Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Problematika Civic Disposition Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Pada Pembelajaran Daring Fricean Tutuarima; Agustinus Nindatu; Siti Nadifa
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (550.253 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2514

Abstract

AbstrakTujuan utama dari civic disposition adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara yang meliputi karakter privat dan karakter publik. Pertanyaannya, bagaimana peran PKn dalam membentuk karakter bangsa yang baik di sekolah? Secara kurikuler sebagai program pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan sejumlah program pendidikan dan model implementasi dalam mempersiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang berkarakter melalui lembaga pendidikan. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi yang sangat strategis dalam “pembangunan karakter bangsa”. Uraian dalam kurikulum pembelajaran dikemas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kondisi ini menjadi berbeda ketika pandemi COVID-19 terjadi dan pembelajaran dilakukan secara online. Guru PKn sulit mengembangkan disposisi kewarganegaraan atau karakter kewarganegaraan siswa karena pembelajaran dilakukan secara online. Realitas inilah yang melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian kualitatif ini dilakukan di beberapa SMA di Kota Ambon yang melakukan pembelajaran secara online. Pengumpulan data dilakukan secara purposive sampling melalui teknik wawancara dan dokumentasi. kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menimbang disposisi kewarganegaraan dalam pembelajaran online, guru PKn mengembangkan berbagai strategi dan pendekatan pembelajaran dalam konteks pandemi untuk mengembangkan karakter kewarganegaraan siswa. Salah satunya dengan mengembangkan model blended learning untuk mengukur civic disposition dalam mencapai tujuan pembelajaran di masa pandemi.                          Kata kunci: Civic Disposition, Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, Pembelajaran Daring AbstractThe main purpose of civic disposition is to cultivate the character of citizens which includes private character and public character. The question is, what is the role of Civics in shaping good national character in schools? Curricularly as an educational program, Citizenship Education develops a number of educational programs and implementation models in preparing students to become mature human beings with character through educational institutions. Thus, Citizenship Education has a very strategic position in "national character building". The description in the learning curriculum is packaged according to the learning objectives to be achieved. This condition becomes different when the COVID-19 pandemic occurs and learning is carried out online. It is difficult for Civic Education teachers to develop the civic disposition or citizenship character of students because learning is done online. This reality is the background of this research. This qualitative research was conducted at several senior high schools in Ambon City that conducted online learning. Data were collected by purposive sampling through interview and documentation techniques. then analyzed descriptively qualitatively. The results showed that in order to weigh the civic disposition in online learning, Civic Education teachers developed various learning strategies and approaches in the context of a pandemic to develop students' civic character. One of them is by developing a blended learning model to measure civic disposition in achieving learning goals during a pandemic.Keywords: Civic Disposition, Civics Curriculum, Online Learning.
Eksistensi Kedudukan Matarumah Parentah di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat Agustinus Nindatu; Jurgen R. Litualy
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 1, No 1 (2022): October 2022
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.375 KB) | DOI: 10.57235/aurelia.v1i1.84

Abstract

AbstrakTujuan Utama dari adalah untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang kedudukan matarumah parentah di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. dalam menjalankan pemerintahan adat di Maluku pada umumnya maka salah satu indikatornya yaitu memiliki matarumah atau marga parentah yang memimpin sebuah negeri dan hal ini terbukti untuk setiap negeri adat di Maluku memiliki kepemimpinan yang berasal dari marga atau matarumah parentah. Sehubungan denga itu, negeri Piru adalah negeri adat untuk membuktikanya maka negeri Piru harus memiliki matarumah parentah sama halnya dengan negeri-negeri di Maluku. Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan purposive sampling melalui teknik observasi dan wawancara. Setelah itu data dianalisis secara deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan matarumah parentah menurut adat adalah marga Pirsouw hatulewa. Dalam hukum positif Pemerintah mengakui keberadaannya selama tidak bertentangan dengan konstitusi dan terkait matarumah parentah yang berada dalam kesatuan masyarakat adat diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 B, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang desa, Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan kembali negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, Peraturan Daerah Kabupaten seram bagian barat nomor 13 tahun 2019 tentang negeri.Kata Kunci: Eksistensi, Matarumah Parentah, AbstractThe main purpose of this study is to find out and study more deeply about the position of parental eyes in Negeri Piru, West Seram District, West Seram Regency. In carrying out customary government in Maluku in general, one of the indicators is having a matarumah or parentah clan who leads a country and this is evident for every indigenous country in Maluku has leadership that comes from the clan or matarumah parentah. In connection with that, the country of Piru is a customary land to prove it, the country of Piru must have parental eyes as well as the countries in Maluku. This research was conducted with the type of qualitative research with data collection carried out by purposive sampling through observation and interview techniques. After that the data were analyzed by qualitative description. The results showed that the position of the matarumah parentah according to custom was the Pirsouw hatulewa clan. In positive law, the Government recognizes its existence as long as it does not conflict with the constitution and is related to parental rights within the customary community unit as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18 B, Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation No. 11 of 2019 concerning villages, Maluku Province Regional Regulation number 14 of 2005 concerning the re-establishment of the country as a unit of customary law communities, West Seram Regency Regional Regulation number 13 of 2019 concerning the stateKeywords: Existence, Matarumah Parentah,