Sholikul Hadi
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

ANALISIS PEMADAMAN PENERANGAN JALAN UMUM SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT PERSPEKTIF HUKUM PELAYANAN PUBLIK: Analysis of Public Street Lighting Blackouts During the Enforcement of Restrictions on Emergency Community Activities Legal Perspective of Public Service Ina Ismayawati; Sholikul Hadi
Constitution Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Constitution Journal December 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.304 KB) | DOI: 10.35719/constitution.v1i2.22

Abstract

The implementation of Emergency Community Activity Restrictions or Emergency PPKM is one form of policy issued by the Indonesian government during the COVID-19 pandemic. This step was taken as an effort to stop the spread of COVID-19. However, in reality, this policy reaps pros and cons in society because it is considered to have injured several aspects of public service law. The objectives to be achieved with this research are: 1) Knowing the policy of turning off Public Street Lighting (PJU) during Emergency PPKM violates the law of public service or not. 2) Knowing the application of the principles of public service in the policy of blackout of Public Street Lighting (PJU) during the PPKM Emergency. This research is a type of normative legal research. The approach used in this research consists of two kinds, namely the statutory approach and the conceptual approach. The research was conducted by identifying and reviewing selected legal issues using primary, secondary, and tertiary legal materials. After conducting an in-depth study, conclusions will be drawn in the form of legal arguments that will answer legal issues and are stated in the conclusions. This study reached the following conclusions: 1) The policy of blackout of Public Street Lighting during Emergency PPKM is still not following the ideal public service law. 2) The application of the principles of public service has not yet been fully fulfilled. maximum during the implementation of the policy. Keywords : Blackout, Public Street Lighting, Emergency PPKM, Public Service. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat ialah salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia selama pandemi covid-19. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memutus penyebaran covid-19. Namun, realitanya kebijakan ini menuai pro dan kontra dalam masyarakat karena dianggap telah mencederai beberapa aspek dalam hukum pelayanan publik. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini ialah: 1) Mengetahui kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat melanggar hukum pelayanan publik atau tidak. 2) Mengetahui penerapan asas-asas pelayanan publik dalam kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat. Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkaji isu hukum yang dipilih dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah dilakukan pengkajian yang mendalam maka akan ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang akan menjawab isu hukum dan dituangkan dalam kesimpulan. Penelitian ini mencapai kesimpulan sebagai berikut: 1) Kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum selama PPKM Darurat masih belum sesuai dengan hukum pelayanan publik yang ideal. 2) Penerapan asas-asas pelayanan publik masih belum dapat dipenuhi secara maksimal selama pelaksanaan kebijakan tersebut Kata Kunci : Pemadaman, Penerangan Jalan Umum, PPKM Darurat, Pelayanan Publik.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 79/PUU-XVII/2019 TENTANG REVISI KEDUA UNDANG-UNDANG KPK: Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 79/PUU-XVII/2019 Concerning the Second Revision of Corruption Eradication Commission Law Ahmad Deni Rofiqi; Sholikul Hadi
Constitution Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Constitution Journal June 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v2i1.54

