Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Validity of Selling Plants of Land with Credit in The Prespective of National Agrarian Law Suyanto; Mokh Thoif; Subekti
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.217 KB) | DOI: 10.35335/legal.v11i5.581

Abstract

In meeting the personal and social needs of the community for land in everyday life and with limited purchasing power in the midst of an economic downturn due to the Covid-19 pandemic and limited availability of residential land, for land sellers it is carried out by providing land through plots of land in the form of plots -Plots are ready to build while for buyers it is done by installment or credit. This research is a normative research that examines various laws and regulations, norms, concepts and jurisprudence using a conceptual, statutory and philosophical approach. In making a sale and purchase agreement Land sale and purchase agreements are generally subject to articles 1457, 1458 and 1459 Burgelijk wet Boek (BW), which require a seller and a buyer and the legal terms of the agreement as stipulated in article 1320 BW, which are marked by an agreement and the surrender of the object (levering) but since the enactment of the Basic Agrarian Law the provisions for buying and selling land are subject to customary law, namely carried out with the cash and clear concept.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Karyawan Terdampak Pandemi Covid-19 Mokh. Thoif
Perspektif Hukum VOLUME 22 ISSUE 2
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v22i2.125

Abstract

The COVID-19 pandemic has occurred in almost all parts of the world, resulting in enormous changes, especially in various business circles. This study aims to examine the termination of employment due to the COVID-19 pandemic in terms of the Job Creation Act. The writing method uses a normative legal approach that relies on laws, reference materials, and documents relevant to the legal issues being studied. Based on the results of the study, it can be stated that layoffs are allowed in the conditions of the COVID-19 pandemic because the pandemic is classified as a forced emergency. Furthermore, the existence of such layoffs provides legal consequences for business actors who are obliged to pay workers in the form of legal protection for workers in the form of severance pay, award money. period of service and compensation for entitlements.
ANALISA EFEK MODE KEGAGALAN PENGENDALIAN K3 PADA PROYEK KONSTRUKSI Sugiyanto Sugiyanto; Mokh. Thoif
Rang Teknik Journal Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Januari 2023
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.669 KB) | DOI: 10.31869/rtj.v6i1.3339

Abstract

Sektor konstruksi hingga saat ini masih menyumbang angka terbesar (32%) kasus terjadinya kecelakaan kerja di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisa efek mode kegagalan pengendalian K3 pada proyek konstruksi. Data 50 responden digunakan untuk melakukan penilaian risiko dengan kriteria nilai efek keparahan, nilai keterjadian dan nilai deteksi. Metode analisa efek mode kegagalan digunakan dalam perhitungan nomor prioritas risiko (RPN). Hasil penelitian ini mendapatkan pada komitmen manajemen puncak meliputi penerapan kebijakan K3 terintegrasi dengan manajemen perusahaan, perusahaan memberikan prioritas terhadap program K3, manajemen pengawasan efektif dalam pelaksanaan K3 dan kebijakan K3 dilaksanakan untuk mendukung kinerja karyawan; seluruhnya menjadi prioritas untuk diperbaiki segera karena sifatnya kritis dalam pengendaliannya. Pada peraturan dan prosedur K3, didapatkan prosedur K3 diterapkan dengan konsisten serta peraturan dan prosedur diperbaiki secara berkala; keduanya menjadi prioritas untuk diperbaiki segera karena sifatnya kritis dalam pengendaliannya. Pada lingkungan pekerja yang meliputi tercipta lingkungan kerja yang memotivasi program K3, lingkungan kerja yang aman dalam mendukung program K3 serta lingkungan dapat membentuk karakter dan budaya dalam kepatuhan program K3; seluruhnya menjadi prioritas untuk diperbaiki segera karena sifatnya kritis dalam pengendaliannya. Pada metode kerja meliputi pelibatan tenaga ahli K3 dalam kegiatan kostruksi dan metode kerja yang mendukung tindakan aman dalam bekerja, keduanya menjadi prioritas untuk diperbaiki segera karena sifatnya kritis dalam pengendaliannya.
ANALISA FAKTOR PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PADA PROYEK KONSTRUKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Mokh. Thoif; Sugiyanto Sugiyanto
Rang Teknik Journal Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Januari 2023
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.692 KB) | DOI: 10.31869/rtj.v6i1.3327

Abstract

Tenaga kerja merupakan pemeran utama dalam proyek konstruksi, memiliki risiko dapat mengalami kecelakaan kerja. Penelitian ini diselenggarkan dengan tujuan menganalisa faktor perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Data dikumpulkan dari 43 responden di bidang konstruksi dengan memberikan penilaian faktor dalam perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi. Analisa indek kepentingan relative (RII) digunakan untuk mendapatkan faktor perlindungan tenaga kerja nilai RII tertinggi yang menjadi fungsi terpenting dari faktor lainnya. Hasil analisa diperoleh kebijakan K3 dilaksanakan untuk mendukung kinerja karyawan dan pelibatan tenaga ahli K3 dalam kegiatan konstruksi, memiliki RII=98,14% sebagai peringkat ke-1. Pada peringkat ke-2 pekerja melakukan pekerjaannya dengan cara yang aman serta lingkungan dapat membentuk karakter dan budaya dalam kepatuhan program K3, memiliki RII=96,74%. Pada peringkat ke-3 penerapan kebijakan K3 terintegrasi dengan manajemen perusahaan dengan memiliki RII=96,28%. Pada peringkat ke-4 perusahaan memberikan prioritas terhadap program K3, peraturan dan prosedur K3 diperbaiki secara berkala serta tercipta lingkungan kerja yang memotivasi program kerja K3, memiliki RII=95,81%. Pada peringkat ke-5 prosedur K3 diterapkan dengan konsisten dengan memiliki RII=95,35%. Hasil temuan ini mengkonfirmasi kelima faktor perlindungan tersebut menjadi prioritas pada penyelenggaraan proyek konstruksi dalam mencapai kondisi nihil kecelakaan.