebut, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari usaha di bidang pariwisata yang sedang beroperasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.]]>
<![CDATA[Collaborative governance dalam penanganan stunting ]]>
<![CDATA[Ipan Ipan]]>;
<![CDATA[Hanny Purnamasari]]>;
<![CDATA[Evi Priyanti]]>
<![CDATA[ KINERJA Vol 18, No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Economics and Business Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29264/jkin.v18i3.9665
<![CDATA[Penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan proses kolaborasi dalam penanganan stunting di UPTD Puskesmas Ciampel. Proses kolaborasi dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat diharapkan dapat menangani atau mengatasi permasalahan stunting yang kompleks. Mengingat permasalahan stunting tidak hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah saja terlebih oleh bidang kesehatan saja, namun untuk penanganan stunting perlu keterlibatan stakeholders di luar pemerintahan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti melakukan penelusuran secara langsung di lapangan agar memperoleh data yang sesuai. Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007) yang berfokus pada proses kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam penanganan stunting berjalan dengan cukup baik. Hal itu ditandai dengan adanya penurunan jumlah stunting di wilayah UPTD Puskesmas Ciampel.]]>
<![CDATA[Koordinasi dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten karawang dalam melayani permohonan pensiun pegawai negeri sipil ]]>
<![CDATA[Yayu Eka Kustari]]>;
<![CDATA[Hanny Purnamasari]]>;
<![CDATA[Sopyan Resmana Adiarsa]]>
<![CDATA[ KINERJA Vol 18, No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Economics and Business Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29264/jkin.v18i3.9740
<![CDATA[Koordinasi pada suatu organisasi atau instansi memiliki peranan penting untuk menciptakan keselarasan bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Koordinasi juga penting dilakukan dalam pelayanan permohonan pensiun Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang untuk Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada bidang pendidikan yang telah memasuki usia pensiun sesuai dengan yang dicantumkan oleh Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 5 Pasal 87 ayat 1 huruf c. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dalam melayani permohonan pensiun Pegawai Negeri Sipil melalui pengukuran faktor keefektifan koordinasi yang dikemukan oleh Hasibuan yang meliputi; 1) Kesatuan Tindakan; 2) Komunikasi; 3) Pembagian Kerja, 4) Disiplin. Untuk mengukur keefektifan koordinasi berdasarkan faktor yang dikemukan oleh Hasibuan, peneliti mewawancarai Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan koordinasi dalam pelayanan pensiun Pegawai Negeri Sipil. Dari data yang telah terkumpul, peneliti menemukan bahwa faktor komunikasi dan disiplin belum dapat teraktualisasikan dengan baik dalam pelayanan permohonan pensiun di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN STRATEGI DINAS PERTANIAN DALAM MENJAGA KESTABILAN PERTANIAN DI KECAMATAN CIBARUSAH KABUPATEN BEKASI ]]>
<![CDATA[Ulya Latifah,]]>;
<![CDATA[Hanny Purnamasari]]>;
<![CDATA[Ani Nurdini Azizah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.444-452
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa manajemen Strategi Dinas Pertanian dalam Menjaga Kestabilan Pertanian Di kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilatar bekalangi oleh Belum adanya Peraturan Daerah Tentang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Bekasi. Juga Masih banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Cibarusah, sehingga luas lahan sawah yang ada di kabupaten bekasi menurun. penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif, dan pendekatan kualitatif.Hasil Penelitian menunjukan bahwa keberhasilan manajemen Strategi Dinas Pertanian dalam Menjaga Kestabilan Pertanian berdasarkan teori menggunakan teori strategi dari David (2017:3) yaitu Formulasi strategi, Implementasi strategi dan Evaluasi strategi, dengan menggunakan teori tersebut menejemen strategi yang digunakan bisa berkembang dengan menggali potensi daerah serta dapat mensejaterakan masyarakat agar tatap tecapainya kesetabilan pertanian.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN PASAR SENEN, JAKARTA PUSAT ]]>
<![CDATA[Febrian Marudut]]>;
<![CDATA[Dadan Kurniansyah]]>;
<![CDATA[Rachmat Ramdani]]>;
<![CDATA[Hanny Purnamasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.161-167
<![CDATA[Dalam Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Studi Kasus di Kawasan Pasar Senen melalui RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 untuk mengembangkan Kawasan Senen dan Pergub DKI No 10 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penataan PKL Liar dan Resmi dikelola oleh Kelurahan Senen dan Kecamatan Senen. Aparat yang turut mendukung penataan dalam hal penertiban yakni Satpol PP Kelurahan Senen.Penataan PKL di Kawasan Pasar Senen diharapkan dapat mengembangkan kawasan senen sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran pelaksana (implementor) dalam melakukan penataan PKL di Kawasan Pasar Senen. Metode penelitian pada penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa para pelaksana sudah cukup baik dalam melakukan penataan PKL, hal tersebut dilihat dari peran Kelurahan Senen untuk merelokasi PKL Liar dan melanjutkan kebijakan Penataan PKL Resmi yang dinamakan PKL JP 39. Kecamatan Senen juga memonitoring 10 tempat Lokasi PKL Sementara dan Lokasi Binaan yang ada di Kawasan Senen.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA : STUDI IMPLEMENTASI PADA PERUSAHAAN DI KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Siska Widianti Motip]]>;
<![CDATA[Hanny Purnamasari Purnamasari]]>;
<![CDATA[Ani Nurdiani Azijah]]>
<![CDATA[ JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi Vol 8 No 3 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51817/jia.v8i3.323