Abstract

The Constitutional Court as the guardian of constitution is responsible for the implementation of fair national life as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As in the controversy over the second revision of the Corruption Eradication Commission Law, the Constitutional Court needs to be present to guarantee the process of drafting, discussing and ratifying a law to know whether it has complied with the constitution or not. Thus, the mandate given to the Corruption Eradication Commission can be carried out in a directed manner based on the laws of eradicating corruption in Indonesia. The study applied normative juridical research methods with statute approach, historical approach, conceptual approach, analytical approach and philosophical approach. The research findings showed that the Constitutional Judge's Decision which stated that the appellants’ arguments were groundless according to law could not be justified and the Corruption Eradication Commission was weakened through this second revision of law Keywords: Weakened, KPK, Constitutional Court Decision..   Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution bertanggungjawab atas terselenggaranya kehidupan bernegara yang berkeadilan sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Seperti dalam kontroversi revisi kedua Undang-Undang KPK, Mahkamah Konstitusi perlu hadir untuk menjamin proses penyusunan, pembahasan dan pengesahan suatu undang-undang telah sesuai dengan konstitusi. Sehingga, mandat yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dijalankan secara terarah berdasarkan undang-undang yang telah diatur untuk memberantas korupsi di Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan undang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan analitis (analythical approach) dan pendekatan filsafat (philosophical approach) menghasilkan simpulan bahwa Putusan Hakim konstitusi yang menyatakan dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum, tak dapat dibenarkan dan lembaga KPK dilemahkan melalui revisi kedua Undang-Undang ini.    Kata Kunci : Dilemahkan,  KPK, Putusan Mahkamah Konstitusi.
ANALISIS PEMADAMAN PENERANGAN JALAN UMUM SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT PERSPEKTIF HUKUM PELAYANAN PUBLIK: Analysis of Public Street Lighting Blackouts During the Enforcement of Restrictions on Emergency Community Activities Legal Perspective of Public Service Ina Ismayawati; Sholikul Hadi
Constitution Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Constitution Journal December 2022
Publisher : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v1i2.22

Abstract

The implementation of Emergency Community Activity Restrictions or Emergency PPKM is one form of policy issued by the Indonesian government during the COVID-19 pandemic. This step was taken as an effort to stop the spread of COVID-19. However, in reality, this policy reaps pros and cons in society because it is considered to have injured several aspects of public service law. The objectives to be achieved with this research are: 1) Knowing the policy of turning off Public Street Lighting (PJU) during Emergency PPKM violates the law of public service or not. 2) Knowing the application of the principles of public service in the policy of blackout of Public Street Lighting (PJU) during the PPKM Emergency. This research is a type of normative legal research. The approach used in this research consists of two kinds, namely the statutory approach and the conceptual approach. The research was conducted by identifying and reviewing selected legal issues using primary, secondary, and tertiary legal materials. After conducting an in-depth study, conclusions will be drawn in the form of legal arguments that will answer legal issues and are stated in the conclusions. This study reached the following conclusions: 1) The policy of blackout of Public Street Lighting during Emergency PPKM is still not following the ideal public service law. 2) The application of the principles of public service has not yet been fully fulfilled. maximum during the implementation of the policy. Keywords : Blackout, Public Street Lighting, Emergency PPKM, Public Service. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat ialah salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia selama pandemi covid-19. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memutus penyebaran covid-19. Namun, realitanya kebijakan ini menuai pro dan kontra dalam masyarakat karena dianggap telah mencederai beberapa aspek dalam hukum pelayanan publik. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini ialah: 1) Mengetahui kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat melanggar hukum pelayanan publik atau tidak. 2) Mengetahui penerapan asas-asas pelayanan publik dalam kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum (PJU) selama PPKM Darurat. Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkaji isu hukum yang dipilih dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah dilakukan pengkajian yang mendalam maka akan ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang akan menjawab isu hukum dan dituangkan dalam kesimpulan. Penelitian ini mencapai kesimpulan sebagai berikut: 1) Kebijakan pemadaman Penerangan Jalan Umum selama PPKM Darurat masih belum sesuai dengan hukum pelayanan publik yang ideal. 2) Penerapan asas-asas pelayanan publik masih belum dapat dipenuhi secara maksimal selama pelaksanaan kebijakan tersebut Kata Kunci : Pemadaman, Penerangan Jalan Umum, PPKM Darurat, Pelayanan Publik.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 79/PUU-XVII/2019 TENTANG REVISI KEDUA UNDANG-UNDANG KPK: Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 79/PUU-XVII/2019 Concerning the Second Revision of Corruption Eradication Commission Law Ahmad Deni Rofiqi; Sholikul Hadi
Constitution Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Constitution Journal June 2023
Publisher : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v2i1.54

