Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

Menggagas Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Delvi Putri Kaparang; Mutia Cherawaty Thalib; Novendri Mohamad Nggilu; Ahmad Wijaya
Al Ahkam Vol 17 No 2 (2021): Juli - Desember 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v17i2.4995

Abstract

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui urgensinya pembentukan peraturan daerah tentang majelis penyelesaian sengketa Pilkades di Wilayah Kabupaten Pohuwato, dan materi muatan tentang urgensi pembentukan peraturan daerah tentang majelis penyelesaian sengketa Pilkades di Wilayah Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini meggunakan jenis Penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach); pendekatan historis (historical approach); pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). hasil Penelitian ini menujukkan bahwa; pertama, Urgensi pembentukan majelis penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di kabupaten pohuwato yang mengedepankan musyawarah sesuai asas otonomi asli desa ini harus diterapkan oleh pemerintah. Pada intinya dalam proses penyelesaian sengketa pilkades adalah lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut tanpa ada campur tangan dari pihak ke tiga yaitu pemerintah daerah. Kedua, Terkait dengan materi muatan penting mengenai peraturan daerah tentang majelis penyelesaian sengketa pilkades di wilayah Kabupaten Pohuwato yang untuk diperhatikan dalam proses pelaksanan Pilkades yaitu; (1) Pada Tahap Pra Pemungutan Suara, (2) Pada Tahap Pemungutan Suara, (3) Paska Pilkades yang harus disesuaikan dengan ketentuan pembentukan peraturan perudang-undangan yang ada di UU.
Eksistensi Lembaga Class Action (Gugatan Perwakilan Kelompok) Dalam Hukum Positif di Indonesia Mutia Ch. Thalib
Jurnal Inovasi VOL. 5, NO. 2, THN. 2008
Publisher : Jurnal Inovasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.026 KB)

Abstract

Gugatan Class Action melalui proses pengadilan, dapat diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok, bertindak tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok. Meskipun Hukum Acara Perdata Indonesia tidak mengatur prosedur class action, tetapi dalam beberapa hukum positif di Indonesia mengatur beberapa substansi ciri-ciri gugatan class action. Ketiadaan Hukum Acara Perdata tersebut diantisipasi oleh Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 1 Tahun 2002, yang dapat dijadikan pedoman bagi praktisi hukum, para hakim, serta masyarakat pencari keadilan yang menggunakan prosedur class action, tujuannya adalah untuk menyederhanakan akses masyarakat memperoleh keadilan serta mengefektifkan penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan orang banyak.
Refleksi Perlindungan Hak Anak Butuh Kasih di Kota Gorontalo Mutia Cherawaty Thalib
Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/obsesi.v5i1.672

Abstract

Fenomena anak butuh kasih merupakan salah satu masalah di daerah yang memerlukan perhatian. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan perlindungan hak anak butuh kasih untuk mendapatkan pendidikan dengan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban Anak Jalanan sebagian dari warga Negara, membekali Anak Butuh Kasih dengan pendidikan karakter dalam rangka membangun masa depan melalui pendekatan belajar sambil bermain melalui permainan dan membekali anak kalanan dengan keterampilan tentang kreativitas seni dalam membangun sikap kerja keras dan kreatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu eksistensi anak-anak butuh kasih adalah anak jalanan, anak korban penelantaran rumah tangga akibat perkawinan diluar nikah dan anak broken home, serta anak pekerja. Perlindungan preventif anak butuh kasih di Gorontalo adalah dengan menggunakan metode pendekatan yang tepat untuk anak, prosedur kerja yang meliputi pendidikan hukum bagi anak jalanan melalui metode sosialisasi, pendidikan karakter anak butuh kasih, dan kegiatan kreativitas seni anak butuh kasih
Optimasi Ketahanan Keluarga bagi Perempuan Pesisir Pantai Desa Ilomata Kecamatan Bilato Mutia Cherawaty Thalib; Lisnawaty W Badu; Amanda Adelina Harun; Fitri Hidayah Massie
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 2 Juli 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v2i2.13580

