Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Kenotariatan
Edi Wahjuni
University of Jember
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Prinsip Keadilan Terhadap Nasabah Akibat Restrukturisasi Polis PT. Asuransi Jiwasraya Karin Jihananda Deriyanti; Edi Wahjuni; Firman Floranta Adonara
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol 3 No 1: May 2022
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.431 KB) | DOI: 10.19184/jik.v3i1.34962

Abstract

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) experienced customer policy defaults starting in 2004 where the company reported reserves that were smaller than they should have been, insolvency reaching IDR 2.769 trillion. In October 2018 PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) failed to pay its customers' claims of IDR 802 billion. In September 2019 PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) experienced liquidity pressure so that the company's equity was recorded at negative IDR 23.92 trillion. This condition caused turmoil for policyholders to ask for clarification on this matter from PT. Asuransi Jiwasraya related to payment of insurance claims. For this reason, PT Asuransi Jiwasraya provides an alternative restructuring and based on the PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Restructuring Acceleration Team, the number of policyholders participating in the Jiwasraya policy restructuring program until January 18, 2021 reached 102,856 participants. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) is a BUMN where BUMN cannot be bankrupt, so the quick step taken by the government is to restructure customer policies for a new company, namely the IFG Life company. The type of research in the research used is normative juridical research, which is carried out with a statutory and conceptual approach. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) is a step taken by the central government as the largest shareholder because it is a state-owned company. As a result of the legal restructuring of the policy on the customer, the legality of the insurance policy is no longer valid between PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) with its customers when the customer has agreed to carry out a policy restructuring. As a result of the legal restructuring of the policy on the customer, the legality of the insurance policy is no longer valid between PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) with its customers when her has agreed to carry out a policy restructuring. KEYWORDS: Policy, Restructuring, The Principle of Justice
Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk) Rhama Wisnu Wardhana; Edi Wahjuni; Mataniari Diana Naiborhu
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol 2 No 2: November 2021
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.178 KB) | DOI: 10.19184/jik.v2i2.29646

Abstract

Kegiatan arisan di Indonesia sangatlah familiar terutama di kalangan kaum hawa, umumnya kegiatan arisan adalah saling berkumpul dan mengumpulkan uang ataupun barang secara teratur tiap periode tertentu. Setelah uang atau barang telah terkumpul kemudian akan ada undian nama atau nomor yang akan dinyatakan sebagai pemenang undian arisan, dan berakhir ketika semua peserta arisan telah mendapatkan undian atau menang. Tidak berbeda jauh, arisan online juga sedang marak dikalangan masyarakat Indonesia jika biasanya arisan harus berkumpul dan bertatap muka, tidak dengan jenis arisan ini, karena kegiatannya dapat melalui media atau dengan kata lain ada perantara atau jembatan untuk menghubungkan para peserta arisan online. Akan tetapi setiap peristiwa pasti ada risiko, begitu juga dengan arisan online di mana memiliki banyak sekali celah untuk pihak yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan celah tersebut. Salah satunya adalah dengan tidak memenuhi kewajiban nya yaitu tidak membayar iuran rutin arisan, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Kasus perjanjian tidak tertulis dalam arisan online dalam hal ini diperkuat dengan menganalisa putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor: 106/Pdt.G/2017/PN Plk. Tujuan umum, untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan Khusus untuk mengetahui dan memahami perjanjian yang dibuat tidak tertulis sah menurut hukum perjanjian, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif (Normative Legal Research). Keabsahan perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPer.
Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak Rhama Wisnu Wardhana; Edi Wahjuni; Syarifah Syawallentin Permatasari
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol 1 No 1: May 2020
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.767 KB) | DOI: 10.19184/jik.v1i1.18233

Abstract

Perkawinan beda kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia, dikategorikan sebagai perkawinan campuran. Setiap Perkawinan memiliki akibat hukum antara suami dan istri juga terhadap orang tua maupun anak serta pengaturan mengenai harta perkawinan. Akibat hukum terkait harta perkawinan, menjadikan permasalahan tersendiri bagi calon suami istri, dibutuhkan kesepakatan apakah ada percampuran harta atau pemisahan harta perkawinan. Calon suami istri yang berkeinginan untuk memisahakan harta perkawinan mereka dapat membuat perjanjian perkawinan yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam pembuatan Perjanjian perkawinan harus memenuhi norma yang diatur pada pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. Apabila syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum sebagai suatu konsekuensi perjanjian. Kasus perjanjian perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian serta dikualifikasikan adanya itikad tidak baik dalam pembuatannya, dalam hal ini diperkuat dengan menganalisa putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 526/Pdt/G/2012/PN.Jkr.Sel. Tujuan umum, untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus, untuk mengetahui dan memahami apakah pembatalan perjanjian perkawinan bisa dilakukan secara sepihak. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif. akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian perkawinan yang dilakukan salah satu pihak yaitu perjanjian dianggap batal demi hukum, maka posisi para pihak dikembalikan kepada posisi semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada.
Co-Authors Firman Floranta Adonara, Firman Floranta Karin Jihananda Deriyanti Mataniari Diana Naiborhu Rhama Wisnu Wardhana Syarifah Syawallentin Permatasari