fathurrahim Fathurrahim
Universitas Khairun Ternate

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN THE CASE OF EXCESS SPEED BOAT CAPACITY AT DUFA PORT – DUFA fathurrahim Fathurrahim
Khairun Law Journal Vol 5, No 2 (2022): Maret 2022
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v5i2.5434

Abstract

In a carriage agreement, the position of the parties, namely the carrier and the service user, is equal. As for the things that can cause harm to passengers due to the fault of the carrier, among others, accidents caused by the negligence of the captain, conditions of transportation that are not suitable for use, or due to lost or damaged passenger luggage. The government should increase the socialization activities of Law no. 17 of 2008, both to sea transportation operators and to the wider community as users of sea transportation services, so that legal protection efforts against sea transportation service users (passengers) as regulated in Law no. 17 of 2008 can actually be implemented by all sea transportation companies.
LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN THE CASE OF EXCESS SPEED BOAT CAPACITY AT DUFA PORT fathurrahim Fathurrahim
Khairun Law Journal Volume 5 Issue 2, March 2022
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v5i2.5434

Abstract

In a carriage agreement, the position of the parties, namely the carrier and the service user, is equal. As for the things that can cause harm to passengers due to the fault of the carrier, among others, accidents caused by the negligence of the captain, conditions of transportation that are not suitable for use, or due to lost or damaged passenger luggage. The government should increase the socialization activities of Law no. 17 of 2008, both to sea transportation operators and to the wider community as users of sea transportation services, so that legal protection efforts against sea transportation service users (passengers) as regulated in Law no. 17 of 2008 can actually be implemented by all sea transportation companies.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK OLEH SATUAN POLAIR POLRES HALMAHERA UTARA Fathurrahim Fathurrahim
JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 12: Januari 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum merupakan hakikat dari mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah tentang keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya menjadi tugas dan tanggungjawab dari Kepolisian dalam hal ini satuan Polisi Perairan sebagai penegak hukum atas tindak pidana illegal fishing, tetapi merupakan tugas dan tanggungjawab setiap orang. Namun pada kenyataannya tindak pidana illegal fishing dengan menggunakan bahan peledak masih terus menerus terjadi di Kabupaten Halmahera Utara, hal ini disebabkan karena penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing tersebut kurang efektif. jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif - Empiris (applied law research). kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum/penyidik, khususnya pada proses penahanan pada tindak pidana Illegal Fishing berbeda dengan tindak pidana pada undang-undang lainnya. Beberapa faktor yang menghambat proses penegakan hukum tindak pidana Illegal Fishing dengan Menggunakan Bahan Peledak oleh Satuan Polisi Perairan Polres Halmahera Utara, yakni substansi hukum, struktur hukum, kultur masyrakat serta sarana dan prasarana
IMPLEMENTASI PASAL 48 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PELANGGAR LAIK JALAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM DI KOTA TERNATE Fathurrahim Fathurrahim
JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 12: Januari 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bahwa kecelakaan terjadi oleh kesalahan manusia (human error), dimana kelalaian dan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas menjadi faktor penyebabnya. Berdasarkan latar belakang dalam uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam mengimplementasi Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  Terhadap Pelanggar Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum Di Kota Ternate serta faktor apa yang menghambat Peran Dinas Perhubungan Dalam mengimplementasi Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  Terhadap Pelanggar Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum Di Kota Ternate. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam proses pengujian persyaratan teknis dan laik jalan angkutan umum.  Kendala internal diantaranya yaitu tidak adanya alat uji kendaraan, terutama untuk pemeriksaan laik jalan sehingga menghambat kinerja dari PPNS LLAJ dalam pengujian kendaraan bermotor, di Dinas Perhubungan hanya ada 2 orang petugas itu pun baru pemula, keadaan ini dapat menyebabkan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap kendaraan bermotor tidak berjalan maksimal, mengingat jumlah kendaraan bermotor yang cukup banyak
FULFILLMENT OF WOMEN'S AND CHILDREN'S RIGHTS IN THE IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS CARE CITIES IN THE CITY OF TERNATE Muhaimin Limatahu; Fathurrahim Fathurrahim; Sri Indriyani Umra
Khairun Law Journal Volume 6 Issue 1, September 2022
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v6i1.5635

Abstract

Efforts to develop cities that care about human rights are a growing response from the movement to restore city sovereignty to its citizens. The state, including the government, supported by the National Human Rights Commission, is trying to apply this idea in Indonesia. The role of local government is very important in supporting efforts to develop cities that care about human rights. Of these problems, the focus of the research is whether the fulfillment of the rights of women and children in Ternate City meets the criteria of a city that cares about human rights and what is the role of the Government of Ternate City in fulfilling the rights of women and children in Ternate City. The human rights movement in Indonesia has begun to launch a new discourse, cities concerned with human rights (human rights cities). One of the interests in studying this issue is to widen the scope of state obligations that are not solely borne by the central government, but also local or regional governments. It is in this context that the role and position of regional leaders is very important. They have the discretion to organize and manage the city government as well as mobilize and invite city residents to be involved in human resource development programs through cities that care about human rights.