<![CDATA[Dalam upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjamin khasiatnya, aman, efektif dan bermutu, dengan harga terjangkau serta mudah diakses adalah sasaran yang harus dicapai. Pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Menteri Kesehatan melakukan pengendalian dan pengawasan dengan Pengadaan obat melalui e-katalog secara on-line. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan pengadaan obat berdasarkan e-catalogue dan pengaruhnya terhadap ketersediaan obat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptik-analitik yang dilakukan di 6 Kabupaten/Kota (Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Pesawaran). Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 5 responden di masing-masing kabupaten dan data kuantitatif berupa pengkajian data Rencana Kebutuhan Obat (RKO) dari masing-masing kabupaten, data pengadaan obat yang dilakukan melalui e-Catalogue dan dokumen lain yang sudah diarsipkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Penelitian dilakukan dari bulan April sampai Juli 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan obat dengan e catalogue masih ditemukan hambatan/kendala yaitu masih ada 4 kabupaten yang belum bisa memenuhi kebutuhan obatnya sesuai dengan nilai obat yang ada dalam Rencana Kebutuhan Obat (RKO) dan ada 7 item obat yang dipesan oleh 6 Dinas Kesehatan Kabupaten di Provinsi Lampung yang tidak dapat dipenuhi oleh penyedia (cutoff). Namun secara keseluruhan berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap responden penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pengadaan obat berdasarkan e catalogue di 6 kabupaten di Provinsi Lampung dapat menjamin transparansi/keterbukaan, efektifitas dan efisiensi proses pengadaan obat karena daerah akan mendapatkan obat dengan pilihan terbaik, efisien dari segi biaya dan waktu, lebih aman dan mempermudah pelaksanaan kegiatan pengadaan.]]>
