Garuda - Garba Rujukan Digital

Moh. Ali

University of Jember

Author-ID : 5781856

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Rekonstruksi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas Terkait Kewirausahaan Sosial Sonia Candra Dewi; Moh. Ali; Bhim Prakoso
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol 1 No 1: May 2020
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang biasa dikenal dengan TJSL merupakan suatu kewajiban yang berbentuk program bagi perusahaan dengan maksud agar memiliki daya guna bagi masyarakat disekitarnya. Namun, kerapkali dalam implementasinya TJSL tidak dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. TJSL seringkali digunakan hanya sebagai alat pelengkap dari pemerintah agar perusahaan terhindar dari sanksi. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah membuat regulasi yang mengatur tentang TJSL dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun tampaknya banyak kelemahan yang masih dimiliki oleh peraturan tersebut. Terbukti dengan implementasi TJSL yang belum berjalan dengan maksimal. Maka oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi peraturan TJSL di indonesia untuk memperbaiki implementasi program TJSL di indonesia.

Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian Khafid Setiawan; Bhim Prakoso; Moh. Ali
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol 2 No 2: November 2021
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

The development of the business world is always increasing to support development. The position of a notary as a functionary in society is considered an official place where advice can be obtained. Everything that is written and determined is correct and official producer officials are legally binding documents, especially documents related to contracts that occur in the community. The number of transactions carried out by business actors requires legal certainty in contracts or agreements made by the parties business-related. Thus, contracts play an important role in doing business in Indonesia. This condition is the background of this research in order to determine the position of the notary in making contract deeds.

Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak Moh. Ali; Nurin Dyasti Pratiwi
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol 1 No 1: May 2020
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Pembagian harta bersama tidak hanya dapat diajukan setelah adanya putusan cerai talak tetapi juga dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak. Pembagian harta bersama yang diajukan oleh istri bersamaan dengan permohonan cerai talak menimbulkan beberapa permasalahan yakni istri tidak dapat melakukan eksekusi atas pembagian harta bersama berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan suami keberatan atas Putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan Pembagian harta bersama dengan alasan tidak memberikan rasa kedilan bagi suami. Dari hal tersebut memunculkan konflik norma antara Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam mengenai sita harta bersama. Mengingat landasan penerapan sita harta bersama dalam lingkungan Peradilan Agama, tidak dilaksanakannya pengucapan ikrar talak oleh Pemohon tidak menyebabkan putusan menjadi batal, tetapi hak pemohon untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur. Contoh perkara yang dapat dianalisis yakni pada Putusan Pengadilan Agama Jember dengan perkara Nomor : 3108/Pdt.G/2009/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Agama Slawi dengan perkara Nomor : 1490/Pdt.G/2010/PA.Slw.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search