<![CDATA[Abstrak Perubahan Undang – Undang 32 tahun 2004 menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membuat kelurahan tidak lagi menjadi perangkat daerah melainkan perangkat kecamatan, mengakibatkan berubahnya status penggunaan anggaran, dimana anggaran kegiatan kelurahan sepenuhnya berada di kecamatan. Hal ini dapat berdampak bagi kinerja organisasi kelurahan yang menjadi sector pelayanan paling dekat ke masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengoptimalkan teknis penganggaran kelurahan dalam pembangunan dan pelayanan, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam penganggaran serta mencari strategi untuk mengoptimalkan penganggaran sebagai perangkat kecamatan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, wawancara tidak terpimpin dan wawancara terpimpin Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran sebagai perangkat kecamatan masih belum optimal, karena kebutuhan kelurahan harus disesuaikan dengan prioritas kebutuhan kecamatan, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami kebutuhan prioritas untuk kelurahan, tahap persetujuan menjadi faktor paling penting sebagai dasar dari dokumen pelaksanaan anggaran dan menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan maupun pelayanan, sehingga dalam prosesnya harus diperbaiki, terutama koordinasi dan komunikasi antara kecamatan dan kelurahan. Kata Kunci : Penganggaran Tahapan, Kelurahan]]>
