Fakhrurrazi M. Yunus
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi) M. Yunus, Fakhrurrazi; Dewi Arlina, Dewi Arlina
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v1i1.1572

Abstract

Perkara pembatalan nikah pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi yang mana Pemohon selaku ayah kandung dari Termohon II mengajukan permohonan pembatalan nikah karena pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa izin dari Pemohon. Namun pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Sigli dengan dinikahkan oleh wali hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan nikah tersebut. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi dengan beberapa pertimbangan di antaranya; Termohon II telah menutup-nutupi keadaan wali yaitu dengan memalsukan surat izin wali dan mengatakan bahwa walinya mafqud, serta tidak adanya surat putusan dari Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menyatakan tentang keadhalan wali. Sedangkan menurut hukum Islam, seharusnya hakim juga mempertimbangkan alasan Termohon I dan Termohon II memalsukan surat izin orangtua dan mengatakan bahwa wali Termohon II mafqud, itu disebabkan karena wali Termohon II tidak menyetujui pernikahan Termohon I dan Termohon II karena alasan yang tidak syar'i.
(القواعدة الفقهية المستخرجة من كتاب عدة البروق و فروقها للإمام الونشريسي (كتاب الأقضية والشهادة والدعاوى نموذجا Fakhrurrazi Muhammad Yunus
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v3i1.342

Abstract

In the Jurisprudence we find a wide range of legal issues, some of which exist in the form and `illatnya same, resulting in the same law. On the other hand there are other problems that are similar in shape and `illatnya but produces a different law. In the discussion fiqhiyyah Qaeda, it is known as Al Furuq (difference/exception). This paper is the result of the study authors to some Furuq fiqh rules contained in the book `Iddat Al Imam Al Wansyarisi Buruq bouquet. The object of study is partly Furuq fiqh rules contained in chapter Qadha, testimony and indictment. The systematics of the discussion is the author will explain some Furuq- Furuq which have been of the chapters, and then explain in detail the problem-the problem, and then deduce the rules resulting from the discussion of the Furuq Furuq
Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris dalam Kajian Fiqih Mawaris (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna) Fakhrurrazi M. Yunus; Kadri Khairul
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 1, No 1 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v1i1.5569

Abstract

Hukum kewarisan dalam Islam tentang pengangkatan anak tidak membawa pengaruh apapun terhadap status kewarisan anak tersebut karena tidak ada hubungan nasab antara keduanya. Namun dalam prakteknya, ditemukan penetapan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna yang menetapkan anak angkat sebagai salah seorang ahli waris. Kajian ini ingin melihat bagaimana proses penetapan terhadap anak angkat sebagai ahli waris di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menetapkan anak angkat sebagai ahli waris, dan bagaimana tinjauan hukum fiqih mawaris terhadap penetapan anak angkat sebagai ahli waris di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan sebuah kajian melalui pendekatan yuridis empiris dan menggunakan metode pengumpulan data lapangan yang dipadukan dengan metode pengumpulan data kepustakaan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasilnya adalah proses penetapan anak angkat sebagai ahli waris dalam penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh diselesaikan dalam beberapa tahapan, yakni diawali dengan pendaftaran dan registrasi perkara, pembacaan surat permohonan oleh hakim, para pemohon memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan, tahapan pembuktian, tahapan permusyawaratan majelis hakim, dan pembacaan penetapan. Adapun pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam menetapkan anak angkat sebagai ahli waris didasarkan kepada Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan pemeriksaan silsilah keluarga para pemohon untuk menentukan hubungan status kewarisan para pemohon terhadap termohon yang membuktikan bahwa anak angkat tersebut sebenarnya merupakan anak dari saudari perempuan pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu. Dalam tinjauan fikih mawaris penetapan anak angkat sebagai ahli waris di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dipandang tidak melanggar ketentuan hukum kewarisan Islam dan digolongkan dalam kasus kalalah.
Tinjauan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Rehabilitasi Anak Korban Napza (Studi Kasus Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh) Fakhrurrazi M. Yunus; Farrah Maulina
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 2, No 1 (2019): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v2i1.7644

