Moch Nurhasim, Moch
Unknown Affiliation

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search
Journal : Jurnal%20Penelitian%20Politik

KONFLIK DALAM PILKADA LANGSUNG : STUDI TENTANG PENYEBAB DAN DAMPAK KONFLIK Nurhasim, Moch
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (859.932 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v7i2.499

Abstract

The direct regional elections have been conducted smoothly andpeacefully since June 2005 to 2008 Howeversome ofthe elections have become conflictual The direct regional elections conflict describes two different interestsrom different actors which are the loser and the winner The winner are candidates who won the elections andhave been determined by the KPUD while the loser are those who were not determined by the KPUD as thewinner The loser actors oftenly questioned the voting results decided by the KPUD Many ways have been doneo raise this conftictual issues including through Law This study provides description of direct regional electionsconflict triggerfactors causalfactors behavior ofthe elite and mass in the conflict ways to solve the conflict byhe elite formal and non formal institutions The important thing of this study is description ofthe effects and theuture oflocal democracy in the post struggle ofpowerfollowed by political conflict and resistancy
Dilema Sistem Pemilihan Umum 2009 Nurhasim, Moch
Jurnal Penelitian Politik Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1419.62 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v6i1.518

Abstract

The 2009 election is regarded as the worst election in the history of the reform era elections particularly in the quality of its implementations and results This happened as a consequence of systemic problems particularly the inconsistency ofUU No 10 2008 with its implementation technical rules The change of election system has been one of the main causes since the draft of UU No 10 2008 is not a full opened proportional system but rather a semi opened system that is changed further by the Constitution Court Mahkamah Konstitusi into a full opened proportional system This change that is not followed by the change of its articles has made the implementation of the 2009 election was full of dilemmas and deficiencies.
FISIBILITAS SISTEM PEMILU CAMPURAN: UPAYA MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA Nurhasim, Moch
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.965 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v11i1.195

Abstract

Proses pencarian sistem pemilu yang cocok bagi Indonesia merupakan peluang sekaligus tantangan bagikalangan intelektual. Dalam proses pencarian itu, tim pemilu P2P LIPI telah melakukan serangkaian upaya untukmencari solusi dalam membenahi watak rapuh dan kelemahan utama sistem proporsional yang telah beberapa kaliditerapkan di Indonesia. Kajian P2P LIPI mengenai Fisilibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya MemperkuatSistem Pemilu Presidensial di Indonesia adalah sebuah kajian yang membandingkan tingkat kecocokan penerapanvarian-varian sistem pemilu bagi Indonesia. Tujuannya adalah untuk menemukan sebuah formulasi sistem pemiluyang dapat memunculkan pemenang pemilu mayoritas minimal di parlemen (DPR) dalam rangka mengurangijumlah partai.Kata Kunci: Sistem Presidensial, Sistem Pemilu, Sistem Pemilu Campuran.
DOMINASI PARTAI ACEH PASCA-MoU HELSINKI Nurhasim, Moch
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (674.885 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v9i2.229

Abstract

MoU Helsinki telah membuka kotak pandora konflik di Aceh. Penyelesaian konflik melalui desain politik,ekonomi, dan integrasi, membawa perubahan yang signifikan dalam konstelasi politik di Aceh, khususnya setelahGAM mendirikan Partai Aceh. Dominasi Partai Aceh tidak saja mengalahkan partai-partai lokal lainnya, tetapi jugasekaligus mengalahkan partai-partai nasional. Perubahan konstelasi politik di Aceh akan membawa implikasi yangpenting, khususnya bagi masa depan perdamaian di Aceh. Eksistensi GAM yang diwujudkan oleh dominasi PartaiAceh dan Komite Peralihan Aceh tentu akan menjadi faktor penting. Sebagian mereka yang pernah mengangkatsenjata dan kini berkuasa serta memperoleh keuntungan dari segi ekonomi, tentu akan berpikir ulang jika inginmenghidupkan kembali ideologi GAM masa lalu. Artikel ini sekaligus memberikan kesimpulan bahwa konflik Acehsesungguhnya sudah usai dengan terpilihnya dua kali Gubernur Aceh dari pihak GAM.Kata kunci: Partai lokal, Partai Aceh, konstelasi politik, eksistensi GAM.
MENCARI SISTEM PEMILU DAN KEPARTAIAN YANG MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL Yanuarti, Sri; Nurhasim, Moch
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.013 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v10i2.437

