Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Pendirian Negara Khilafah Islam Di Indonesia Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia (Kajian Teoritis Hukum Tata Negara) tanjung, Indra Utama
Jurnal Penelitian Medan Agama Medan Agama, Vol. 18, No. 1, 2018
Publisher : Jurnal Penelitian Medan Agama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehancuran khilafahUtsmani pada maret 1924 membuat umat Islam kehilangan wibawa kekuasaan di mata dunia Sejak saat itu pula kaum muslimin di berbagai Negara di dunia selalu berusaha menemukan kembali serta membangun kembali sistem politik Islam/negara khilafah. Seperti ide pembentukan kembali Negara khilafaholeh Hasan al-Banna dengan mendirikan gerakan Ikhwanul Muslimin, Jamaat-e-Islami Pakistan (JIP) oleh Abu A’la Al Maududi, Negara Islam Indonesia, disingkat (NII) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dan tak ketinggalan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut HTI: bahwasanya problematika utama yang menimpa kaum Muslimin saat ini disebabkan tidak diterapkannya hukum-hukum Islam di tengah masyarakat. Satu-satunya wadah yang mampu menjamin penerapan sistem dan hukum-hukum Islam secara total di tengah-tengahmasyarakat hanyalah khilafah al Islamiyah.Gagasan HTI tersebut mendapat penolakan khususnya dari Muhammadiyah, Al Washliyah dan Nadhlatul Ulama, ketiga ormas terbesar di Indonesia ini dengan berbagai alasan.Salah satu alasannya adalah bahwa Indonesia merupakan negara Pancasila yangdihuni oleh berbagai macam ragam budaya. Indonesia juga bukan negara yangberideologi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Library Research dengan teori perlawanan hukum. Kesimpulannya adalah pendirian negara khilafah yang diusung olehHizbut Tahrir Indonesia menuai persoalan di tengah-tengah masyarakat dan peggiat akademisi. Di lain hal HTI berangapanmendirikan Negara khilafah adalah agenda yang mendesak yang harus dilakukan oleh umat Islam. di tengah kehidupan sekularisme yang menimpa umatIslam belakangan ini.
Pendirian Negara Khilafah Islam Di Indonesia Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia (Kajian Teoritis Hukum Tata Negara) Tanjung, Indra Utama
Jurnal Penelitian Medan Agama MEDAN AGAMA, Vol. 9, No. 1, 2018
Publisher : Jurnal Penelitian Medan Agama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehancuran khilafah Utsmani pada maret 1924 membuat umat Islam kehilangan wibawa kekuasaan di mata dunia Sejak saat itu pula kaum muslimin di berbagai Negara di dunia selalu berusaha menemukan kembali serta membangun kembali sistem politik Islam/ negara khilafah. Seperti ide pembentukan kembali Negara khilafah oleh Hasan al-Banna dengan mendirikan gerakan Ikhwanul Muslimin, Jamaat-e-Islami Pakistan (JIP) oleh Abu A’la Al Maududi, Negara Islam Indonesia, disingkat (NII) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dan tak ketinggalan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut HTI: bahwasanya problematika utama yang menimpa kaum Muslimin saat ini disebabkan tidak diterapkannya hukum-hukum Islam di tengah masyarakat. Satu-satunya wadah yang mampu menjamin penerapan sistem dan hukum-hukum Islam secara total di tengah-tengah masyarakat hanyalah khilafah al Islamiyah. Gagasan HTI tersebut mendapat penolakan khususnya dari Muhammadiyah, Al Washliyah dan Nadhlatul Ulama, ketiga ormas terbesar di Indonesia ini dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah bahwa Indonesia merupakan negara Pancasila yangdihuni oleh berbagai macam ragam budaya. Indonesia juga bukan negara yang berideologi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Library Research dengan teori perlawanan hukum. Kesimpulannya adalah pendirian negara khilafah yang diusung olehHizbut Tahrir Indonesia menuai persoalan di tengah-tengah masyarakat dan peggiat akademisi. Di lain hal HTI berangapan mendirikan Negara khilafah adalah agenda yang mendesak yang harus dilakukan oleh umat Islam. di tengah kehidupan sekularisme yang menimpa umat Islam belakangan ini
Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia Indra Utama Tanjung
Jurnal Penelitian Medan Agama MEDAN AGAMA, VOL. 9, NO. 1, 2018
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.217 KB) | DOI: 10.58836/jpma.v0i0.3967

