Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Quo Vadis Masa Depan Pendidikan Nasional Dalam Menghadapi Tantangan Media Global Sadari, Sadari
El Banar : Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Vol 2 No 2 (2019): El Banar : Jurnal Pendidikan dan Pengajaran
Publisher : STAI Bani Saleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.747 KB) | DOI: 10.54125/elbanar.v2i2.35

Abstract

Quo Vadis pendidikan menjadi tuntutan dan sekaligus tuntunan yang diharapkan dalam menentukan masa depan pendidikan bangsa. Keterpaparan dalam ketertinggalan, ketidaktahuan serta gagap teknologi merupakan problematika tersendiri dalam dunia pendidikan, di tambah lagi adanya gagal paham dalam memahami agama dan nasionalisme. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan agama Islam (PAI) menjadi kunci dalam keberhasilan pendidikan nasional di Indonesia dalam menghadapi tantangan global.
HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN : ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA DI INDONEISA DAN DUNIA Sadari, Sadari
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 12, No 2 (2015): Edisi November 2015
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIslamic law has set universally regarding family law issues relating to divorce, but it seems that the difference for womens rights after divorce occurs in a range of applications in the side or the level of legal arrangements, given the differences in social system, cultural system or even the political system in each each country both in Indonesia and in the Islamic world. Comparative analysis of family law related to womens rights after divorce in this article, based on the exposure of legal jurisprudence schools and the positive law in force in countries such as Indonesia, Malaysia Tunisia, Iran, Egypt, Yemen, Turkey, and Iraq, special about the reasons of divorce. In general, these countries legal materials more dominant tendency is patterned Shafii schools. However, there are several different opportunities such as: in terms of the chances of divorce, in each country appears once judiciary complicate divorce, meaning to go keperceraian first sought peace efforts were made as strong as possible. Yet in terms of the position of the parties is protected rights before the law (principle of equality before the law) in each country for example in Indonesia and South Yemen, especially in Yemen has also strengthened in its National Constitution that "The State guarantee or protect the legal equality between laki- men with women in all aspects of life, whether political, economic, and social life ". Keywords : Womens rights, post-divorce, Indonesia Islamic, world  AbstrakHukum Islam telah mengatur secara universal mengenai masalah hukum keluarga terkait dengan perceraian, namun nampak bahwa perbedaan hak-hak perempuan pasca perceraian terjadi pada kisaran sisi atau tataran aplikasi dalam pengaturan hukumnya, mengingat adanya perbedaaan sistem sosial, sistem budaya atau bahkan sistem politik di masing-masing negara baik di Indonesia maupun di negara dunia Islam. Analisis perbandingan hukum keluarga terkait hak-hak perempuan pasca perceraian dalam artikel ini, mendasarkan pada pemaparan dari hukum fikih mazhab dan hukum positif yang berlaku di Negara-negara seperti : Indonesia, Malaysia Tunisia, Iran, Mesir, Yaman, Turki, dan Irak, khusus tentang alasan perceraian. Secara umum negara-negara tersebut materi hukumnya kecenderungan bercorak lebih dominan adalah madzhab Syafi’i. Namun terdapat beberapa peluang yang berbeda seperti : dalam hal peluang terjadinya perceraian, di masing-masing negara nampak sekali lembaga peradilan mempersulit terjadinya perceraian, artinya untuk menuju keperceraian diupayakan terlebih dahulu upaya perdamaian yang dilakukan sekuat-kuatnya. Padahal dalam hal kedudukan para pihak dilindungi haknya depan hukum (principle equality before the law) di masing-masing negara contohnya di Indonesia dan di Yaman Selatan, terlebih di Yaman telah dikuatkan pula dalam Konsitusi Nasionalnya bahwa “Negara  menjamin atau melindungi persamaan hukum antara laki-laki dengan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan kehidupan sosial”.  Kata Kunci : Hak perempuan, pasca perceraian, Indonesia, dunia Islam
STUDI ISLAM DALAM KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA sadari, sadari
Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.274 KB) | DOI: 10.22515/islimus.v1i1.226

