Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal HIKMAH : JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Jurnal Kompilasi Hukum
Sofwan Sofwan
Unknown Affiliation
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
POLA PENANAMAN KECERDASAN EMOSIONAL BERBASIS IKLIM SEKOLAH PADA SISWA MTS AN NUR SINGKUT Ide Ayu Nur Sholeha; Muslih Hidayat; Sofwan Sofwan; Suprapno Suprapno
HIKMAH: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hikmah.v11i2.369

Abstract

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima Sofwan Sofwan; Rusnan Rusnan; Haeruman Jayadi; Johannes Johny Koynja
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v7i2.110

Abstract

Masyarakat di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima baru saja selesai melakukan pemasangan air bersih di bawah koordinasi Pemerintah Desa, namun untuk pengelolaan air bersih belum ada peraturan desa yang mengatur sebagai pedoman dalam pengelolaan air bersih. Tim Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Mataram melaksanakan kegiatan pengabdian dalam bentuk Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Air Bersih di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima untuk membantu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan desa tentang Pengelolaan Air Bersih. Pelatihan ini dengan metode memandu dan membimbing langsung Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang penyusunan peraturan desa tentang Pengelolaan Air Bersih. Kegiatan pelatihan tersebut telah menghasilkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Air Bersih di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima setelah nanti dilakukan proses pembahasan dan penetapan serta pengundangan di tingkat desa, dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar hukum untuk pengeloaan air bersih.
Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah: (Kajian Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat) Sofwan Sofwan; Haeruman; AD Basniwati
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.137

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penegakan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat ketentuan pidana. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah efektivitas penegakan peraturan daerah khususnya yang berkaitan dengan penegakan sanksi pidana yang termuat dalam peraturan daerah yang dilakukan oleh para aparat yang melaksanakan tugas penegakan hukum, dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian ini adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiolegal dengan menggunakan analisis induktif yang bertitik tolak dari data dan fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan teori-teori, dan asas-asa hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat ketentuan pidana (sanksi pidana kurungan) sebanyak 34 (tiga puluh) peraturan daerah dan penegakkannya tidak efektif sehingga tidak dapat memberikan efek jera kepada pelanggar, karena setiap pelanggaran ketentuan pidana dalam peraturan daerah diselesaikan secara persuasif. Kendala yang dihadapi dalam penegakan peraturan daerah sebagai berikut; kurangnya koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/Badan) dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja, masih kurangnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menegakkan peraturan daerah, dan anggaran yang tersedia untuk yang masih kurang. Oleh karena disarankan untuk dilakukan koordinasi yang baik antara Organisasi Perangkat Daerah (PPNS di OPD) dengan Penyidik Pegawai Negeri di Satuan Polisi Pamong Praja. Perlu peningkatan kuantitas PPNS baik di Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/Badan) maupun PPNS yang ada di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian perlunya peningkatan dan penambahan di Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan.
Penyuluhan Hukum Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima Sofwan Sofwan; Haeruman Jayadi; AD Basniwati
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.138

Abstract

Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan di desa. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilakukan secara individu maupun melalui organisasi seperti melalui lembaga kemasyarakatan di desa. Oleh karena itu di desa harus dibentuk lembaga kemasyarakatan desa seperti; Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Lembega Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Untuk memberikan legalitas keberadaan lembaga kemasyarakatan desa dibentuk dengan peraturan desa. Di Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima belum ada peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa, maka Tim dari Fakultas Hukum Universitas Mataram memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang penyusunan Rancangan peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pelatihan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tersebut telah dilakukan bersama dengan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa sehingga telah menghasilkan Rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Tolo Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, untuk selanjutnya proses selanjutnya dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan dan diundangkan dan diberlakukan.
Co-Authors AD. Basniwati Haeruman Haeruman Jayadi Ide Ayu Nur Sholeha Johannes Johny Koynja Muslih Hidayat Rusnan, Rusnan Suprapno Suprapno