Abstract

Upaya untuk mencari dan membenahi sistem pemilu dan partai politik yang efektif bagi demokrasipresidensial, membutuhkan proses koreksi dari sistem pemilu dan kepartaian yang saat ini dianut. Proses perbaikanitu dimaksudkan agar terjadi perbaikan dan penataan sistem pemilu, sistem kepartaian yang memperkuat sistempresidensial. Kajian ini merekomendasikan bahwa perbaikan sistem pemilu perlu diarahkan pada terjadinyapraktik sistem multipartai yang mampu menghasilkan tingkat fragmentasi partai yang relatif rendah di parlemen.Rendahnya tingkat fragmentasi partai di parlemen pada gilirannya dapat mengkondisikan terciptanya prosespengambilan keputusan yang relatif cepat dan tidak berlarut-larut. Dalam konteks itu, sistem pemilu perlu dibangunsecara sungguh-sungguh dan ideal agar mampu menciptakan partai politik yang moderat (5-7 partai) secaraalamiah dan mendorong lahirnya partai pemenang pemilu minimal di parlemen. Untuk kebutuhan itu diperlukanrekayasa perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional ke sistem yang lain. Kajian ini sedang menjajakitingkat fisibilitas sistem pemilu campuran, sejauh mana tingkat kecocokannya bagi Indoenesia. Dari kesimpulanawal, perbaikian sistem pemilu dapat dilakukan melalui pemberian ruang penggunaan sistem campuran, melaluipenerapan Mixed Member Majoritarian (MMM) yang secara teoretik dan pengalaman negara-negara lain telahterbukti dapat menciptakan munculnya partai mayoritas di parlemen.Kata kunci: Sistem pemilu, sistem kepartaian, sistem presidensial dan fisibilitas sistem pemilu campuran
KEGAGALAN MODERNISASI PARTAI POLITIK DI ERA REFORMASI Nurhasim, Moch
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.3 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v10i1.215

Abstract

Pertumbuhan partai-partai politik di era reformasi cenderung mengarah pada partai yang tidak memiliki basiskelas (class-based parties). Partai yang tumbuh lebih mirip sebagai catch all party. Partai politik juga dibayangbayangi oleh personalisasi yang dapat berasal dari orang yang berpengaruh atau orang kuat. Pengarah personalisasiyang kuat menyebabkan masuknya unsur-unsur tradisional dalam struktur partai yang menyebabkan kelembagaanpartai tidak berfungsi bahkan hampir tidak memiliki institusi kelembagaan. Walaupun pengarah tradisional tersebutdijadikan sebagai strategi dalam mendulang suara, dalam kenyataannya justru lebih banyak mudharatnya ketimbangmanfaatnya.Kata Kunci: partai tradisional, partai modem, personalisasi, faksionalisasi
Pemilu Legislatif 2004 di Aceh: Antara Intimidasi, Partisipasi dan Mobilisasi Politik Nurhasim, Moch
Jurnal Penelitian Politik Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (647.241 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v1i1.376

Abstract

The 2004 legislative election in Aceh descrihing a very fundamental change of political constellation. The powetful o fth e Islamic basis party is an astonished phenomenon in the political constellation of Aceh based on the 2004 legislative election results. However, the victory of Golkar party which is in balanced with PPP (Partai Persatuan Pembangunan) must be underlined that this New Order party in Aceh is also powetful. Eventhough there are fundamental political changes, we stillfind an intimidation, terror, and political mobilisation in the 2004 legislative election. It happened because of this election was carried out in military emergency situation.
Transformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Nurhasim, Moch
Jurnal Penelitian Politik Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1388.11 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v6i1.531

Abstract

The political transformation of Gerakan Aceh Merdeka (GAM) is a process to change GAM as a "military" power into a civil power. This fundamental process is a part of conflict resolution ofAceh that has been conducted for about 32 years. This political transformation highlights some forms of change of GAM's organizations, character, and behavior in the post-MoU Helsinki.
Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi Budiatri, Aisah Putri; Haris, Syamsuddin; Romli, Lili; Nuryanti, Sri; Nurhasim, Moch; Darmawan, Devi; Hanafi, Ridho Imawan
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3018.642 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.726

Abstract

AbstrakKonflik internal dan perpecahan partai merupakan persoalan pelik yang pernah dialami oleh hampir semua partai yang berkuasa di parlemen Indonesia selama era reformasi. Konflik tak terhindarkan meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengatur secara khusus mengenai konflik partai dan cara penyelesaiannya. Riset kualitatif ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.Kata Kunci : Faksi, Konflik, Partai Politik, Pelembagaan
Masa Depan Partai Islam di Indonesia Nurhasim, Moch; Haris, Syamsuddin; Romli, Lili; Nuryanti, Sri; Amalia, Luky Sandra; Darmawan, Devi; Hanafi, Ridho Imawan
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1736.508 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v13i2.567

Abstract

AbstrakKeberadaan partai politik Islam bukan sekedar penanda tumbuh suburnya pluralitas politik di Tanah Air. Namun jauh dari itu, pluralitas “Keindonesiaan” tidak ada artinya tanpa ke-Islam di dalamnya. Oleh karena itu, partai-partai Islam tetap relevan dan dibutuhkan, bukan hanya sebagai saluran aspirasi dan kepentingan umat Islam, melainkan juga sebagai bagian dari pluralitas dan “Keindonesiaan” itu sendiri. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peluang ideologi Islam dan partai-partai Islam di masa depan bergantung pada sejauhmana ideologi Islam dapat dihadirkan untuk menjawab persoalan “Keindonesiaan” dan kebangsaan. Peluang partai-partai Islam pada satu sisi dapat dilihat dari hasil elektoral, namun pada sisi yang jauh lebih mendasar dari hal itu ialah bagaimana meningkatkan kualitas kehadiran dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi Indonesia yang tidak sekedar lebih etis dan beradab, melainkan juga lebih adil, akuntabel, dan berintegritas. Kata Kunci: Demokrasi, Partai Politik Islam, Pemilu