Abstract

This article offers a study of h}ududi (limit) in Islamic family law contained in the Indonesian Compilation of Islamic Law (KHI). The study of h}ududi is nothing other than the process of desacralization that KHI becomes progressive in line with the development of modernity and in the context of Indonesian-ness. To that end, this article makes two efforts, firstly, by rejecting the idea that gives no attention to limit in one hand, and secondly, by strengthening the thoughts of scholars who offer new ijtihad both in its concept until to methodology. Thought that strengthens it came from Syrian figure, namely Muh}ammad Shah}rur, through a plausibility structure. His study of hududsupported Nurcholish Madjid idea about the de-sacralization, so as to perform the coherence between KHI to human rights issues, democracy, nation-state, civil society, and constitutionalism. So this article supports the spirit of de-sacralization - in addition to not abandon its sacralization - initiated by Nurcholish Madjid. The source of this study is KHI, by using the hududparadigm, that based on a maxim of sabat al-naswa harakah al-muhtawa, meaning that the text is permanent , but the content moves. So that the rule of law is always rooted in liminality based on the text, which is the pivot of study centered on the text toward the context, not vice versa.
Metode Pendidikan Keberagamaan di Lingkungan Keluarga Sadari, Sadari
Alim | Journal of Islamic Education Vol 1 No 1 (2019): Alim | Journal of Islamic Education
Publisher : Kopertais Wilayah I DKI Jakarta dan Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51275/alim.v1i1.117

Abstract

Pelaksanaan pendidikan Agama Islam, Bagi anak di dalam lingkungan keluarga sangat penting untuk diperhatikan oleh orang tua, kewajiban itu terpikul dipundak kedua orang tua. Sangat tidak benar seandainya orang tua menyerahkan pendidikan Agama bagi anak-anaknya kepada sekolah. Karena pembinaan keberagamaan anak akan lebih banyak berada di dalam keluarga dan itu membutuhkan pengawasan langsung dari orang tua. Orang tua perlu menambah ilmu pengetahuan agamanya sehingga memiliki modal untuk dapat memberikan pendidikan keagamaan kepada anak-anaknya. Materi pokok pendidikan Agama Islam yang harus ditanamkan (dididikkan) kepada anak-anak di dalam lingkungan keluarga terdapat pada Q.S Luqman ayat 13-19. Faktor-fakior yang mungkin dapat menghambat pelaksanaan pendidikan Agama Islam bagi anak di lingkungan keluarga adalah faktor pendidik (orang tua sendiri), anak didik (dalam hal ini anak) dan lingkungan dimana anak berada. Metode-metode yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam di lingkungan keluarga. Metode-metode pendidikan Islam yang dapat dipakai di dalam menyampaikan materi-materi tersebut di atas adalah mauizah al-hasanah (pemberian nasehat yang baik), kasih sayang, perumpamaan, pembiasaan dan keteladanan. Namun demikian bukan berarti metode yang lainnya tidak bisa diterapkan. Penggunaan metode tergantung situasi dan kondisi orang tua dalam menyampaikan materi keagamaan.
SYARIATISASI PENDIDIKAN WUJUD GOOD GOVERNANCE KOTA BANDUNG DALAM SLOGAN AGAMIS-INKLUSIF : Analisis Kritis Kebijakan Birokrasi Publik Suhartiningsih, Suhartiningsih; Haryanto, Toat; Sadari, Sadari; Karimah, Ummah
MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah Vol 2, No 2 (2017): Misykat: Jurnal ilmu-ilmu Al-Quran, Hadits, Syariah dan Tarbiyah
Publisher : Pascasarjana Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (978.651 KB) | DOI: 10.33511/misykat.v2n2.155-184