Abstract

This study aims to describe the concept of Caliphate establishment in Indonesia the concept of the Khilafah State offered by Hizb at-Tahrir from various views and perspectives. By using the study of library research, this discourse on khilafah will be compared with various kinds of thoughts. Data collection is done by the method of documentation by retrieving data from existing document documents. The analysis used is content analysis or content analysis. Where data is analyzed based on objectives and the formulation of the problem raised. The conclusion that can be drawn from this study according to the author is that the system of the government Khilafah is not a Shari'a but only a choice, which is the right system to be applied when a government system in its era is a system of kingdoms or sultanates. The Prophet himself never left a definite message on how the system of state administration, for example, how the state was formed, how was the system of appointment of heads of state, who had the right to set laws. Because of this ambiguity it can be seen that the practice of the Islamic state system in its history has always changed.
Eksistensi Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim (Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 18 tahun 2011) Indra Utama Tanjung
Al-Fikru: Jurnal Ilmiah Vol. 15 No. 2 (2021): Desember (2021)
Publisher : STAI Serdang Lubuk Pakam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51672/alfikru.v15i2.52

Abstract

This study aims to analyze the existence of the judicial commission on the supervision of judges in Law no. 18 of 2011 concerning the Judicial Commission. The research method used in this study is a qualitative method using a literature study approach. The main data source used is Law no. 18 of 2011 concerning the Judicial Commission and the Law on Amendments to Law Number 22 of 2004 concerning the Judicial Commission. Data analysis is carried out by comparing the existence of the judicial commission from the two legal sources, and then drawing conclusions about the existence of the judicial commission, and its function of supervising judges. The results of the study indicate that the change to Law No. 22 of 2004 is the answer to the ambiguity of the duties, authorities and functions of the Judicial Commission, because it is not clear enough what is meant by "other powers in order to maintain and uphold honor, dignity, and behavior". judge." The problem becomes clearer, if the other authority is interpreted as supervision, because in the laws and regulations there are other institutions (besides the Judicial Commission) which are given the authority to carry out supervision. It is also in the context of maintaining and upholding the honor, nobility of dignity, and the behavior of judges is supervision.
Undang-Undang Perkawinan dan Nikah Beda Agama Hukum islam dan Hukum Positif Indra Utama Tanjung; Dhiauddin Tanjung
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.803 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4255

Abstract

Abstrak lndonesia adalah Negara plural yang terbangun dari keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu sisi pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya kemajemukan agama yang dianut oleh penduduknya. Agama maupun aliran kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia tidaklah tunggal namun beragam. Pemerintah Indonesia telah mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sejatinya, Indonesia belum memiliki payung hukum yang eksplisit mengatur persoalan perkawinan beda agama yang sangat kompleks. Sehingga selama ini pasangan perkawinan beda agama harus berjuang lebih, baik melalui upaya legal maupun ilegal agar perkawinannya mendapat legalitas di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perspektif Pernikahan Beda Agama menurut Undang-undang Hukum Positif dan Hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten dengan pendekatan normatif, untuk data yang diperoleh berasal dari studi literatur dan data analisanya menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini, Hukum Islam secara tegas mengatakan bahwa Nikah beda Agama adalah Haram. Namun, kacamata peraturan perundang-undangan terdapat inkonsistensi yuridis antara Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dengan Undang-undang No 23 tahun 2006 Tentang pencatatan Sipil. Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Undang-undang, Hukum islam.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN PEKERJA SEKS Srywinda astika Br Sitepu; J.E. Melky Purba; Indra Utama Tanjung
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2051

Abstract

Didalam penelitian merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain bahwasanya penelitian ini akan dilakukan analisis dan pembedahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 mengenai tindak pidana perdagangan orang bahwa praktik seksualitas atau pelacuran di Indonesia pada umumnya dilarang keras oleh Undang-Undang, namun secara sembunyi-sembunyi tetap dilakukan dan bahkan terkadang tanpa mengindahkan batasan usia. Sehingga dalam praktik nya sering dilatar belakangi oleh tindak pidana perdagangan orang. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdangan Orang?. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), masih sangat lemah. Selama ini aparat penegak hukum lebih banyak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), untuk menjerat pelaku perdagangan manusia lintas batas (trafficking) yang jaringannya semakin kompleks.
Islam Nusantara : Meluruskan Paradigma Islam Kearab-Araban Indra Utama Tanjung; M.Iqbal Irham; Sugeng Wanto
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11706

