I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWABAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN ADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL Ni Made Suwindayani Utami; I Gusti Ayu Putri Kartika
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Etika penyelenggara negara pada saat ini menjadi sorotan berbagai pihak terkait adanya penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan pada organisasi pemerintahan. Kesewenangan memungkinkan timbulnya konflik kepentingan diantara pejabat negara dengan masyarakat. Penulisan ini mengemukakan dua permasalahan, yaitu: apa saja bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang ditinjau dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan; permasalahan yang kedua bagaimana pertanggungjawaban pejabat pegawai negeri sipil yang menyalahgunakan wewenang. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan pendekatan konsep hukum ddan perundangan-undangan. Penelitian ini menyimpulkan mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang. Pertanggungjawaban yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil jika menyalahgunakan wewenang dapat diperkarakan dan dituntut secara hukum administrasi Negara secara administrasi berat yang tertuang dalam pasal 80 ayat (3) Undang-undang No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Kata Kunci: Wewenang, tanggungjawab, pegawai negeri sipil
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENINDAKAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) PRODUK KANGEN WATER TANPA IZIN EDAR DI WILAYAH KOTA DENPASAR Jerry Ary Murti; I Made Udiana; I Gusti Ayu Putri Kartika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.023 KB)

Abstract

Latar belakang penulisan karya ilmiah ini adalah maraknya peredaran air minum dalam kemasan produk kangen water tanpa izin edar di wilayah Kota Denpasar yang merugikan konsumen, sehingga diperlukan peranan badan pengawas obat dan makanan dalam melakukan penindakan. Tulisan ini bertujuan mengetahui peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas peredaran air minum dalam kemasan produk kangen water tanpa izin edar di wilayah Kota Denpasar, dan mengetahui kendala apa yang dihadapi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menindak peredaran air minum dalam kemasan produk kangen water di wilayah Kota Denpasar. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penindakan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah melakukan tindakan inventarisasi, pengujian laboratorium/verifikasi penandaan, penyegelan, dan pemusnahan, kendala yang dihadapi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menindak air minum dalam kemasan produk kangen water adanya keterbatasan staff bagian pemeriksaan dan penyidikan Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga mempengaruhi kurang maksimalnya pelaksanaan penindakan. Kendala lain rendahnya pengetahuan dan lemahnya kesadaran masyarakat dalam memilih pangan tanpa memperhatikan aspek keamanan yaitu izin edar dan banyaknya pelaku usaha yang tidak pernah merasa jera dengan tetap menjual secara tersembunyi produk kangen water Kata Kunci: Badan Pengawas obat dan makanan, Tindakan, Air Minum Dalam Kemasan. Izin Edar
PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MELALUI PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL Dean Cakra Buana Ginting; I Gusti Ayu Putri Kartika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.631 KB)

Abstract

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja kepada Pemerintah untuk mencapai kesejahteraannya dan keluarganya, tidak berbeda dengan pekerja biasa PNS juga memerlukan Jaminan Sosial untuk memenuhi kesejahteraan tersebut. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk memahami perlindungan terhadap kesejahteraan bagi PNS dengan cara pemberian Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri tersebut. Metode dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan pustaka. Kesimpulannya adalah PNS memiliki Jaminan Sosial seperti pekerja biasa walaupun PNS tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, karena telah diatur secara khusus didalam UU ASN dan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri dan PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi PNS.Kata kunci : Pegawai Negeri Sipil, Kesejahteraan, Jaminan Sosial
ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN PERUSAHAAN MENDAFTARKAN TENAGA KERJANYA DALAM KEANGGOTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Putu Intan Permatasari; I Gusti Ayu Putri Kartika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 08, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (38.749 KB)

Abstract

Judul penulisan jurnal ini adalah Kewajiban Perusahaan Mendaftarkan Tenaga Kerjanya Dalam Keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui kewajiban perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya dalam keanggotaan badan penyelenggaraan jaminan sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian secara normatif, penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan, baik secara umum maupun khusus. Didapatkan kesimpulan bahwa secara yuridis perusahaan wajib untuk mendaftarkan pekerjanya dalam keanggotaan Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial dan terdapat sanksi administratif apabila perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
PENGGUNAAN TENAGA KESEHATAN MANTRI DI DAERAH PEDESAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA Ida Bagus Oka Ariyanta; I Gusti Ayu Putri Kartika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.141 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i04.p03

