Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.003
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Lentera Hukum JURNAL FIAT JUSTISIA JURNAL MAHKAMAH TANJUNGPURA LAW JOURNAL Nizham Journal of Islamic Studies Jurnal Hukum Positum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Istinbath : Jurnal Hukum AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Smart Society: Community Service and Empowerment Journal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Dani Amran Hakim
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : JURNAL MAHKAMAH

 1 
Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dani Amran Hakim; Agus Hermanto; Arif Fikri
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i2.527

Abstract

Tulisan dalam artikel ini membahas mengenai peranan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan corporate social responsibility (CSR). Tujuannya untuk mengetahui bagaimana arah kebijakan dan pengaturan CSR di provinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR. Peran pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan CSR yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL. Peran pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan CSR menurut Pergub No. 30 tahun 2011 yaitu, membentuk forum komunikasi dan tim fasilitasi. Kedua tim tersebut memiliki kewajiban mewadahi seluruh pihak yang terlibat pelaksanaan CSR, yaitu pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Pergub No. 30/2011 juga mengatur pedoman mekanisme pengelolaan CSR dimulai dari; 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) pembinaan dan pendampingan; 4) pelaporan dan evaluasi. Berdasarkan hal tersebut secara khusus pemerintah kota Metro juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
Co-Authors Agisti Tri'as Parawangzah Agus Hermanto Arif Fikri Budi Ispriyarso Dania Hellin Amrina Faisal Faisal Habib Ismail Hevina Nopriza Is Susanto Maimun Maimun Muhammad Havez Muhammad Lutfi Hakim Norma Setiyana