<![CDATA[Gempa bumi 2018 di Kota Palu menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan aset masyarakat, hal ini mengharuskan para korban mengungsi ke hunian sementara hingga rumah mereka selesai direkonstruksi atau memperoleh hunian baru. Problematika masyarakat menolak relokasi, masyarakat tidak nyaman tinggal di hunian sementara, hingga pembangunan fasilitas hunian sementara yang meningkatkan biaya pembangunan. Hal ini memecah fokus rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam situasi darurat regulasi tidak lagi diprioritaskan, sehingga fasilitas penting seperti hunian sementara perlu dipersiapkan secara matang. Penelitian ini bertujuan merencanakan sistem fasilitas hunian sementara dengan konsep multi-fungsi. Pengumpulan data dilakukan dengan survey instansional, pengisian kuesioner, dan mengkaji pustaka. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP), dimana peneliti menggunakan kriteria dari 4 Stakeholder untuk menentukan lokasi alternatif yang cocok dikembangkan menjadi kawasan hunian komunal sementara. Penelitian ini juga mengkolaborasikan analisis klasifikasi tingkat bahaya dan klasifikasi kepadatan penduduk. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan hunian komunal sementara terdiri atas tiga hirarki yaitu Kecamatan Mantikulore sebagai Pusat hunian komunal sementara. Kecamatan Palu selatan, Kecamatan Tatanga dan Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Palu Utara, dan Kecamatan Tawaeli akan menjadi Sub-pusat pelayanan hunian komunal sementara. adapun Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Palu Timur menjadi kawasan terlayani. Kata Kunci : huntara, hirarki pelayanan, multifungsi, Kota Palu]]>
