Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2019 - 2024

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Selat

Hanif Nur Widhiyanti, Hanif Nur

Unknown Affiliation

Author-ID : 550915

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Konsekuensi Yuridis Dari Ketiadaan Akta Cerai Akibat Perkawinan Kedua Atau Lebih Terhadap Pembuktian Status Harta Bawaan Pramono, Robby; Santoso, Budi; Widhiyanti, Hanif Nur
Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tujuan penulisan ini untuk menganalisis konsekuensi yuridis dari ketentuan penarikan akta cerai yang diwajibkan oleh Kantor Urusan Agama sebagai persyaratan bagi pihak yang pernah bercerai untuk melangsungkan lagi perkawinan, ditinjau dari pembuktian status kepemilikan harta bawaan. Jenis penelitian bersifat normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum. Kewenangan KUA dalam memberlakukan persyaratan penarikan akta cerai berikut putusannya bagi pasangan yang pernah bercerai untuk melangsungkan kembali suatu perkawinan telah menyebabkan sulitnya dilakukan pembuktian atas status perkawinan seseorang sebagai duda/janda pada saat diperolehnya harta benda/harta kekayaan. Hal tersebut berdampak pada tidak adanya kepastian apakah harta benda tersebut masuk ke dalam klasifikasi harta bawaan yang diperoleh setelah terjadinya perceraiaan dan sebelum dilangsungkanya perkawinan yang kedua/lebih, atau memang harta benda tersebut merupakan harta gono gini yang diperoleh dari perkawinannya terdahulu yang belum terbagi setelah terjadinya perceraiaan. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 20/pdt.G/2013/PN.Ska adalah contoh dari timbulnya konsekuensi berupa konflik hukum oleh karena ketiadaan akta perceraiaan maupun putusannya, sebagai alat bukti yang menjadi dasar petunjuk mengenai status kepemilikan harta benda yang dimiliki seseorang, terutama dalam hal menentukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan hak dengan harta benda tersebut dan wajib untuk dimintai persetujuannya, ketika harta benda tersebut akan dibebani suatu perbuatan hukum tertentu, baik dialihkan dengan cara dijual, dijaminkan ataupun sebatas disewakan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK ATAS PERJANJIAN KREDIT KONSUMSI BAGI ORANG ASING Husnul Khotimah, Rachmadani Eka; Luth, Thohir; Widhiyanti, Hanif Nur
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 26, No 1 (2018): Maret
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Since 2005 the rule of Bank Indonesia is already issued a policy about consumer credit facilities in order to get a place or a home for foreign people who live in Indonesia, but it is not enough to make all the bank that took place in Indonesia give that facilities. One of the reasons discrepancy of a number banks to give that credit facilities to foreign people is because the risk in case there is a failure or the person is not fulfilling the obligation. Considering the debtor is a foreigner, while the object of the guarantee is a land with a right of use that has a limited period, and until now there is still no regulations from both the Indonesian government and from Bank Indonesia that specifically provide protection against banks on consumer credit facilities for foreigners. In this paper, the writer will discuss the effort of legal protection that can be done by the Bank are preventive effort and repressive effort. Preventive legal protection efforts undertaken by banks is with credit agreements. Repressive legal protection effort, if the foreign debtors can not fulfill the obligation one of them is to stop the consumer credit agreement.

Co-Authors Ambar, Rocky Marciano Dwi Budi Santoso Husnul Khotimah, Rachmadani Eka Luth, Thohir Pramono, Robby

Title

Found 2 Documents
Search

Abstract

Abstract

Title Search

Found 2 Documents Search

Abstract

Abstract

Title

Found 2 Documents
Search