Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT CIVIC SOCIETY RESEARCH and EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Zagoto, Hemat
STKIP Nias Selatan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENGGUNAAN HAK INGKAR NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUATNYA Hemat Zagoto
Jurnal Education and Development Vol 8 No 1 (2020): Vol.8.No.1.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (695.09 KB)

Abstract

Perlindungan hukum bagi Notaris yang membuka isi (rahasia) akta sangatlah penting demi kelangsungan Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena Notaris adalah pejabat umum yang melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkannya membuat akta otentik yang tidak dikehendaki untuk diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Jadi dengan memahami lebih mendalam kewenangan Notaris dan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta serta menggunakan Hak Ingkarnya, maka dengan demikian terpenuhi ketentuan Undang-Undang dan kebutuhan masyarakat mengenai kepastian hukum dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Notaris dalam menjalankan jabatannya sehari-hari yang membuat akta otentik adakalanya diminta untuk membuka isi (rahasia) akta, sehubungan dengan ulah para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta tersebut yang mencampur adukkan sifat keperdataan dan kepidanaan, sehingga seringkali Notaris dipanggil menjadi saksi atau tersangka untuk membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Dalam hal demikian Notaris harus memahami benar peraturan UUJN dan peraturan perundang- undangan lainnya mengenai penggunaan Hak Ingkar, agar dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian atau membuka isi (rahasia) akta. Selain itu, untuk melindungi kepentingan profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan tentram, maka Notaris dapat meminta perlindungan kepada Organisasi Notaris secara umum dan Majelis Pengawas Notaris secara khusus.
UPAYA HUKUM PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI AKIBAT DICABUTNYA HAK-MILIK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN GANTI RUGI YANG LAYAK Hemat Zagoto
Jurnal Education and Development Vol 9 No 2 (2021): Vol.9.No.2.2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.472 KB)

Abstract

Pembangunan disegala bidang untuk kepentingan umum semakin hari semakin meningkat, seiring dengan itu maka kebutuhan tanah akan semakin meningkat. Kebutuhan akan tanah dalam rangka melaksanakan pembangunan itulah yang mendorong dilaksanakannya pengadaan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, pertama secara sukarela dari pemilik hak atas tanah yang dilakukan secara musyawarah dengan cara pelepasan/penyerahan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006. Kedua,secara paksa, melalui cara pencabutan hak atas tanah dan bendabenda diatasnya,sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah. Berbicara mengenai pencabutan yang menjadi persoalan adalah pencabutan pasti dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Karena dilakukan secara sepihak tentunya kita harus memperhatikan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemilik hak atas tanah yang terkena pencabutan secara sepihak. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak atas tanah, tidak ada yang lain selain melakukan upaya hukum yang telah digariskan oleh peraturan Undang-Undang. Secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya. Sebagaimana yang terantum dalam Pasal 8. Selama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah (PP )Nomor 39 Tahun 1973 belum dicabut, apabila terdapat keberatan terhadap isi Keputusan Presiden tentang penetapan ganti rugi dalam rangka pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada diatasnya, berarti keberatan tersebut tetap diajukan kepada Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi tempat letak tanah dan bendabenda yang ada diatasnya, dan bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DISCURSUS MULTY REPRECENTACY UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADAMATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI KELAS XI SMK BNKP DARO-DARO BALAEKHA TAHUN PEMBELAJARAN 2020/2021 Ozianus Laia; Sesuaikan Sarumaha; Hemat Zagoto
Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No 1 (2020): CIVIC SOCIETY RESEARCH and EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganega
Publisher : Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.506 KB)

Abstract

Learning models can make it easier for teachers to innovate in delivering subject matter, because students easily accept and absorb the learning delivered by the teacher. This study aims to determine the improvement of student learning outcomes in Pancasila and Citizenship Education subjects through the application of the Discursus Multy Reprecentacy learning model in class XI SMK BNKP Daro-Daro Balaekha for the 2020/2021 academic year. This study uses the type of Classroom Action Research. The research subjects were students of class XI, totaling 33 people. The results showed that in the first cycle it was 66.66% and the second cycle increased to 100%. The increase in the average percentage of mastery learning outcomes has reached the criteria for the success of the action of 75%. The conclusion of the study is that the application of the Discursus Multy Reprecentacy learning model can improve student learning outcomes in Pancasila and Citizenship Education subjects in class XI TKJ SMK BNKP Daro-Daro Balaekha. The researcher gives several suggestions, namely 1) In teaching the teacher should apply the Discursus Multy Reprecentacy learning model in the learning process in the classroom, especially in the subjects of Pancasila and Citizenship Education. 2) In teaching the teacher should pay attention to the activeness of students in learning so that they are able to follow the lesson well.
ANALISIS MOTIVASI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN MEMANFAATKAN PERPUSTAKAAN STKIP NIAS SELATAN Idarwati Bu’ulolo; Hemat Zagoto
Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No 1 (2020): CIVIC SOCIETY RESEARCH and EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganega
Publisher : Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.083 KB)