Abstract

Dewasa ini tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat, karena kenyataannya justru lebih banyak dilakukan oleh para remaja dan para pemuda yang diketahui telah merambah kepada kalangan anak-anak usia SD dan SLTP. Perlindungan terhadap anak korban penyalahgunaan NAPZA adalah hak setiap anak, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi orangtua, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak. Salah satu lembaga yang menangani anak korban NAPZA adalah Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh. Dari pemaparan di atas penulis telah melakukan penelitian tentang Bagaimana mekanisme rehabilitasi anak korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh serta Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 terhadap rehabilitasi anak korban NAPZA di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Hasil penelitian ditemukan Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh mempunyai mekanisme tersendiri dalam menyeleksi residen yang akan direhabilitasi, yayasan menggunakan 4 (empat terapi) yaitu terapi spiritual, terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi livelihood. Selain menggunakan ke empat terapi tersebut, yayasan juga menggunakan metode 12 (dua belas ) langkah penyembuhan berbasis islam. Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh  telah memenuhi upaya perlindungan anak korban NAPZA  dengan melakukan berbagai cara untuk melindungi dan terjaminnya hak-hak anak. Dari pemaparan diatas disimpulkan bahwa rehabilitasi yang dilakukan Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh terhadap anak korban NAPZA telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.
Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam) Fakhrurrazi M.Yunus; Zahratul Aini
Media Syari'ah Vol 20, No 2 (2018)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v20i2.6512

Abstract

Abstrak: Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adanya Pasal yang mengatur tentang perkawinan beda agama, dalam Pasal 35 huruf (a) yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur secara jelas, sehingga memberi peluang timbulnya dampak negatif. Namun yang diakui di Indonesia jika pasangan suami istri yang berbeda agama harus memeluk agama yang sama di salah satu pasangan dengan maksud mereka harus pindah agama baik memeluk agama istri maupun suami. Dengan adanya berbagai kemudharatan yang timbul, maka hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dampak perkawinan beda agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi  kependudukan dan tinjuan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian, dampak dari perkawinan beda agama yaitu dampak terhadap rumah tangga yang tidak harmonis menimbulkan kegelisahan, dan sulitnya berkomunikasi. Dampak terhadap anak yang membuat hubungan antara keluarga yaitu anak dan orang tua menjadi kacau dan tidak utuh karena mengetahui kedua orang tuanya berbeda keyakinan. Dampak terhadap harta warisan yang mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Adapun tinjauan hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan beda agama itu tidak sah, karena menurut fatwa MUI Nomor:4/MUNASVII/MUI/8/2005 menetapkan bahwa nikah beda agama hukumnya haram yang diperkuat dengan firmannya dalam surat al-mumtahanah ayat 10 dan al-baqarah ayat 221.Abstract: in Law No. 23 of 2006 on the administration of the population of the article governing the marriage of different religions, in article 35 letter (a) stating that the marriage is established by the court. But the law is not regulated, so it allows causing negative impacts. But it is recognized in Indonesia if different couples of religion must embrace the same religion in one partner with the intention they have to move religion both embrace the religion of the wife and husband. With the various blessings that arise, it is not under Islamic law. Therefore, the author wants to know the impact of the marriage of different religions organized in law Number 23 the year 2006 about the administration of population and the Islamic law to the marriage of different religions in the law Number 23 the year 2006. In this study, the research method used was qualitative. Based on the results of the study, the impact of the marriage of different religions is the impact on the unharmonious households raises anxiety, and difficulty communicating. The impact on the child who makes the relationship between the family is the child and the parent becomes chaotic and not intact because knowing both parents are different beliefs. The impact on the inheritance that resulted in children born from the marriage of different religions does not have the right to obtain inheritance if not as religious as the heir, in this case, Muslim heirs. The review of Islamic law states that the marriage of different religions is not valid, because according to fatwa MUI number: 4/MUNASVII/MUI/8/2005 stipulates that the marriage of different religious religion is haram strengthened by his word in Sura al-Mumtahanah verse 10 and al-Baqarah verses 221.
Tinjauan Yuridis Atas Tidak Terpenuhinya Prasyarat Usia Pemohon Dalam Pengangkatan Anak Fakhrurrazi M. Yunus; Nahara Eriyanti; Izza Alta Fathia
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 1 No 2 (2021): El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.434 KB) | DOI: 10.22373/hadhanah.v1i2.1622

