Deni SB Yuherawan
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Asas Nullum Crimen Sine Poena Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Deni SB Yuherawan; Subaidah Ratna Juita; Indah Sri Utari; Joice Soraya
Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Mahupiki April 2021
Publisher : Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.527 KB) | DOI: 10.51370/jhpk.v2i1.8

Abstract

Artikel ini bertujuan merekonstruksi asas ’nullum crimen sine poena legali’ (tiada kejahatan tanpa pidana berdasarkan atau menurut undang-undang pidana), sering disebut sebagai Asas Legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, untuk diharmonisasikan dengan asas ’nullum crimen sine poena’ (tiada kejahatan tanpa pidana). Makna asas ’nullum crimen sine poena legali’ adalah adanya keharusan pengaturan oleh undang-undang pidana. Keharusan pengaturan terhadap perbuatan dan pemidanaan merupakan kelemahan ontologis dalam asas ’nullum crimen sine poena legali, yaitu ketidakmungkinan penuntutan secara pidana terhadap suatu perbuatan, walaupun menimbulkan kerugian besar bagi korban, jika perbuatan tersebut tidak dilarang oleh undang-undang pidana (sebagai hukum tertulis). Makna asas ’nullum crimen sine poena’ bahwa setiap kejahatan harus dipidana, baik berdasarkan undang-undang pidana (hukum tertulis) maupun bukan berdasarkan undang-undang pidana (hukum tidak tertulis, seperti hukum yang hidup dalam masyarakat). Fokus persoalan ditujukan kepada ketiadaan perlindungan hukum terhadap korban dari perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang pidana, sebagai konsekuensi logis asas ’nullum crimen sine poena legali’ itu sendiri. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian teoritis, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari pembahasan, sebagai berikut: (a) Tidak ada perlindungan hukum bagi korban dari ’crimina extra ordinaria’; (b) gagasan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) RUU-KUHP mencakup sumber hukum pidana, hukum pidana yang harus diberlakukan, penerapan hukum pidana, dan pola pikir aparat penegak hukum; serta (c) Dalam konteks Pasal 2 ayat (1) RUU-KUHP, gasasan hukum ’nullum crimen sine poena legali’, secara koherensi, merupakan bagian yang komprehensif dan konsisten dari asas ’nullum crimen sine poena’. Kata kunci: rekonstruksi, asas Legalitas, ’nullum crimen sine poena’
KETIADAAN FUNGSI ASAS LEGALITASDALAM HUKUM PIDANA UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN KORBAN Deni SB Yuherawan
Arena Hukum Vol. 6 No. 1 (2013)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (819.354 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2013.00601.2

Abstract

Abstract   In practical terms, Principle of Legality perform the function of protection and functionality limitations. The main problems principle of legality is of the absence of protection for victims. The absence of these functions is a logical consequence of the idea of the basic principle of legality in the form of guaranteed protection of the rights of citizens, by limiting the king's power and authority of judges through the instrument of criminal law. Reasons and the main purpose of this idea is to prevent citizens from criminal justice implementation arbitrary. In the life of the law, the legality principle which should give equal protection, was not able to provide protection against the public interest. In ethical life, the legality principle as a principle of law that is supposed to be in the public interest, it turns out more priority to the interests of offenders.   Key words:  principle of legality, protection function, interests of victims   Abstrak   Secara praktis, Asas Legalitas melakukan fungsi perlindungan dan fungsi pembatasan. Problema utama Asas Legalitas adalah ketiadaan perlindungan terhadap kepentingan korban. Ketiadaan fungsi tersebut merupakan konsekuensi logis dari gagasan dasar  Asas Legalitas berupa  jaminan perlindungan hak-hak warga negara, dengan cara membatasi kekuasaan raja serta kewenangan hakim melalui instrumen undang-undang pidana. Alasan dan tujuan utama gagasan ini untuk menghindarkan warga negara dari pelaksanaan peradilan pidana yang sewenang-wenang. Dalam kehidupan hukum, Asas Legalitas yang seharusnya memberikan perlindungan yang seimbang, ternyata tidak mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan masya rakat. Dalam kehidupan etis, Asas Legalitas sebagai suatu asas hukum yang seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, ternyata lebih mengutamakan kepentingan pelaku. Kata kunci: Asas Legalitas, fungsi perlindungan, kepentingan korban