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini merupakan luaran kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, di Desa Ilomata Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo, sebagai salah satu wilayah pesisir yang berada di Kawasan Teluk Tomini.  Membangun desa diawali dengan membangun manusianya. Dari desalah seharusnya kita membangun kemajuan Indonesia. Membangun masyarakat desa harus dimulai dengan menyadarkan setiap individu akan hakikat hidupnya. upaya memberdayakan masyarakat, salah satunya adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Permasalahan utama yang dialami oleh Kelompok Perempuan Keluarga Nelayan di pesisir ini, adalah minimnya partisipasi terhadap kesejahteraan keluarga, yang pada umumnya bergantung kepada penghasilan suami atau kepala keluarga yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan.  Solusi yang dilakukan adalah dengan  melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat, berupa sosialisasi dan pelatihan ketrampilan. Perempuan sebagai anggota keluarga, merupakan sumber daya manusia yang perlu diberdayakan dalam menopang ketahanan ekonomi keluarga, melalui kemampuan mengolah hasil pertanian kelapa menjadi minyak goreng dan memanfaatkan kulit ikan sebagai kripik, yang bernilai ekonomi. Objek pemberdayaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kelompok perempuan keluarga nelayan berjumlah 15 orang. Evaluasi terhadap kegiatan ini ada 2 peserta yang sudah mencoba mengembangkan hasil pelatihan dengan mengembangkan usaha pengolahan kelapa menjadi minyak goreng kampung, yang dipasarkan melalui warung terdekat maupun secara perseorangan. The purpose of writing this article is an output of community service activities carried out by lecturers and students, in Ilomata Village, Bilato District, Gorontalo Regency, as one of the coastal areas in the Tomini Bay Area.  Building a village begins with building its people. It is from the village that we should build the progress of Indonesia. Building a village community must begin with making each individual aware of the nature of his life. efforts to empower the community, one of which is to create an atmosphere or climate that allows the potential of the community to develop (enabling). The main problem experienced by the Women's Group of Fishing Families on this coast, is the lack of participation in family welfare, which generally depends on the income of the husband or head of the family, most of whom make a living as farmers and fishermen. The solution is to approach community empowerment through community service activities, in the form of socialization and skills training. Women as family members, are human resources that need to be empowered in supporting the family's economic resilience, through the ability to process coconut agricultural products into cooking oil and use fish skins as chips, which are of economic value. The object of empowerment in this community service activity is a group of women's fishing families totaling 15 people. Evaluation of this activity there are 2 participants who have tried to develop the results of the training by developing a coconut processing business into village cooking oil, which is marketed through the nearest stalls and individually.
SOSIALISASI HUKUM, PELATIHAN & PENINGKATAN PENDIDIKAN FORMAL MAUPUN NON FORMAL PADA PESERTA DIDIK Nirwan Junus; Mutia Cherawaty Thalib; Karlin Z. Mamu
Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Vol 11, No 6 (2022): Jurnal Sibermas (Sinergi Bersama Masyarakat)
Publisher : Univeristas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/sibermas.v11i6.14078

Abstract

The problems of teenangers are increasingly complex and concerning, especially in the current era of globalization. The rise of liquor in teenagers and the problem of gambling in the general public are certainly triggers for conflict, in addition, problems in the field of education, namely the lack of educators at SDN 11 Batudaa Pantai, difficulties for children in learning, such as the Koran, reading and arithmetic must can be solved. Therefore, the approach taken is through education and law counseling. The targets of this program are 1) to carry out socialization/law counseling in order to provide understanding and increase public legal awareness, especially in teenagers, 2) to provide assistance in order to improve student learning patterns in terms of reading and arithmetic, 3) to help educators in SDN 11 Batudaa Pantai in minimizing the problems faced, especially in terms of reading and arithmetic and 4) re-activating the TPA which has long been absent, and 5) Empowering the younger generation of Lamu Village to be more creative in developing the village. The method used in this activity is to provide socialization/legal counseling to the community, as well as providing assistance to students in reading and arithmetic.
Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Provinsi Gorontalo Khoirunnisaa Pakaya; Mutia Cherawaty Thalib; Julius T. Mandjo
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling: Special Issue (General)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.10765

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum di Desa Dumati serta perlindungan hukum terhadap pelepasan hak atas tanah yang berorientasi keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan penelitian empiris dimana dengan data primer yang diperoleh di lapangan, baik dari responden dan informan yang terkait langsung dengan objek dan subjek dalam penelitian ini serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, pendapat para ahli dan literatur hukum, dan peraturan-peraturan terkait.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelepasan hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk Pembangunan Jalan Lingkar Gorontalo khususnya untuk wilayah Desa Dumati Kecamatan Telaga biru kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengadaan Tanah, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012. Kurang sesuainya pengadaan tanah tersebut tidak tercapainya kesepakatan musyawarah dalam penetapan ganti kerugian karena hasil penilaian berdasarkan data dalam daftar nominatif yang tidak lengkap dan pada saat konsultasi publik pelaksana pengadaan tanah tidak menjelaskan tentang persyaratan maupun dokumen yang perlu dilengkapi oleh penerima ganti kerugian, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugia terhadap pihak yang berhak.Perlindungan hukum terhadap pelepasan hak atas tanah yang berorientasi keadilan dimana sudah diadakan sosialisasi dan musyawarah, tetapi sangat minim, dan tidak pernah terjadi kata sepakat, namun tetap dieksekusi, disinilah perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah tidak tercapai dengan baik, beberapa pihak yang berhak tidak diajak musyawarah untuk menentukan besarnya ganti kerugian namun langsung diberikan amplop yang telah berisi tentan nilai/besaran ganti kerugian yang diterima oleh pihak yang berhak. Hal ini tidak memberikan hak kepada pihak yang berhak untuk melakukan sanggahan atas nilai ganti kerugian yang dirilis namun langsung ditetapkan tanpa ada musyawarah terlebih dahulu.
Implications of Mixed Marriage in the Perspective of Gorontalo Customary Law and Its Reality based on International Private Law Principles Mutia Cherawaty Thalib
Jambura Law Review VOLUME 5 NO. 1 JANUARY 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.159 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v5i1.16798