Abstract

Pemerintahan Jawa Barat dalam cakupan wilayah Indonesia pada tahun 2010 penduduknya mencapai 2.359.431 Jiwa, dari jumlah penduduk Indonesia yang terdiri dari 244.215.984 Jiwa, dengan penduduk miskin mencapai 9,89 %. Slogan yang senantiasa dibangun yakni mewujudkan sosok insan Jawa Barat yang agamis dengan 7 (tujuh) penciri utama yakni : (1) Sehat, cerdas dan cermat, (2) Produktif dan berdaya saing tinggi, (3) Mandiri dan pandai mengatur diri, (4)  Berdaya tahan tinggi dalam persaingan, (5) Pandai membangun jejaring dan persahabatan global, (6) Berintegritas tinggi dan (7) Bermartabat.Beberapa kebijakan pemerintah Jawa Barat berupaya mengembangkan visi-misinya dengan melakukan peningkatan Perguruan Tinggi di Jawa Barat di antaranya melakukan peningkatan Perguruan Tinggi dari 15% (2012) menjadi 25% pada tahun 2018, Pe-negeri-an beberapa Perguruan Tinggi Swasta berbasis 4 (empat) kewilayahan dan sebaran penduduk, adanya dukungan pengembangan fasilitas kampus dan perpustakaan, adanya dukungan peningkatan kualitas penelitian dosen, adanya dukungan peningkatan pendidikan dosen, Beasiswa untuk mahasiswa jenjang diploma, S1, S2, dan S3, Beasiswa atau biaya bantuan mahasiswa terhadap program-program yang relevan untuk masyarakat, program riset kreatif (creative research) sedangkan untuk solusi terobosan pembangunan : SDM, Agama, Kesehatan, Tenaga Kerja, Energi, Lingkungan, Infrastruktur, Wisata dan Budaya.Artikel ini memfokuskan diri pada bagaimana wilayah kota Bandung dalam mewujudkan cita-cita yang diimpikan oleh pemerintah Jawa Barat yakni mewujudkan masyarakat yang agamis dengan tujuh syarat tersebut. Terkait dengan kehidupan keberagamaan, kebijakan-kebijakan syariat, di mana hukum Islam pascareformasi tidak bisa dilepaskan dari fenomena kebijakan-kebijakan bernuansa syariat diberbagai tempat di tanah air, termasuk di wilayah kota Bandung.Kata Kunci : Good Governance, Syariatisasi Pendidikan, Bandung 
OBJEKTIVITAS DAN VALIDITAS ORIENTALISME SEBAGAI PELETAK SUMBER KAJIAN ISLAM DI BARAT : (Studi Hadis Menurut Fazlur Rahman) Sadari, Sadari
MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah Vol 1, No 1 (2016): Misykat: Jurnal ilmu-ilmu Al-Quran, Hadits, Syariah dan Tarbiyah
Publisher : Pascasarjana Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.021 KB) | DOI: 10.33511/misykat.v1n1.125

Abstract

Studi Fazlur Rahman terhadap hadis memiliki arti yang sangat penting terhadap pembaharuan pemikiran Islam, khususnya sumbangannya dalam bidang metode dan pendekatan. Pendekatan historis yang ia tawarkan adalah kontribusi positif terhadap studi hadis yang selama ini disibukkan oleh studi sanad, yang menurut ia, walau memberi informasi biografis yang kaya, tetapi tidak dapat dijadikan argumentasi positif yang final. Umat Islam dewasa ini, menurut Rahman, membutuhkan upaya yang metodologis untuk mencairkan kembali hadis-hadis yang ada ke dalam bentuk sunnah yang hidup (living sunnah) melalui studi historis terhadapnya. Fazlur Rahman telah menelaah karya-karya intelektual sebelumnya yang terkait dengan studi hadis, antara lain Ignaz Goldziher, Margoliouth, H. Lammens, dan Joseph Schacht. Ruang lingkup studi Rahman adalah hadis yang dimulai kajiannya dari konsep-konsep sunnah pada awal sejarah Islam sampai formalisasi hadis, serta menawarkan sebuah pendekatan historis dalam studi tersebut. Maka kata kuncinya adalah sunnah yang hidup (living sunnah), idea moral (ratio legis), dan legal spesifik. Studi hadis Fazlur Rahman memberikan beberapa kontribusi yaitu pengetahuan baru tentang metode kritik terhadap hadis, memberi jalan alternatif atas kebekuan metodologis pemikiran Islam, khususnya pemikiran hukum Islam yang selama ini mensandarkan diri pada bangunan metodologis ulama madzab yang beraroma formalistik, skripturalistik dan atomistik, dan memberi sumbangan signifikan untuk merekonstruksi metode-metode istinbath sehingga lebih feasible terhadap tantangan jaman. Fazlur Rahman mengawali penulisannya dengan memaparkan secara singkat kegelisahan intelektualnya tentang kondisi real umat Islam yang terbelenggu dengan tertutupnya pintu ijtihad. Selanjutnya Rahman menguraikan evolusi historis hadis dari perkembangan awal hadis di masa Nabi. Pada akhirnya Rahman menawarkan metodologi dalam studi hadis untuk mengembalikan kembali hadis menjadi sunnah yang hidup (living sunnah) melalui pendekatan historis yang dipadu dengan pendekatan sosiologis sehingga hasilnya hadis tetap menjadi objektif untuk dijadikan sumber dalam kajian Islam baik dikalangan Islam itu sendiri maupun di Barat. Kata Kunci : Hadist , Objektivitas-Validitas, dan Hukum Islam
SYARIAH ISLAM DAN KEKUASAAN : Diskursus Kepala Negara Wanita Sadari, Sadari
MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah Vol 2, No 1 (2017): Misykat: Jurnal ilmu-ilmu Al-Quran, Hadits, Syariah dan Tarbiyah
Publisher : Pascasarjana Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.6 KB) | DOI: 10.33511/misykat.v2n1.35