Abstract

Dewasa ini banyak sekali umat islam yang salah kaprah bahkan sulit membedakan antara kewajiban dengan sunnah, makruh atau bahkan hanya sebatas adat istiadat. Hal itu lah yang menarik penulis berkeinginan membahas tentang meluruskan paradigma islam kearab-araban dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa sesungguhnya terdapat perbedaan pendapat tentang isbal dan juga cadar. Satu hal yang pasti jika ditelisik lebih dalam ternyata ada korelasinya dengan sejarah akan kedua contoh budaya arab yang kemudian di adopsi islam tersebut. Pertama perihal isbal, isbal dilarang sebab dalilnya dikhawatirkan sombong, pabila tidak terbersit kesombongan dihati maka itu tidaklah dilarang. Begitupun juga dengan cadar, bahwa sesungguhnya cadar hanyalah sebahagian budaya arab dan timur tengah ketika itu. Yang kemudian masih dipertahankan oleh orang arab yang masuk islam, itulah yang kemudian berlanjut sampai saat ini.
JABARAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM (Kajian Teoritis Demokrasi Indonesia) Indra Utama Tanjung; Faisar Ananda Arfa
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 8 No 1 (2022): Juli-Desember
Publisher : Fakultas Agama Islam dan Humaniora, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan Penelitian ini berisi tentang penjabaran Asas-asas hukum islam dalam konteks keindonesiaan yang mudah difahami, pada penelitian ini penulis ingin jabarkan tentang Macam-macam asas hukum islam yang setidaknya tiga asas secara umum beserta contohnya. Dengan pendekatan penelitian Analisis Normatif. Hasil pada penelitian ini adalah bahwa dari berbagaimacam literatur yang penulis kumpulkan dan baca, penulis menemukan asas-asas hukum islam secara garis besar ada tiga. Yakni: Keadilan Hukum, Kepastian Hukum dan kebermanfaatan hukum.
POLITIK HUKUM TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN DUNIA MAYA Indra Utama Tanjung; Erin Novi Adriani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v3i01.371

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk bagaimana perspektif hukum pidana dan upaya penanggulangan kejahatan di dunia maya (cybercrime) khususnya di Indonesia dilihat dari berbagai aspek. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan literarur review dari memperoleh data dokumentasi. Adapun hasil yang ditemukan adalah Kriminalisasi cybercrime dalam perundang-undangan di Indonesia diformulasikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya dalam pemberantasan cybercrime dilakukan melalui kebijakan penal yakni dengan Kriminalisasi perbuatan dalam undang-undang sehingga perbuatan tersebut termasuk kejahatan didunia maya, harmonisasi ketentuan hukum nasional dengan hukum internasional dalam memberantas cybercrime dan penegakan hukum melalui penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku cybercrime serta kebijakan non penal yakni Menyusun kebijakan di luar hukum pidana yang mendukung upaya pencegahan cybercrime, melakukan sosialisasi terhadap potensi kejahatan didunia maya, membangun kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun sistem keamanan di dunia maya dan membentuk jaringan kelembagaan dalam mencegah cybercrime baik dalam tataran nasional maupun dalam tingkat internasional.
STRATEGI PEMBERANTASAN MAFIA NARKOBA (PENDEKATAN POLITIK HUKUM) Indra Utama Tanjung
Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v3i01.372

Abstract

Tulisan ini berjudul analisis strategi pemberantasan mafia narkoba melalui pendekatan politik hukum. Latar belakang dari penulisan jurnal ini adalah disebabkan pada saat ini diindonesia sedang marak maraknya masalah peredaran narkotika sehingga ini menjadi kajian serius yang harus diteliti. Tingginya penyalahgunaan narkoba menjadi tugas bagi pemerintah dalam pemberantasan para pengedar dan mafia barang haram tersebut. Didalam pencegahan narkoba pemerintah menyerukan Negara darurat narkoba. Oleh karena itu, strategi pemerintah untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba sangat diharapkan mampu mengatasi masalah tentang narkotika sesuai dengan peraturan perundang undangan No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam politik hukum pemerintah dalam menanggulangi masalah narkotika adalah dengan membentuk instansi atau badan yang bergerak didalam peredaran gelap narkoba dan bertanggung jawab mengordinir langkah preventif peredaran barang haram tersebut. Dinegara kita masalah merabaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat efek sehingga strategi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprenship yang meliputi upaya preventif,represif,terapi dan juga rehabilitas penyebab terjadinya peredaran narkoba. Dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba mendapatkan sanksi yang beragam mulai dari hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan penjara.