Abstract

This research was motivated by the motivation of students of the Civics Study Program to use the Nias Raya University library. The development or decline of a campus library is largely determined by the motivation of students in utilizing the library and also the services provided. Lack of motivation of students of the PPKn Study Program, Faculty of Teacher Training and Education in utilizing the existing library collections, even though in the library there are references according to their respective departments, not even references to those majors that exist, even general collection references and others are also available in the library and students who visit the library are less and when there are students who visit most of the final semester students and on average they only use special collections (thesis) only. This research was conducted using qualitative methods. The location of this research was carried out in the library of the University of Nias Raya. Data collection methods used are interviews, observation and documentation. The results showed that there was an increase in the motivation of students from the Civics Study Program to use the Nias Raya University library. So it can be concluded that students of the Civics Study Program utilize the Nias Raya University campus library as a learning resource. The suggestion offered by the researcher is that the addition of a collection of books that can support student achievement and learning skills should be further improved.
ANALISIS MOTIVASI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN MEMANFAATKAN PERPUSTAKAAN STKIP NIAS SELATAN Idarwati Bu’ulolo; Hemat Zagoto
Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No 1 (2020): CIVIC SOCIETY RESEARCH and EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganega
Publisher : Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh motivasi mahasiswa Program Studi PPKn memanfaatkan perpustakaan Universitas Nias Raya. Berkembangnya atau mundurnya suatu perpustakaan kampus sangat di tentukan oleh motivasi mahasiswa dalam memanfaatkan perpustakaan dan juga pelayanan yang diberikan. Kurangnya motivasimahasiswaProgram Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikandalammemanfaatkan koleksi perpustakaan yang ada, padahal di perpustakaan telah tersedia refensi sesuai dengan jurusan masing-masing, bahkan bukan refensi mengenai jurusan tersebut saja yang ada, bahkan refensi koleksi umum dan yang lainnya juga tersedia didalam perpustakaan dan mahasiswa yang berkunjung diperpustakaan tersebut kurang dan ketika ada mahasiswa yang berkunjung sebagian besar dari mahasiswa semester akhir dan rata-rata dari mereka hanya memanfaatkan koleksikhusus(skripsi) saja. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan Universitas Nias Raya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan motivasi mahasiswa prodi PPKn memanfaatkan perpustakaan Universitas Nias Raya. Maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa prodi PPKn memanfaatkan perpustakaan kampus Universitas Nias Raya sebagai sumber belajar. Saran yang ditawarkan peneliti, hendaknya penambahan koleksi buku-buku yang dapat menunjang prestasi dan keterampilan belajar mahasiswa semakin ditingkatkan lagi.
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DISCURSUS MULTY REPRECENTACY UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADAMATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI KELAS XI SMK BNKP DARO-DARO BALAEKHA TAHUN PEMBELAJARAN 2020/2021 Ozianus Laia; Sesuaikan Sarumaha; Hemat Zagoto
Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No 1 (2020): CIVIC SOCIETY RESEARCH and EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganega
Publisher : Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Model pembelajaran dapat mempermudah guru untuk berinovasi dalam menyampaikanmateri pelajaran, karena siswa mudah menerima dan menyerap pembelajaran yang disampaikan oleh guru.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui penerapan model pembelajaran Discursus Multy Reprecentacydi kelas XI SMK BNKP Daro-Daro Balaekha Tahun Pembelajaran 2020/2021. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas.Subjek penelitian adalah siswa kelas XI yang berjumlah 33 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I sebesar 66,66% dan siklus II meningkat menjadi 100%. Peningkatan rata-rata persentase ketuntasan hasil belajar telah mencapai kriteria keberhasilan tindakan ≥75%.Kesimpulan penelitian adalah dengan penerapanmodel pembelajaran Discursus Multy Reprecentacydapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas XI TKJ SMK BNKP Daro-Daro Balaekha.Peneliti memberikan beberapa saran, yaitu 1) Hendaknya dalam pembelajaran guru menerapkan model pembelajaran Discursus Multy Reprecentacy dalam proses pembelajaran di kelas khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2) Hendaknya dalam pembelajaran guru harus memperhatikan keaktifan siswa dalam belajar sehingga mampu mengikuti pembelajaran dengan baik.
ANALISIS IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI APARATUR PEMERINTAHAN DESA IDALA JAYA KECAMATAN MANIAMOLO Fatolosa Hulu; Hemat Zagoto
Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 2 (2022): CIVIC SOCIETY RESEARCH and EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganega
Publisher : Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya masalah dimana dalam pelaksanaan tugas pokok serta fungsi aparatur pemerintahan desa idala jaya kecamatan maniamolo masih kurang dalam pelaksanaan tugas serta fungsinya masing-masing. Hal kecil namun dapat membuat sebuah masalah terhadap desa tersebut. Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian untuk menemukan mengapa pelaksanaan tugas pokok serta fungsi aparatur pemerintahan desa tidak berjalan dengan baik dan mengapa pelaksanaan administrasi pelayanan bagi masyarakat tidak berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengapa pelaksanaan tugas pokok serta fungsi aparatur pemerintahan desa idala jaya tidak berjalan dengan baik dan mengapa pelaksanaan administrasi pelayanan bagi masyarakat tidak berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Dari hasil penelitian ini telah ditemukan oleh peneliti yaitu pelaksanaan tugas pokok serta fungsi aparatur pemerintahan desa tidak berjalan dengan baik karena aparatur pemerintahan desa idala jaya kurang dalam pengalam kerja, fasilitas yang masih kurang memadai dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan umum. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada: (1) aparatur pemerintahan desa idala jaya kecamatan maniamolo harus lebih konsisten dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok serta fungsinya sebagai pemerintahan desa dan hendaknya diberikan pelatihan supaya tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah desa dapat berjalan dengan baik. (2) hendaknya aparatur pemerintah desa mampu memberikan pelayanan secara cepat kepada masyarakat yang memiliki kepentingan dalam pengurusan berkas di desa, dan bisa terselesaikan dengan baik tanpa menunggu lama.
Co-Authors Fitriyanti Wau Hulu, Fatolosa Idarwati Bu’ulolo Ozianus Laia Sarumaha, Sesuaikan ZAI, EKA PERIAMAN