Abstract

This paper aims to describe the application of local wisdom values as part of the implementation of the Gorontalo Marriage Customary Law to mixed marriages performed by Indonesian citizens of Gorontalo ethnicity and foreign nationals and to analyze the consequences of mixed marriages according to Gorontalo customary marriage law. The method of data collection was carried out through the stages of inventorying secondary data, tracking primary data through interviews, in-depth focus group discussion, and then analysis qualitatively. This paper uses descriptive analytic methods. The discussion demonstrates that mixed marriage is a family law event that has occurred from time immemorial. It's just that people's understanding of the order of family life is getting wider. This is due to the fact that cross-country personal relations are getting better, which has implications for the family law order from the perspective of local wisdom, especially in regions where the family system is open to other legal systems, including Gorontalo's customary marriage law. Mixed marriages, in the view of the local wisdom of the Gorontalo people, can be carried out through the Gorontalo traditional wedding procession in full if the husband and/or wife submit to the Islamic religion. This is legally obligatory because of the philosophy of Gorontalo customs: "Adati Hula-Hulaa To Syara, Syara Hula-Hulaa To Qurani" (Adat is based on Syara, Syara is based on the Al-Quran), so that every wedding procession that chooses to use Gorontalo's customs contains advice and prayers (for God's sake), which have the value of guidance as stipulated in the Al-Quran. As for the consequences of mixed marriages on Gorontalo's customary law, where one of the bride and groom is a foreigner but not Muslim, they cannot be married according to Gorontalo's customary law; the process is based on Al-Quran values.
EKSISTENSI MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Fence Wantu; Mohamad Hidayat Muhtar; Viorizza Suciani Putri; Mutia Cherawaty Thalib; Nirwan Junus
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i2.342

Abstract

ABSTRAKPenyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi merupakan hal yang penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang lebih memperhatikan perlindungan keperdataan masyarakat (Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi eksistensi mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kendala yang dihadapi dalam penggunaannya setelah diberlakukannya UUCK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan konsep hukum. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan pada prinsipnya telah menjadi budaya masyarakat Indonesia sejak dulu dan eksistensi berkembang dengan hadirnya berbagai peraturan perundang-undangan misalnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta yang terbaru dalam UUCK. Meskipun mediasi seringkali tidak memuaskan, tetapi masih merupakan salah satu upaya yang penting. Namun, kendala yang dihadapi dalam penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup semakin kompleks setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional bersyarat, sehingga tidak mungkin untuk membuat aturan teknis tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi. Meskipun UUCK sudah dinyatakan tidak berlaku dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, namun Perpu masih menyisakan perdebatan dan belum menjadi Undang-Undang hingga tulisan ini diterbitkan.Kata kunci: cipta kerja; lingkungan hidup; mediasi; penyelesaian sengketa.ABSTRACTSettlement of environmental disputes through mediation is an important matter in efforts to uphold environmental law, especially after the enactment of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation (UUCK) which pays more attention to the protection of civil society (Article 91 paragraph (2) letter d of the -Law Number 11 of 2020). The purpose of this study is to evaluate the existence of mediation as a form of environmental dispute resolution and the obstacles encountered in its use after the enactment of UUCK. This study uses a normative juridical approach, with a focus on statutory analysis and legal concepts. In this study, it was found that the existence of mediation in resolving environmental disputes in principle has been a culture of Indonesian society for a long time and its existence has developed with the presence of various laws and regulations, for example SEMA Number 1 of 2002 concerning Empowerment of Peace Institutions and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2003 concerning Mediation Procedures in Courts, Supreme Court Regulation Number 1 of 2008 regarding Mediation Procedures in Courts and RI Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts and the latest in UUCK. Although mediation is often unsatisfactory, it is still an important endeavor. However, the obstacles encountered in using mediation in resolving environmental disputes are increasingly complex after the Constitutional Court decision Number 91/PUU-XVIII/2020 stated that UUCK is unconstitutional conditional, making it impossible to make technical rules regarding environmental dispute resolution through mediation. Even though the UUCK has been declared null and void with the presence of Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) Number 2 of 2022 concerning Job Creation, the Perpu still remains up for debate and has not yet become a law as of the time this article was published.Keywords: job creation; environment; mediation; dispute resolution.
EKSISTENSI MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Fence Wantu; Mohamad Hidayat Muhtar; Viorizza Suciani Putri; Mutia Cherawaty Thalib; Nirwan Junus
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i2.342

