Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Keadilan Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune
Sugeng Hadi Purnomo, Sugeng Hadi
Dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 27/PUU-IX/2011 Purnomo, Sugeng Hadi; Komariyah, Enny
Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2014
Publisher : Mimbar Keadilan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The outsourcing agreement can only be applied to the work related to core business activities or activities that are directly related to the production process, employers are only allowed to hire workers/laborers with employment agreement specified time and/or work agreement for an unspecified time . The work can be outsourced to the service provider company workers/laborers should be a support service or activity that is not directly related to the production process. The definition of auxiliary service activities or activities that are not directly related to the production process are activities outside the core business (core business) of a company, including business cleaning services (cleaning service); business of providing food for the workers/laborers (caterin); business personnel security (security/security forces); business support services in the mining and petroleum, and transportation business for workers/laborers as article No. 17 minister of labor regulation No. 19 year 2012. The purpose of this study was to determine and analyze the protection of workers Outsourcing based on Law of the Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 concerning Manpower, also to know the legal protection of workers after the outsourcing decision of the Constitutional Court No. 27/PUU-IX/2011.Keywords: employment agreements, outsourcing, support services
PEKERJA TETAP MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Purnomo, Sugeng Hadi
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2, Nomor 2 Agustus 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.231 KB) | DOI: 10.30996/jhbbc.v2i2.2493

Abstract

Seiring dengan bertambah pesatnya keadaan perekonomian di Indonesia banyak pengusaha yang berlomba-lomba mendirikan badan-badan usaha/perusahaan. Hal ini dilakukan oleh para pengusaha dalam rangka menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks dan bertujuan untuk menciptakan dunia yang semakin kompleks dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Dengan adanya badan-badan usaha/perusahaan baru tersebut maka otomatis akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pada umumnya. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru tersebut maka masalah-masalah ekonomi yang membelit dalam suatu keluarga akan terselesaikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tiap-tiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini berarti menjadi tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengusahakan agar setiap orang yang mau dan mampu bekerja dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkannya dan setiap orang yang bekerja dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak, bagi si tenaga kerja sendiri maupun keluarganya. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh pengusaha itu, maka pengusaha tidak bisa dengan seenaknya lepas tangan begitu saja. Pengusaha haruslah memenuhi kewajiban untuk memberi ganti rugi kepada pekerja, yaitu sebesar upah pekerja sampai perjanjian kerja tersebut selesai. Atau dengan kata lain pekerja dapat menuntut apa yang menjadi haknya apabila pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak kepadanya. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 telah ditetapkan besarnya pesangon.
Co-Authors Enny Komariyah, Enny