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penggunaan tenaga kesehatan mantri dalam dunia kesehatan khususnya untuk daerah pedesaan serta kewenangan mantri dalam menganalisis penyakit dan memberikan obat kepada pasien berdasarkan UU Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan tidak ada pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kesehatan mantri untuk memberikan pelayanan kesehatan di daerah pedesaan serta kewenangan mantri dibatasi oleh adanya Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun dengan tidak berlakunya lagi ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini memberikan kewenangan mantri untuk memberikan pelayanan kesehatan khususnya memberikan obat kepada pasien yang membutuhkan di daerah pedesaan atau terpencil. This article aims to determine the regulation of the use of medical personnel in the world of health, especially for rural areas and the authority of the mantri in analyzing diseases and administering drugs to patients based on the Health Law. This research uses normative legal research methods through statutory and analytical approaches. The results showed that based on Law no. 36 of 2009 concerning Health, Law no. 44 of 2009 concerning Hospitals and Law No. 38 of 2014 concerning Nursing there are no regulations governing the use of medical personnel to provide health services in rural areas and the authority of the paramedics is limited by the existence of Article 108 paragraph (1) of Law No. 36 of 2009 concerning Health, but with the termination of the provisions of Article 108 paragraph (1) of Law no. 36 of 2009 concerning Health gives the authority of the paramedics to provide health services, especially to provide medicine to patients who need it in rural or remote areas.
JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH TANPA AKTA PPAT I Wayan Putra Nugraha; I Gusti Ayu Putri Kartika; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.612 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Tanpa Akta PPAT” dan bertujuan untuk untuk mengetahui keabsahan transaksi jual beli hak atas tanah tanpa PPAT. Dalam penulisan ini digunakan metode penulisan yuridis normatif. Jual beli hak milik atas tanah tanpa akta PPAT dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, yang dimaksud keadaan tertentu dalam hal ini adalah dimana transaksi jual beli tanah ini dilakukan di wilayah yang belum ada PPAT. Dan adapun pejabat yang akan ditunjuk sebagai pengganti PPAT atau menjadi PPAT sementara yakni Camat dengan dasar hukum pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan didukung juga oleh pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan ini dapat dipastikan keabsahan jual beli hak atas tanah tanpa PPAT.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG TIDAK DIBERIKAN BUKU PANDUAN DAN BUKU SERVIS OLEH DEALER Cokorda Gandi Brahmanta Jaya; I Gusti Ayu Putri Kartika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.289 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Tidak Diberikan Buku Panduan dan Buku Servis oleh Dealer ” yang bertujuan untuk membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang tidak mendapatkan buku panduan dan buku servis oleh dealer sebagai pelaku usaha. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen terhadap tidak diberikannya buku panduan dan buku servis oleh dealer Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang tidak mendapatkan buku panduan dan buku servis yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
JAMINAN TANAH WARIS DI LUAR DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN Ni Putu Ayu Yulistyadewi; Desak Putu Dewi Kasih; I Gusti Ayu Putri Kartika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.345 KB)

Abstract

Desa Adat Tenganan Pegringsingan merupakan sebuah Desa Bali Aga yang terletak diantara tiga buah bukit. Desa ini termasuk dalam Desa Dinas Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Menurut ketentuan awig-awig Desa Tenganan Pegringsingan bahwa warga Desa Tenganan Pegringsingan dilarang untuk menjaminkan tanah ke luar Desa Tenganan Pegringsingan. Pada tahun 1989 terjadi sebuah kasus di Desa Tenganan Pegringsingan yang dilakukan oleh seorang warga bernama Ni Wayan Sudarma yang menjaminkan dua bidang tanah Desa Tenganan Pegringsingan tanpa sepengetahuan Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Berdasarkan ketentuan awig-awig Desa Tenganan Pegringsingan poin 7, barang siapapun orang desa tidak diperbolehkan menggadaikan atau menjual sawah, tegalan, pekarangan dan pada poin 37 menyebutkan bahwa orang-orang pendatang di Desa Tenganan Pegringsingan dilarang membeli tanah atau menggadai sawah di wilayah Desa Tenganan Pegringsingan. Perjanjian kredit atas jaminan tanah waris di Desa Tenganan Pegringsingan yang telah melanggar ketentuan awig-awig pada poin 7 dan 37, menurut hukum formal perjanjian tersebut sah demi hukum karena bukti kepemilikan tanah dapat dibuktikan dengan sertifikat, namun menurut ketentuan awig-awig warga yang melanggar ketentuan awig-awig tersebut dijatuhi sangsi berupa pemberhentian orang yang bersangkutan dan jabatan krama desa adat dan dijatuhi denda berupa uang sebesar harga tanah yang menjadi jaminan tersebut.
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA JASA PENERBANGAN A.A. Gede Govindha Suryawan; I Gusti Ayu Putri Kartika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.758 KB)

Abstract

Penulisan yang berjudul “Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Jasa Penerbangan” memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran hak konsumen dan perlindungan hukum pengguna jasa penerbangan dalam kasus delay. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bentuk perlindungan hukum bagi penumpang pengguna jasa transportasi udara, serta upaya hukum bagi penumpang yang dirugikan oleh perusahaan transportasi udara. yaitu antara lain: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan. Peraturan tersebut menentukan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penumpang yang mengalami kerugian.
STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH WARGA NEGARA ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP HAK MILIK TERSELUBUNG Vita Natalia Tambing; I Gusti Ayu Putri Kartika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.582 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak atas tanah danbangunan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan PeraturanPemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atauHunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia dan bagaimana akibathukum terhadap hak milik terselubung oleh WNA. Metode yang digunakan padapenulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis peraturan perundangundanganyang ada dan beberapa literatur. Kesimpulan penelitian ini adalah WNAberhak mendapatkan hak atas tanah berupa hak pakai yang diatur dalam pasal 42 UUPAdan hak sewa yang diatur dalam pasal 45 UUPA. Dan untuk hak atas bangunan, WNAdapat memiliki sebuah rumah untuk tempat tinggal atau satuan rumah susun yangdibangun di atas tanah Hak Pakai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asingyang berkedudukan di Indonesia. Dan akibat hukum terhadap hak milik terselubungadalah batal demi hukum.