Abstract

Kontroversi peran wanita dalam politik (kekuasaan) menjadi ajang menarik untuk diperbincangkan. Pro dan kontra tak dapat terhindarkan. Satu sisi ada yang menaruh harapan, namun disisi lain merasakan kekhawatiran dan ketakutan yang luar biasa. Dualisme pro dan kontra tersebut karena dipicu oleh suatu polemik yang dipahami secara berbeda dari hadis yang berbunyi: “mereka yang mempercayakan urusan mereka kepada wanita, tidak akan merasakan kemakmuran”. Hadis tersebut kemudian menghasilkan dua pendapat, untuk pendapat pertama berusaha mengkultuskan peran kelelakian sehingga hadis tersebut di jadikan ‘senjata pamungkas’ untuk meng-counter dan memarginalkan peran wanita dalam kanca politik (kepala Negara), sedangkan pendapat yang kedua berusaha mendobrak kultus kelelakian, sehingga pendapatnya berusaha menggugat keberadaan dan keabsahan hadis tersebut. Artikel ini menganalisis bagaimana dalam konteks syariah Islam memberikan ruang dalam kekuasaan terhadap perempuan untuk menjadi pemimpin kepala Negara. Kata Kunci : Islam Kekuasaan, dan Pemimpin Wanita
IMPLEMENTASI KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI MAN MODEL BABAKAN CIWARINGIN CIREBON Syatori, Ahmad; Sadari, Sadari; Ridwan, Taufiq
MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah Vol 1, No 2 (2016): Misykat: Jurnal ilmu-ilmu Al-Quran, Hadits, Syariah dan Tarbiyah
Publisher : Pascasarjana Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (675.009 KB) | DOI: 10.33511/misykat.v1n2.101

Abstract

Pendidikan multikultural, sebagai sebuah konsep,  dipahami dan dimengerti orang dengan beragama cara. Pemahaman seseorang atau sekelompok orang tentang konsep ini sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang konsep multikulturalisme, sebab merupakan konsep dasar yang menjadi latar belakang munculnya istilah pendidikan multikultural. Jadi, untuk mengetahui bagaimana dan sejauh apa implementasi konsep pendidikan multikultural oleh seseorang atau sekelompok orang, maka terlebih dahulu mesti diketahui bagaimana pemahaman mereka mengenai konsep dan ide-ide tentang multikulturalisme dan konsep pendidikan multikultural. Dalam konteks penelitian ini, orang atau kelompok orang itu mengacu pada kategori siswa, guru, pengurus madrasah dan komite madrasah MAN Model Babakan Ciwaringin Cirebon. Karena pertimbangan alur pikir inilah maka penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mengurai masalah penelitian pada tiga level data sekaligus. Pertama, data mengenai pemahaman dan sikap subyek penelitian mengenai ide-ide multikulturalisme. Kedua, data mengenai pemahaman dan sikap subyek penelitian mengenai konsep pendidikan multikultural, dengan proses pencarian dan pengumpulan data dilakukan melalui teknik survey dengan penyebaran kuesioner yang didukung oleh data hasil wawancara mendalam (indept interview) dan FGD (Focus Group Discussion). Ketiga, data mengenai implementasi atau penerapan konsep pendidikan multikultural dalam proses belajar mengajar di MAN Model Babakan Ciwaringin Cirebon. Selain dari hasil wawancara mendalam (indept interview), data pada level ini juga ditunjang dengan data hasil FGD (Focus Group Discussion), pengamatan terlibat dan studi dokumen Kata Kunci : Pendidikan, Multikultural dan MAN Ciwaringin
AGAMA DALAM KEHIDUPAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM Sadari, Sadari
MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah Vol 3, No 1 (2018): Misykat: Jurnal ilmu-ilmu Al-Quran, Hadits, Syariah dan Tarbiyah
Publisher : Pascasarjana Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.099 KB) | DOI: 10.33511/misykat.v3n1.35