Abstract

Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption explains that the age of prospective adoptive parents is at least 30 (thirty) years old and the highest is 55 (fifty five) years. In the Determination of the Banda Aceh Syar'iyah Court Number 120/Pdt.P/2019 it is stated that a single parent who wants to adopt a child is 59 years old, which according to applicable legal provisions does not meet the requirements or has passed the age limit in the requirements for child adoption. In this case, the Banda Aceh Syar'iyah Court rejected the Petitioner's application, then the Petitioner submitted an application to the cassation level, so that the Supreme Court's decision Number 777 K/Ag/2019 was granted. This study aims to explain the legal considerations by the judges of the Supreme Court in granting Decision Number 777 K/Ag/2019 concerning Child Adoption, to explain the juridical review of Decision Number 777 K/Ag/2019 regarding the cancellation of the first-degree determination. The research method that the author uses is a qualitative descriptive analysis, which consists of primary data materials and secondary data. The results of the study explained that the Supreme Court granted the appeal by using clear legal arguments that were against the legislation. The panel of judges of the Supreme Court granted the request by looking at the advantages and benefits for the adopted child who is the nephew of the single parent. Thus, there was jurisprudence used by judges for the case of Decision Number 777 K/Ag/2019 which is a source of material law. The Supreme Court has issued its decision with legal considerations, the rule of law may be set aside. Juridically, the decision of the Supreme Court is in accordance with the rules in force in Indonesia. With this decision, it can be used as jurisprudence for further judges to handle the same case.
TANGGUNG JAWAB PERJANJIAN KEMITRAAN PT KARYA SEMANGAT MANDIRI DENGAN PETERNAK PLASMA DI KECAMATAN INDRAPURI Halmasiska Halmasiska; Armiadi Musa; Fakhrurrazi M. Yunus
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Al-Iqtishadiah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.71 KB) | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v2i2.1406

Abstract

Protection of Women in Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayah Law (Acehnese Perception Analysis) Soraya Devy; Fakhrurrazi M. Yunus
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 24, No 2 (2022)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v24i2.15380

Abstract

The presence of Qanun jinayah is a blessing for Acehnese women. Therefore, it is the hope of all parties that the qanun can provide adequate protection for women. Several articles in Qanun no.6 of 2014 which regulate rape substantially encourage legal protection for women, including; with the stipulation that a person who deliberately commits rape is threatened with 'Uqubat Ta'zir flogging at least 125 (one hundred twenty five) times, a maximum of 175 (one hundred seventy five) times or a fine of at least 1,250 (one thousand two hundred and five) twenty) grams of pure gold, a maximum of 1,750 (one thousand seven hundred and fifty) grams of pure gold or imprisonment for a minimum of 125 (one hundred twenty five) months, a maximum of 175 (one hundred seventy five) months. Even if the rape is committed against children, the punishment is even more severe, namely being threatened with 'Uqubat Ta'zir flogging at least 150 (one hundred and fifty) times, a maximum of 200 (two hundred) times or a fine of at least 1,500 (one thousand five hundred) ) grams of pure gold, a maximum of 2,000 (two thousand) grams of pure gold or imprisonment for a minimum of 150 (one hundred and fifty) months, and a maximum of 200 (two hundred) months. Departing from the background of the problems above, this research is more focused on how the forms of women's protection in Qanun Aceh No. 6 of 2014 concerning Jinayah Law and what is the public's perception of the protection of women in the Qanun? The results of this study concluded that the existence of this qanun jinayah has not provided adequate protection for women. One of the reasons is the lack of socialization of the qanun jinayah and the lack of firmness by law enforcers in taking action against perpetrators. So that the perpetrators of harassment and rape are not afraid of the uqubat threat that has been stipulated for the perpetrators of criminal acts of harassment against women in the qanun jinayah.Kehadiran Qanun jinayah adalah sebuah berkah bagi kaum perempuan Aceh. Oleh karenanya menjadi harapan semua pihak bahwa qanun tersebut dapat memberikan perlindungan yang memadai kepada kaum perempuan. Beberapa pasal dalam Qanun no.6 tahun 2014 yang mengatur tentang pemerkosaan secara substansi sangat mendorong perlindungan hukum terhadap perempuan diantaranya; dengan penetapan bahwa bagi orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan „Uqubat Ta‟zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan. Bahkan jika pemerkosaan dilakukan terhadap anak-anak maka hukumannya lebih berat lagi, yaitu diancam dengan „Uqubat Ta‟zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas maka penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana bentuk-bentuk perlindungan perempuan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah serta Bagaimana persepsi masyarakat tentang perlindungan perempuan dalam Qanun tersebut?. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kehadiran qanun jinayah ini belum memberikan efek perlindungan yang memadai kepada perempuan. Salah satu sebabnya adalah kurangnya sosialisasi terhadap qanun jinayah tersebut dan kurang tegasnya penegak hukum dalam menindak pelaku. Sehingga para pelaku pelecehan dan perkosaan tidak merasa takut dengan ancaman uqubat yang telah ditetapkan bagi pelaku tindak pidana pelecehan terhadap perempuan di dalam qanun jinayah tersebut.
Perlindungan Hak Anak Pra Isbat Nikah Ditinjau Dari Hukum Positif Fakhrurrazi M. Yunus; Dwi Oktavia
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 3 No 1 (2023): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/hadhanah.v3i1.1866

