Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Pengembangan Bahan Ajar Materi Pendidikan Politik Bagi Guru PPKn MTs di Kabupaten Ponorogo Sunarto, Sunarto; Sulton, Sulton; Mahardhani, Ardhana Januar
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Vol 1, No 1 (2019): Juli-Desember
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.997 KB)

Abstract

Kurangnya ketrampilan guru dalam memperkuat materi pembelajaran lewat pengembangan bahan ajar terutama dalam materi pendidikan politik, menjadikan banyak siswa yang seakan apatis dengan kondisi politik disekitarnya, selain itu terlalu monotonnya pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru menjadikan siswa gampang merasa bosan dan tidak mempunyai semangat dalam mengikuti pembelajaran terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan pada masalah itu Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo akan mengadakan kegiatan pendampingan lewat program pengabdian pada masyarakat yang bertujuan untuk menambah ilmu, refreshing materi, dan mengasah kreatifitas dalam hal pembuatan bahan ajar materi pendidikan politik dalam bentuk brosur, kegiatan ini terfokus pada guru PPKn pada tingkat MTs di Kabupaten Ponorogo
PERAN CIVIL SOCIETY ORGANIZATION (CSO) DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (KAJIAN DI KABUPATEN PONOROGO) Mahardhani, Ardhana Januar; Sulton, Sulton; Sunarto, Sunarto
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 4, No 2 (2020): Mei 2020
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.585 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v4n2.p59 - 62

Abstract

Setelah memasuki era reformasi, pergerakan Civil Society Organization (CSO) di Indonesia lebih berperan sebagai penyeimbang negara, peran itupun juga berlaku pada CSO yang ada di daerah, keberadaan CSO tersebut menjadi sangat penting karena menjadi alternatif penyeimbang antara kepala daerah dan DPRD, oleh karena itu keberadaan CSO dapat menjadi bagian terpenting dalam proses  perumusan kebijakan agar lebih sehat, bersifat terbuka dan partisipatif. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang sangat dinamis dalam hal keberadaan CSO yang ada ataupun kegiatan pemerintah dalam keluarnya kebijakan. Dalam proses politik yang timbul dalam penentuan kebijakan juga melibatkan peran CSO dalam rangka untuk memperkecil polemik yang ada di masyarakat Penelitian ini menggunakan desain kualitatif diskriptif karena akan menafsirkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penelitian, didapatkan kesimpulan yaitu Kabupaten Ponorogo akan melibatkan CSO dalam rangka menjaga prinsip keterbukaan dalam good governance, adapun peran CSO tersebut adalah: 1) Menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, 2) Mengakomodasi kepentingan masyarakat, 3) Mendorong adanya jaringan antar kelompok masyarakat, dan 4) Membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta pihak ketiga.
PERAN CIVIL SOCIETY ORGANIZATION (CSO) DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (KAJIAN DI KABUPATEN PONOROGO) Mahardhani, Ardhana Januar; Sulton, Sulton; Sunarto, Sunarto
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 4, No 2 (2020): Mei 2020
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.585 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v4n2.p59-62

Abstract

Setelah memasuki era reformasi, pergerakan Civil Society Organization (CSO) di Indonesia lebih berperan sebagai penyeimbang negara, peran itupun juga berlaku pada CSO yang ada di daerah, keberadaan CSO tersebut menjadi sangat penting karena menjadi alternatif penyeimbang antara kepala daerah dan DPRD, oleh karena itu keberadaan CSO dapat menjadi bagian terpenting dalam proses  perumusan kebijakan agar lebih sehat, bersifat terbuka dan partisipatif. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang sangat dinamis dalam hal keberadaan CSO yang ada ataupun kegiatan pemerintah dalam keluarnya kebijakan. Dalam proses politik yang timbul dalam penentuan kebijakan juga melibatkan peran CSO dalam rangka untuk memperkecil polemik yang ada di masyarakat Penelitian ini menggunakan desain kualitatif diskriptif karena akan menafsirkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penelitian, didapatkan kesimpulan yaitu Kabupaten Ponorogo akan melibatkan CSO dalam rangka menjaga prinsip keterbukaan dalam good governance, adapun peran CSO tersebut adalah: 1) Menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, 2) Mengakomodasi kepentingan masyarakat, 3) Mendorong adanya jaringan antar kelompok masyarakat, dan 4) Membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta pihak ketiga.
PENGUATAN PENDIDIKAN POLITIK SEBAGAI REPRESENTASI POLITIK KEWARGAAN JELANG PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2020 Sunarto, Sunarto; Sulton, Sulton; Mahardhani, Ardhana Januar
RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (718.796 KB) | DOI: 10.46576/rjpkm.v2i1.878

Abstract

Pengabdian yang dilaksanakan ini dalam bidang pendidikan politik dengan fokus kajian tentang politik kewargaan, yaitu kajian tentang representasi sebuah organisasi masyarakat baik dalam perlakuan politik, sosial, dan budaya dalam kehidupan politiknya agar mendapat tempat dalam berkegiatan politik di kehidupan bernegara. Target yang dicapai dalam kegiatan ini adalah organisasi masyarakat mampu untuk mengkonstruksi kembali identitas kewargaannya. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan melalui daring karena adanya pandemi Covid-19. Hasil akhir dalam kegiatan ini adalah munculnya pemahaman tentang pendidikan politik, demokrasi, sebagai bentuk cakupan dari ilmu kewarganegaraan, dan tersampaikannya gambaran tentang proses pembangunan kelompok masyarakat melalui penguatan jati diri dalam rangka mempertegas tentang identitas politik dalam politik kewargaan yang bisa dilihat dari hasil pre-test dan post-test
Politik Representasi Aisyiyah dalam Pilkada Serentak Kabuapten Ponorogo Tahun 2020 Prihatin, Novita Setyo; Sulton, Sulton; Asmaroini, Ambiro Puji
Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the Politics of Representation in the Simultaneous Pilkada of Ponorogo Regency in 2020. The subject of this research is the Aisyiyah organization to reveal how the representation and control of Aisyiyah Politics in the simultaneous Pilkada in Ponorogo Regency in 2020. The primary data was obtained/sourced from the Aisyiyah administrators using the method of interviews while secondary data in the form of documents about Aisyiyah's activities were collected using the documentation method. The collected data is then processed and analyzed using the Huberman-Milles interactive analysis model. Based on this analysis, it was found that many organizations want the implementation of the 2020 simultaneous elections in the Ponorogo Regency to run healthily. One of the organizations that decided to actively participate was from the women's group, Aisyiyah. Aisyiyah's political representation has become resilient in the political field for women. Aisyiyah's embodiment is to strengthen the presence of women in the 2020 simultaneous elections in Ponorogo, namely by being a political representation and controlling the implementation of the 2020 simultaneous elections in depth.