Mardyanto Wahyu Tryatmoko, Mardyanto Wahyu
Unknown Affiliation

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

MENATA ULANG KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI INDONESIA Tryatmoko, Mardyanto Wahyu
Masyarakat Indonesia Vol 40, No 2 (2014): Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia
Publisher : Masyarakat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.79 KB)

Abstract

Banyak hasil evaluasi dan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran daerah di Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir cenderung kontraproduktif dari tujuan desentralisasi dan otonomi daerah. Berbagai upaya pembenahan sudah dilakukan, tetapi distorsi implementasinya masih sangat besar. Untuk itu, pembenahan mekanisme penataan daerah secara sistematis perlu segera dilakukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Tulisan ini tidak hanya mengulas persoalan dampak buruk pemekaran daerah dan akar persoalannya, tetapi juga mengajukan beberapa solusi strategis pembenahannya. Upaya pembenahan mendasar terutama diarahkan pada perubahan paradigma, pembenahan regulasi, dan penguatan kelembagaan penataan daerah.Kata Kunci: Pemekaran daerah, perubahan, paradigma, perubahan regulasi, penguatan kelembagaan
POLITIK KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA Tryatmoko, Mardyanto Wahyu
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1349.856 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v9i1.452

Abstract

Dana otonomi khusus untuk Papua yang meningkat jumlahnya setiap tahun selama hampir sepuluh tahundalam kenyataannya tidak mampu membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan rakyat Papua Hal ini mengakibatkan masyarakat lokal Papua menganggap bahwa otonomi khusus sebagai kompensasi dari separatisme tidakberpengaruh signifikan bahkan bisa dikatakan gagal Paper ini berupaya membuktikan bahwa kegagalan distribusidana otonomi khusus di Papua tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kapasitas pemerintah lokal namun jugakurangnya political will dari pemerintah pusatKata kunci Papua otonomi khusus pemerintah lokal pemerintah pusat
Strategi Kontemporer Partai-partai Politik di Indonesia 2004-2009 Tryatmoko, Mardyanto Wahyu
Jurnal Penelitian Politik Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.992 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v1i1.383

Abstract

The public perception and choice to a specific political party or politician, which based on intuition or rationality, are absolutely depended on historical experiences and the rise o f discourse oj political parties and politicians’ behavior it selves. However, every performance o f political parties with all of their conflicting interests that happens to them is directly influenced by the electoral and parties system. On the other hand, this system converts votes in the polling booth into seats in the assembly and simultaneously converts the behavior o f political parties -including the politicians- on the intra or extra parliament. In the meantime, when the people are in deep participation towards democratization o f the electoral and parties system, will political parties be able to be more mature and wise as their role, including fairly competition during elections? Will the national bad experiences be made a sfu e l o f struggle that is stated in their programs? It is not false, if undecided voters and violence by the people because o f an endless oligarchy usually respond these questions. One of Solutions that can avoid it is the maturity o f political culture and the reinforcement o f parties system.
PEMEKARAN DAERAH DAN PERSOALAN GOVERNABILITY LOKAL DI INDONESIA Tryatmoko, Mardyanto Wahyu
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (884.121 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v7i1.510

Abstract

The implementation of regional government splitting or proliferation in Indonesia has created many acuteproblems in the local level These problems refer to local ungovernability problem ofgovernability This paperargues that the problem oflocal governability caused by proliferation policy occurs in both governing and governed The weakness ofcivil society marked by lessening of its participation is an indicator of diminishing consentof society Meanwhile corruption bureaucratic and political rent seeking are indicators of the weaknesses ofgoverning capacity
PROBLEMATIKA PENGGABUNGAN DAERAH Tryatmoko, Mardyanto Wahyu
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (919.454 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v8i2.466

Abstract

The implementation of regional government splitting or proliferation in Indonesia has created many acuteproblems in the local level Meanwhile amalgamation of local government as clearly stated in the regulationis considered as being impossible implemented by the central government itself Government is concerned thatamalgamation policy will only bring turmoil in the region This study explores both society s understanding andgovernment s strategy regarding the possibility of local government amalgamation in Indonesia This study alsomaps both driving and inhibiting factors of the amalgamation policy implementation in Indonesia This studyshows that both elite and people in the study areas do not have an understanding ofconcepts about the benefits ofamalgamation as an alternative policy of regional arrangement
ELASI KEKUASAAN GUBERNUR DENGAN BUPATI/WALI KOTA: STUDI KASUS BALI, KALIMANTAN BARAT, DAN JAWA TENGAH Tryatmoko, Mardyanto Wahyu
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.198 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v10i1.221

Abstract

Dinamika sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang mengikuti demokratisasi di Indonesia berkontribusipada pembahan peran gubernur sebagai suatu lembaga yang memainkan peran penting di dalam hubungan pusatdaerah. Meskipun gubernur memiliki dua peran strategis, baik sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusatmaupun sebagai perwujudan dari kepentingan lokal, posisi ini tampak ambigu ketika kabupaten/kota juga memiliki kekuatan politik untuk mengatur daerahnya secara otonom. Persoalannya, pemberian otonomi dan kekuasaanyang luas disamping penyelenggaraan pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berkontribusi padaperseteman antar-gubemur-bupati/wali kota yang tidak ada hentinya.Kata kunci: desentralisasi, otonomi daerah, gubernur, bupati, wali kota, konflik, peran ganda.
PROBLEMATIKA PERAN GANDA GUBERNUR DI DAERAH OTONOMI KHUSUS Tryatmoko, Mardyanto Wahyu
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (573.491 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v9i2.232

Abstract

Dinamika sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang menyertai demokratisasi di Indonesia turut mengubah peran gubernur sebagai lembaga yang memainkan peran sentral dalam hubungan pusat-daerah. Meskipun gubernur memiliki peran ganda, baik sebagai wakil pemerintah pusat maupun wakil daerah, posisi ini tampak ambiguketika kabupaten/kota memiliki kekuasaan juga untuk mengatur daerahnya secara otonom. Pemberian otonomi danotoritas yang besar di samping pemilihan kepala daerah secara langsung di tingkat provinsi dan kabupaten/kotaturut berkontribusi pada ambiguitas peran ganda gubernur. Persoalan yang dihadapi gubernur diasumsikan sangatkompleks di daerah otonomi khusus, meskipun penekanan titik berat otonomi berada di tingkat provinsi.Kata kunci: gubernur peran ganda problematika, desentralisasi, otonomi khusus.