Abstract

Protecting children is difficult to do without official registration of the child's birth, because the parents got married without having an official marriage record in the regulations of the Republic of Indonesia, in the sense that it has not been recorded at the KUA. However, the marriage is valid according to religious views because it has fulfilled the pillars and conditions of marriage in accordance with the guidance of the Shari'ah. The formulation of the problem that will be answered in this study is how the protection of children before Proofing of marriage is reviewed through positive law in the decision of the syar'iyah court, Case Number 40/Pdt.P/2021/MS.Bna, and what is the method of finding the judge's law regarding the granting of requests for ratification of the child's lineage from couples who don’t have Proof of marriage, while the aim is to analyze the protection of children before Proofing of marriage if viewed according to positive law and analyze the judge's legal methods in granting the ratification of the lineage of children from couples who don’t have Proof of marriage. This study uses qualitative methods with a normative juridical approach. The data collection method was carried out using the library research method, data analysis was carried out in a normative descriptive way. This study concludes that every child has the right to protection and obtains his rights, one of which is identity and citizenship status. A child's identity must be given from birth, which is stated in the birth certificate (vide Article 5, Article 7, paragraph (1) and Article 27 paragraph (1) and (2) of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Discovery method There are three judges' laws; referring to the Islamic legal doctrine contained in the book Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu, referring to the provisions of Article 55 Paragraph (3) of Law Number 1 of 1974 concerning marriage juncto Article 103 Paragraph (3) Compilation of Islamic Law in Indonesia and in Article 47 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration.
Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif menurut Hukum Islam: Studi tentang Maqāṣid al-Syarī‘ah (Birthright of Passive Euthanasia Applicants according to Islamic Law: Study of Maqāṣid al-Syarī'ah) Fakhrurrazi M. Yunus; amira luthfiani
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.645 KB) | DOI: 10.22373/sjhk.v3i2.4386

Abstract

Such rapid development of science and technology lately resulted in such rapid changes in the social life of the human culture, one of which is medical field. But although there has been no progress there may be some problems that have not been solved by human beings, such as the discovery of drugs or a potent bidder to cure deadly diseases such AS AIDS, cancer, and other malignant diseases. These deadly diseases are a reason for someone to end his life from having to endure a long time ill one of them by asking for family assistance to end his life, which in medicine is called euthanasia. This research aims to determine how the position of passive euthanasia and birthright position for applicants of euthanasia passive according to Islamic law when viewed in terms of maqāṣid al-Syarī'ah. This research is done by collecting the library materials in the form of books, encyclopedia, and scientific works related to this discussion. The results of this study gave the answer that stopping the treatment, or releasing the organ and respiratory aids from the sick or euthanasia passive the law may but only in the case of the sick suffer the death of the brainstem. Because while using these tools is contrary to sharia teachings among them, postponing the management of dead and its funeral without emergency reasons, postponing the division of inheritance and resigning the time of his wife. Therefore, the birthright position for the heir or the family that asks or plea for passive euthanasia is not hindered by the heir. Because the passive euthanasia in this case is not classified as an act of murder.