<![CDATA[This research is motivated by a phenomenon in society that increases the amount of minimum wages especially in Karawang Regency, every year it creates problems including reduction workers/laborers and companies that have closed or moved out of the region because they are unable to pay the amount of wages minimum in Karawang Regency. From the background descrition, the purpose of this study is to know The success of implementing policies on district / city minimum wages in companies in Karawang Regency according to the theory of implementation of Van Meter and Van Horn (in Winarno, 2013: 158). Method this research uses descriptive method with a qualitative approach. Data obtained through literature and in-depth interviews with informants related to the focus of this research. Processing and analysis techniques the data is carried out through three activities that occur simultaneously, namely data reduction, data presentation and conclusion or verification. Based on the research results that the implementation of the minimum wage policy the companies in Karawang Regency are running well and smoothly, but there are several shortcomings that needs attention. Such as legal imperfections or legal defects that occur during deliberation determination of the 2020 UMK Karawang because there is no agreement between the entrepreneur and the worker/laborer.]]>
<![CDATA[Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Periode 2020-2026 ]]>
<![CDATA[Siti Qulsum]]>;
<![CDATA[Hanny Purnamasari]]>;
<![CDATA[Ani Nurdiani Azizah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.164 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v6i2.2195
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa serta mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat Desa Purwasari dalam Pemilihan Kepala Desa, permasalahanya berasal dari Sumber Daya Manusia yang kurang maksimal. Jenis penelitian kualitatif, dimana dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Purwasari masih sangat rendah, dilihat dari indikator yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti yaitu Kesadaran Politik, Sikap Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Sosial Ekonomi Status. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat, 1) pemilih yang telah diberi hak memilih justru tidak menggunakan hak pilihnya, 2) masih terdapat masyarakat yang memilih untuk bekerja daripada datang untuk memilih.]]>
<![CDATA[Kebijakan Upah Minimum Kabupaten Kota: Studi Implementasi Pada Perusahaan Di Kabupaten Karawang ]]>
<![CDATA[Siska Widianti Motip]]>;
<![CDATA[Hanny Purnamasari]]>;
<![CDATA[Ani Nurdiani Azijah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (342.728 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v6i2.2193
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya fenomena di masyarakat bahwa kenaikan jumlah upah minimum khususnya di Kabupaten Karawang setiap tahunnya menimbulkan permasalahan diantaranya pengurangan pekerja/buruh dan perusahaan yang tutup atau pindah keluar daerah karena tidak sanggup membayar besaran upah minimum di Kabupaten Karawang. Dari uraian latar belakang tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ukuran dan tujuan, sumber-sumber kebijakan dan karakteristik badan-badan pelaksana dari implementasi kebijakan tentang upah minimum Kabupaten/Kota pada perusahaan di Kabupaten Karawang. Metode penelitian menggunakan metode deskritif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan informan yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan upah minimum pada perusahaan di Kabupaten Karawang berjalan dengan baik dan lancar, namun terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Seperti ketidaksempurnaan hukum atau cacat hukum yang terjadi pada saat musyawarah penetapan UMK Karawang 2020 karena tidak ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Faktor penghambat proses implementasi kebijakan ini adalah pengurangan agen pelaksana kebijakan yaitu pengusaha atau perusahaan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.]]>
<![CDATA[INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT STUDI KASUS PADA APLIKASI SAPA CETAR ]]>
<![CDATA[Novi Anggraeni]]>;
<![CDATA[Hanny Purnamasari]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 6 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v9i6.2022.2009-2014
<![CDATA[Pemanfaatan teknologi informasi merupakan upaya dari pemerintah dalam peningkatkan pelayanan publik. Pemerintah Desa Kalijati, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang meluncurkan aplikasi Sapa Cetar. Diciptakannya aplikasi Sapa Cetar untuk mempermudah pelayanan masyarakat dalam mengurus berbagai administrasi kependudukan, dan mengembangkan badan usaha milik desa Kalijati Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang. penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi keefektifan aplikasi Sapa Cetar sebagai penerapan E-Government dalam peningkatkan pelayanan pemerintah. penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. temuan penelitian ini yaitu melalui aplikasi sapa cetar memudahkan apabila terealisasi sesuai dengan tujuan dibentuknya aplikasi ini. Dengan diberlangsungkannya penerapan E-Government dalam pelayanan publik dapat melahirkan pemerintahan yang berdaya guna dan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.]]>
<![CDATA[Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ]]>
<![CDATA[Enggi Dwi Riyani]]>;
<![CDATA[Evi Priyanti]]>;
<![CDATA[Hanny Purnamasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 9 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Peneliti.net ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (141.137 KB)
|
DOI: 10.5281/zenodo.6638250
<![CDATA[This study aims to identify and describe the role of the village head in managing village-owned enterprise policies on empowering the community of Nyangkowek Village, Cicurug District, Sukabumi Regency. In line with the title of the research, this research uses qualitative research using methods, interviews, documentation and observation. Based on the results of the study, it can be concluded that the village heads as a leader and decision maker as well as a motivator and facilitator is very important in determining success and success in all programs and activities in the village. Therefore, the function of the village head must be carried out properly for the implementation of village development and development. Therefore, a village head must be more active in communicating and taking direct action with the community in order to become an effective leader role for the village community.]]>