Abstract

ABSTRAKPenyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi merupakan hal yang penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang lebih memperhatikan perlindungan keperdataan masyarakat (Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi eksistensi mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kendala yang dihadapi dalam penggunaannya setelah diberlakukannya UUCK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan konsep hukum. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan pada prinsipnya telah menjadi budaya masyarakat Indonesia sejak dulu dan eksistensi berkembang dengan hadirnya berbagai peraturan perundang-undangan misalnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta yang terbaru dalam UUCK. Meskipun mediasi seringkali tidak memuaskan, tetapi masih merupakan salah satu upaya yang penting. Namun, kendala yang dihadapi dalam penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup semakin kompleks setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional bersyarat, sehingga tidak mungkin untuk membuat aturan teknis tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi. Meskipun UUCK sudah dinyatakan tidak berlaku dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, namun Perpu masih menyisakan perdebatan dan belum menjadi Undang-Undang hingga tulisan ini diterbitkan.Kata kunci: cipta kerja; lingkungan hidup; mediasi; penyelesaian sengketa.ABSTRACTSettlement of environmental disputes through mediation is an important matter in efforts to uphold environmental law, especially after the enactment of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation (UUCK) which pays more attention to the protection of civil society (Article 91 paragraph (2) letter d of the -Law Number 11 of 2020). The purpose of this study is to evaluate the existence of mediation as a form of environmental dispute resolution and the obstacles encountered in its use after the enactment of UUCK. This study uses a normative juridical approach, with a focus on statutory analysis and legal concepts. In this study, it was found that the existence of mediation in resolving environmental disputes in principle has been a culture of Indonesian society for a long time and its existence has developed with the presence of various laws and regulations, for example SEMA Number 1 of 2002 concerning Empowerment of Peace Institutions and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2003 concerning Mediation Procedures in Courts, Supreme Court Regulation Number 1 of 2008 regarding Mediation Procedures in Courts and RI Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts and the latest in UUCK. Although mediation is often unsatisfactory, it is still an important endeavor. However, the obstacles encountered in using mediation in resolving environmental disputes are increasingly complex after the Constitutional Court decision Number 91/PUU-XVIII/2020 stated that UUCK is unconstitutional conditional, making it impossible to make technical rules regarding environmental dispute resolution through mediation. Even though the UUCK has been declared null and void with the presence of Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) Number 2 of 2022 concerning Job Creation, the Perpu still remains up for debate and has not yet become a law as of the time this article was published.Keywords: job creation; environment; mediation; dispute resolution.
Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kepada Tenaga Kerja Konstruksi Condro Susanto Riyadi; Mutia Ch Thalib
Jurnal Legalitas Vol 13, No. 02 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.398 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v13i02.7607

Abstract

Tujuan Penelitian adalah untuk  Mengetahui dan Menganalisis tentang Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Tenaga Kerja Konstruksi di Provinsi Gorontalo. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis Penelitian normatif-empiris, Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach); Pendekatan kasus (case approach). Hasil Penelitian ini menujukkan: Pertama, bahwa Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Tenaga Kerja Konstruksi di Provinsi Gorontalo. sampai dengan saat ini berdasarkan temuan penelitian yang didapatkan dari narasumber telah berjalan dengan baik, sebab hampir sebagian besar perusahaan konstruksi telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan jaminan asuransi kepada para pekerjanya. Kemudian terkait dengan implementasi K3 dalam aspek pemenuhan standar keselamatan kerja melalui alat pelindung diri (APD) semuanya disediakan oleh pihak perusahaan kepada para pekerjanya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sejauh ini jaminan perlindungan hukum terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) berjalan dengan baik di provinsi Gorontalo. Kedua, bahwa Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Tenaga Kerja Konstruksi di Provinsi Gorontalo. Adapun hasil indentfikasi mengenai hambatan yang dimaksud, yakni: Lemahnya Pengawasan Ketenagkerjaan; Faktor Sumber Daya Manusia; Faktor Anggaran; Faktor Kesedaran Pekerja; dan Kurangya Kesadaran Pimpinan Perusahaan untuk mendaftarakan Pekerja ke dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).