Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lambung Mangkurat Law Journal International Journal of Law, Environment, and Natural Resources
Tavinayati Tavinayati, Tavinayati
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perlindungan Indikasi Geografis bagi Produsen Hasil Pertanian Lahan Basah di Propinsi Kalimantan Selatan Tavinayati, Tavinayati; Effendy, Mohammad; Zakiyah, Zakiyah; Hidayat, Muhammad Taufik
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 1, No 1 (2016): March
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v1i1.11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pe-megang hak  atas indikasi geografis hasil pertanian lahan basah di Kalimantan Selatan. Perlindungan hukum  diperoleh apabila pihak produsen penghasil barang hasil pertanian mengajukan pendaftaran guna memperoleh hak atas indikasi geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik penarikan sampel secara purposive sampling. Alat pengumpul data dengan studi dokumen dan wawancara.  Hasil penelitian menunjukan ada 4 (empat) tanaman khas lahan basah di Kabupaten Banjar dan Kabu-paten Barito Kuala yang  memenuhi kriteriaindikasi geografis  yaitu padi siam mutiara, padi siam saba, jeruk siam Banjar dan nenas Tamban. Pengetahuan mengenai manfaat indikasi geografis serta koperasi yang menjadi wadah produsen  banyak yang tidak aktif lagi, sehingga  menjadi  kendala bagi produsen dalam mengajukan pendaftaran indikasi geografis.
Janji Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata Halim Barkatullah, Abdul; Tavinayati, Tavinayati
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 5, No 1 (2020): March
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v5i1.148

Abstract

Janji kawin yang diingkari menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi seorang wanita, sehingga ia menggugat si laki-laki untuk memberikan kompensasi dan pemulihan nama baik atas penderitaan bathin yang dideritanya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar gugatan dari janji kawin serta untuk mengetahui  pertimbangan hakim dalam perkara yang menyangkut janji kawin. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif  dengan tipe penelitian kekaburan hukum  dengan pendekatan perundang-undangan.  Selain itu digunakan juga pendekatan konsep. Konsep tentang janji kawin, pembatalan perkawinan dan perjanjian perkawinan. Pendekatan kasus digunakan juga dalam penelitian ini karena akan mengkritisi putusan-putusan pengadilan terkait janji kawin. Sifat penelitian adalah preskriptif . Hasil penelitian menunjukan bahwa perbuatan mengingkari janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini merujuk pada  ketentuan Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, dasar gugatannya harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam  Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam kasus janji kawin  merupakan penafsiran melawan hukum dalam arti yang luas, yaitu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat
Urgensi Jaminan Fidusia dalam Pernjanjian Leasing Zakiyah, Zakiyah; Tavinayati, Tavinayati
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 3, No 1 (2018): March
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v3i1.68

Abstract

Setiap kegiatan usaha memerlukan modal baik dalam bentuk dana maupun barang modal. Pengadaan barang modal memerlukan dana yang besar. Langkah yang biasa diambil oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan barang modal adalah dengan menyewa kepada perusahaan pembiayaan seperti leasing. Dalam perjanjian leasing, kepemilikan atas barang modal berada pada Lessor (perusahaan pembiayaan), lantas apa perlunya Lessor mengikat Lessee dengan jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari perjanjian leasing dan untuk apa obyek leasing diikat dengan jaminan fidusia. Metoda yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma - norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen kontrak leasing yang banyak digunakan di perusahaan leasing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian leasing memiliki karakteristik khusus karena didalamnya mengandung 3 (tiga) jenis perjanjian yaitu perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan perjanjian sewa beli. Selama perjanjian leasing berlangsung kepemilikan obyek leasing berada pada lessor (perusahaan pembiayaan/kreditur), sehingga apabila diikat dengan jaminan fidusia hal ini merupakan perbuatan yang berlebihan, namun dalam pakteknya seringkali dengan alasan efesiensi dimana sejak awal perjanjian leasing kepemilikan obyek leasing sudah diatasnamakan lessee (debitur), sehingga untuk menghindari kerugian akibat debitur wanprestasi, maka lessor melengkapi perjanjian leasing tersebut diikuti dengan jaminan fidusia. 
The Legal Consciousness and Social Impacts of the Change in the Minimum Age for Marriage in the Indonesian Marriage Act: The Experience of Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan Tavinayati Tavinayati; Varinia Pura Damaiyanti; Lena Hanifah; Ayesha Wijayalath; Trisna Putri; Galuh Fitria Rizqyandhanita
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 2 No. 2 (2022): October Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v3i1.35

Abstract

Child marriage is still a controversial and big challenge that Indonesia has always faced, with Kalimantan Selatan as one of the Big Five Provinces with the highest number of child marriages. The Indonesian government has taken various preventive steps, one of which is revising the age limit for brides from 16 to 19 years old, enacted right before Covid-19 hit the country. However, the revision still begs questions about whether the age limit is practical due to the highest number of unregistered marriages, especially during the pandemic. This study employed the Qualitative method with a Socio-Legal approach and found that the perception and legal consciousness of the respondents were undisputed towards child marriage and disregarded the age limit and the pandemic situation.
Co-Authors Ayesha Wijayalath Galuh Fitria Rizqyandhanita Lena Hanifah Mohammad Effendy Muhammad Taufik Hidayat Trisna Putri Varinia Pura Damaiyanti Zakiyah Zakiyah