Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ASPEK KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KELURAHAN CIPONDOH TERHADAP PELAKSANAAN KELURAHAN BERSIH NARKOBA Tedy Subrata; Muchin Mansyur; Hendrik Fasco Siregar; Letkol Purn Sugino; Dadang Dadang
SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 2 No. 3 (2022): Juli : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.066 KB)

Abstract

GROUP 13 IMPLEMENTATION OF TRI DHARMA HIGH SCHOOL OF LEGAL SCIENCES PAINAN CIKUPA REGENCY TANGERANG REGENCY, BANTEN PROVINCE SERVICE TO THE COMMUNITY "ASPECTS OF COMMUNITY LEGAL AWARENESS IN THE CIPONDOH SUB-DISTRICT" considering that Tangerang City is in the red zone for drug trafficking and abuse in 2021 and is ranked first. Drug abuse among the younger generation is currently increasing. Worg Drugs Repot United Nation Office Drugs And Crime (UNDODC) states that in 2010 there were 153-300 million (3.4 - 6.6%) drug users in 2021 among Indonesian youth aged < 15 - > 20 years of age 4.3% have used drugs and 2.9% have used within one year and 2.5% have used in the last month efforts to prevent and eradicate drug abuse, one of which is through awareness, socialization, legal discussion about the dangers of narcotics if consumed by many people, especially for the next generation of the nation in the Cipondoh area, Tangerang City. Based on data from the Tangerang City National Narcotics Agency that the distribution and abuse of drugs covers the areas of Benda Village, Tangerang City, Karawaci, Ciledug, and Cipondoh, the Tangerang City Government through KESBANGPOL said to contribute by establishing 24 free villages from drugs in each Rukun Warga in order to Breaking the chain of drug distribution also involves community participation through the Neighborhood Association. Drug abuse from year to year shows an increasing trend, even drug abuse around the world has never been reduced and it is proven that drugs can damage the nation's future, including in the Republic of Indonesia. Banten Province is included in 14 areas prone to drug abuse and distribution, facilities and infrastructure for the implementation of rehabilitation are not yet fully available, and information dissemination on the dangers of drugs is not optimal. This Community Service aims to identify and analyze the appropriate strategy carried out by the City National Narcotics Agency. Tangerang in an effort to prevent and eradicate drug abuse, the theory used is The Four Pillar Drugs Strategy adopted from the New Mental Healt Connection. Results of the Final Report on the Tri Dharma STIH PAINAN Cikupa Program Activities, Tangerang Regency, Banten Province towards Community Service, Cipondoh Village, Tangerang City and surrounding areas , shows that the strategy of the Tangerang City National Narcotics Agency in efforts to prevent, eradicate and abuse drugs is still not optimal, the right strategy to be applied is to strengthen cooperation with all parties to jointly carry out advocacy and dissemination of adequate information, strengthen communication skills, increase capacity medical and social rehabilitation services, make efforts to reduce the impact of drug use and illicit trafficking and carry out law enforcement efforts in accordance with Law Number ; 35 of 2009, concerning Narcotics.
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN TINDAK PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Tedy Subrata; Yanti Kirana; Endi Suhadi; Melva Tambunan; Hera Widjayanti
KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Vol. 3 No. 1 (2023): Maret : Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Publisher : Amik Veteran Porwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/kreatif.v3i1.1197

Abstract

Pemilihan Umum adalah pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan Pemerintahan yang DEMOKRATIS sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masa kampanye yang seharusnya digunakan untuk meyakinkan pemilih melalui Visi, Misi, Program atau Pencitraan Diri Peserta Pemilihan Umum, justru sering ditemukan adanya Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum. Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Serang, ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum dalam masa kampanye yang memenuhi aspek Kepastian Hukum dan untuk mengetahui Tindak Pidana yang dilanggar pada sa’at kampanye Pemilihan Umum di gelar. Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Serang yang dilakukan tipe Pengabdian Kepada Masyarakat yang sifatnya Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Paian Serang ini menggunakan Data Sekunder, yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Serang diperoleh simpulan bahwa kepastian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum merupakan Salah Satu Tujuan Untuk Menciptakan Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman Dalam Masyarakat dan Menghasilkan Pemilihan Umum Yang Berkualitas Berdasarkan Asas Pemilu Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Apabila dilihat dari aspek kerawanan tahapan, tahapan kampanye yang tidak mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku itu bisa membuat para kandidat beserta timses serta masa yang hadir pada saat kampanye tersebut digelar bisa bertindak liar. Badan Pengawas Pemilihan Umum di Provinsi Banten hingga Maret 2019 mencatat jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahapan kampanye yaitu sebanyak 11.122 (sebelas ribu seratus dua puluh dua) kasus, yang terdiri dari 11.073 (sebelas ribu tujuh puluh tiga ribu) kasus pelanggaran kampanye dan 49 (empat puluh sembilan) kasus Pelanggaran Pidana Kampanye.