Garuda - Garba Rujukan Digital

Rhama Wisnu Wardhana

University of Jember

Author-ID : 5781861

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Di Waarmerking Restri Ismi Wardhani; Rhama Wisnu Wardhana
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol 1 No 2: November 2020
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Dalam kehidupan masyarakat adanya hubungan pihak satu dengan pihak lainnya yang akan menyangkut antara hak dan kewajiban yang dimana hal itu akan banyak menimbulkan berbagai pelanggaran yang terjadi salah satunya peristiwa hukum. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam hal perjanjian, satu satunya yang berwenang akta otentik. Tugas Notaris tidak hanya membuat akta otentik akan tetapi juga mendaftar dan mengesahkan surat dibawah tangan atau disebut Pada aspek pembuktian dipengadilan surat dibawah tangan yang telah diwaarmeking tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan yang jika diakui, maka akta tersebut akan menjadi alat bukti yang sempurna seperti akta otentik.

Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk) Rhama Wisnu Wardhana; Edi Wahjuni; Mataniari Diana Naiborhu
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol 2 No 2: November 2021
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Kegiatan arisan di Indonesia sangatlah familiar terutama di kalangan kaum hawa, umumnya kegiatan arisan adalah saling berkumpul dan mengumpulkan uang ataupun barang secara teratur tiap periode tertentu. Setelah uang atau barang telah terkumpul kemudian akan ada undian nama atau nomor yang akan dinyatakan sebagai pemenang undian arisan, dan berakhir ketika semua peserta arisan telah mendapatkan undian atau menang. Tidak berbeda jauh, arisan online juga sedang marak dikalangan masyarakat Indonesia jika biasanya arisan harus berkumpul dan bertatap muka, tidak dengan jenis arisan ini, karena kegiatannya dapat melalui media atau dengan kata lain ada perantara atau jembatan untuk menghubungkan para peserta arisan online. Akan tetapi setiap peristiwa pasti ada risiko, begitu juga dengan arisan online di mana memiliki banyak sekali celah untuk pihak yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan celah tersebut. Salah satunya adalah dengan tidak memenuhi kewajiban nya yaitu tidak membayar iuran rutin arisan, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Kasus perjanjian tidak tertulis dalam arisan online dalam hal ini diperkuat dengan menganalisa putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor: 106/Pdt.G/2017/PN Plk. Tujuan umum, untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan Khusus untuk mengetahui dan memahami perjanjian yang dibuat tidak tertulis sah menurut hukum perjanjian, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif (Normative Legal Research). Keabsahan perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPer.

Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak Rhama Wisnu Wardhana; Edi Wahjuni; Syarifah Syawallentin Permatasari
Jurnal Ilmu Kenotariatan Vol 1 No 1: May 2020
Publisher : Faculty of Law, University of Jember, Indonesia

Perkawinan beda kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia, dikategorikan sebagai perkawinan campuran. Setiap Perkawinan memiliki akibat hukum antara suami dan istri juga terhadap orang tua maupun anak serta pengaturan mengenai harta perkawinan. Akibat hukum terkait harta perkawinan, menjadikan permasalahan tersendiri bagi calon suami istri, dibutuhkan kesepakatan apakah ada percampuran harta atau pemisahan harta perkawinan. Calon suami istri yang berkeinginan untuk memisahakan harta perkawinan mereka dapat membuat perjanjian perkawinan yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam pembuatan Perjanjian perkawinan harus memenuhi norma yang diatur pada pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. Apabila syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum sebagai suatu konsekuensi perjanjian. Kasus perjanjian perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian serta dikualifikasikan adanya itikad tidak baik dalam pembuatannya, dalam hal ini diperkuat dengan menganalisa putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 526/Pdt/G/2012/PN.Jkr.Sel. Tujuan umum, untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus, untuk mengetahui dan memahami apakah pembatalan perjanjian perkawinan bisa dilakukan secara sepihak. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif. akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian perkawinan yang dilakukan salah satu pihak yaitu perjanjian dianggap batal demi hukum, maka posisi para pihak dikembalikan kepada posisi semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search