Abstract

The Constitutional Court as the guardian of constitution is responsible for the implementation of fair national life as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As in the controversy over the second revision of the Corruption Eradication Commission Law, the Constitutional Court needs to be present to guarantee the process of drafting, discussing and ratifying a law to know whether it has complied with the constitution or not. Thus, the mandate given to the Corruption Eradication Commission can be carried out in a directed manner based on the laws of eradicating corruption in Indonesia. The study applied normative juridical research methods with statute approach, historical approach, conceptual approach, analytical approach and philosophical approach. The research findings showed that the Constitutional Judge's Decision which stated that the appellants’ arguments were groundless according to law could not be justified and the Corruption Eradication Commission was weakened through this second revision of law Keywords: Weakened, KPK, Constitutional Court Decision..   Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution bertanggungjawab atas terselenggaranya kehidupan bernegara yang berkeadilan sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Seperti dalam kontroversi revisi kedua Undang-Undang KPK, Mahkamah Konstitusi perlu hadir untuk menjamin proses penyusunan, pembahasan dan pengesahan suatu undang-undang telah sesuai dengan konstitusi. Sehingga, mandat yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dijalankan secara terarah berdasarkan undang-undang yang telah diatur untuk memberantas korupsi di Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan undang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan analitis (analythical approach) dan pendekatan filsafat (philosophical approach) menghasilkan simpulan bahwa Putusan Hakim konstitusi yang menyatakan dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum, tak dapat dibenarkan dan lembaga KPK dilemahkan melalui revisi kedua Undang-Undang ini.    Kata Kunci : Dilemahkan,  KPK, Putusan Mahkamah Konstitusi.
ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENJAGA HARKAT DAN MARTABAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT: Analysis of the Authority of the Honorary Court of the Council in Maintaining the Dignity and Dignity of the House of Representatives Naila Fitriah Salamah; Sholikul Hadi
Constitution Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Constitution Journal December 2023
Publisher : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v2i2.79

Abstract

The Council of Honor Court is an instrument of the House of Representatives which aims to uphold and maintain the honor and dignity of the House of Representatives. The formation of the Council's Honorary Court is also considered to increase the credibility of the People's Representative Council. The Honorary Council Council as an instrument has a very important role but has not yet achieved maximum results. This can be seen from several decisions issued by the Council's Honorary Court which are irrelevant so that the decisions made are deemed not to implement the objectives of establishing the Council's Honorary Court. The aim of this research is to analyze and describe the authority of the Council's Honorary Court in maintaining the honor and dignity of the DPR based on the regulations that have been established. The research method used is a normative research method.The results of this research are that the authority of the Council's Honorary Court is explained in the Regulation of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia Number 2 of 2015 concerning Procedures for the Council's Honorary Court. In the process of exercising authority it was stated that it was not in accordance with the regulations that had been determined, this was based on the facts and decisions that had been issued by the Council's Honorary Court. The membership structure of the Council's Honorary Court is considered weak, this is based on the membership of the Council's Honorary Court which still consists of only the People's Representative Council, which can give rise to conflict of interest. Abstak Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki tujuan untuk menegakkan serta menjaga harkat dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat. Dibentuknya Mahkamah Kehormatan Dewan juga dianggap dapat meningkatkan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat. Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat kelengkapan memiliki peran yang sangat penting namun belum memiliki hasil yang maksimal. Hal demikian dilihat dari beberapa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan yang tidak relevan sehingga putusan yang ditetapkan dianggap tidak mengimplementasikan tujuan terbentuknya Mahkamah Kehormatan Dewan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan di dalam menjaga harkat dan martabat DPR berdasarkan peraturan yang telah di tetapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dijelaskan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Pada proses pelaksanaan kewenangan dnyatakan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan hal demikian berdasarkan fakta-fakta dan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Struktur keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dianggap lemah hal demikian didasarkan pada keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang masih terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat saja sehingga dapat menimbulkan conflict interest.