Abstract

Artikel ini mengkaji dan menganalisis bagaimana kehidupan berkeluarga bisa berintegrasi dengan aturan main dalam agama. Agama dan keluarga adalah dua ketentuan yang tidak bisa dipisahkan, keduanya harus berkelindan. Dimana ada agama disitu ada eksistensi untuk berkeluarga, begitupun sebaliknya dimana ada keluarga maka sudah dipastikan ada ketentuan agama. Bila dipisahkan satu sama lainnya, niscaya akan ada bentuk chaos (kekacauan) di segala lini kehidupan. Terbukti dalam rentang sejarah yang silam, banyak para sarjana barat yang menanggalkan agama dalam kehidupan terutama dalam kehidupan keluarga. Dalam artikel ini secara sosiologis telah memotret dua aliran yang saling bertentangan, yakni aliran pertama aliran Marxis atheisdan kedua aliran agama atau idealis, yang dinut Max Weber, Ciceron, Emanuel kant, Herbert Spencer, Max Moller.Atas dasar itu artikel ini untuk menjembatani pertentangan dua aliran tersebutmelalui perspektif filsafat hukum Islam, dimana agama adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan dan tujuan hukum Islam adalah mengacu pada pandangan hukum yang bersifat telogis. Artinya Islam itu diciptakan karena memiliki maksud dan tujuan. Tujuan hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia akhirat. Untuk bisa menegakkan itu, hukum Islam harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul termasuk dalam urgensi agama dalam kehidupan keluarga. Untuk itu pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan, karenamampu menjawab tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam.Menurut perspektif hukum Islam agama adalah sesuatu yang maha penting dalam kehidupan keluarga, syarat wajib hal yang sangat fundamental. Dan itu adalah salah satu tujuan dari maqhasid al-syari’ah dalam bidang mu’amalah. Dijelaskan bahwa tujuan hukum Islam ada lima unsur yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam bidang mu’malahyakni: Agama, Jiwa, Akal, Keterunan dan Harta. Kata Kunci : Agama, Keluarga, dan Filsafat Hukum Islam
Revitalisasi Keuangan Inklusif Dalam Sistem Perbankan Syariah di Era Financial Technology Sadari, Sadari; Hakim, Abdurrahman
Zhafir | Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking Vol 1 No 1 (2019): Zhafir | Journal of Islamic, Economics, Finance, and Banking
Publisher : Kopertais Wilayah I DKI Jakarta dan Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51275/zhafir.v1i1.126

Abstract

Peran keuangan inklusif di era fintech dalam sistem perbankan syariah, pada akhirnya akan meningkatkan kualitas manajamen keuangan inklusif pada perbankan syariah. Saat ini, perkembangan teknologi keuangan mulai masuk ke ranah digitalisasi lembaga keuangan guna menyongsong Indonesia sebagai salah satu negara ekonomi digital terbesar tahun 2024, pemerintah sebagai regulator ekonomi syariah Indonesia, dituntut mampu memberdayakan seluruh masyarakat Indonesia yang unbanked, yakni daerah terpencil di seluruh pelosok negeri agar turut merasakan dampak positif dari berkembangnya teknologi keuangan keuangan di masa yang akan datang. Hubungan teknologi keuangan berkaitan erat dengan keberadaan internet sebagai akses utama. Adanya fintech membantu meningkatkan kualitas manajemen keuangan pada perbankan syariah, karena fintech adalah istilah inovasi dalam bidang jasa keuangan untuk mendukung program keuangan inklusif. Perkembangan teknologi keuangan digital, termasuk dalam industri keuangan syariah, sudah tidak bisa dihalangi, seiring kemajuan teknologi keuangan dalam memberdayakan lembaga perbankan syariah dan masyarakat unbanked. Melalui teknologi keuangan (financial technology), segala bentuk transaksi menjadi cepat, mudah, murah, mudah dan efisien, tanpa perlu tatap muka dan membuka kantor cabang (branchless banking). Kemunculan program keuangan inklusif (financial inclusion) di era fintech tidak terlepas dari inovasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya akses perbankan atau lembaga keuangan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat unbanked dan meningkat kualitas lembaga keuangan syariah.