Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Agama dan Masyarakat El-Mashlahah Mazahib
Syaikhu Syaikhu, Syaikhu
Dosen STAIN Palangka Raya
Religion Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
NUSYŪZ SUAMI: TINJAUAN KE-NUSYŪZ-AN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Syaikhu, Syaikhu
Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol 2, No 2 (2008): Jurnal Studi Agama dan Masyarakat
Publisher : LP2M IAIN Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (31.917 KB)

Abstract

Islam tidak hanya menetapkan peraturan untuk melindungi keluarga dalam arti untuk menjamin keselamatan dan kelestariannya, tetapi juga menetapkan peraturan-peraturan lainnya yang berfungsi untuk menyelesaikan secara tuntas dan sukses dalam segala persoalan hidup, atau sengketa yang timbul dalam keluarga. Jika terjadi ketegangan dalam keluarga maka suami isteri harus merahasiakannya dan berusaha mengatasi serta menyelesaikannya dengan cara yang baik. Salah salah problematika yang sering terjadi dalam sebuah kehidupan rumah tangga adalah sikap nusyūz  suami terhadap isteri, yaitu suami bersikap acuh atau tidak mempedulikan isteri dan bersikap sombong terhadapnya dengan menelantarkan  nafkah lahir dan nafkah batin, atau bahkan meninggalkan isteri sama sekali atau mendiamkan dan tidak memperdulikannya (i’radl). Bentuknya bisa berupa ucapan, perbuatan, maupun keduanya sekaligus. Dalam hukum Islam, nusyūz bisa terjadi bagi suami maupun  istri atau  kedua-duanya. Meskipun dalam menghadapi suami  yang nusyūz  istri bersabar atau mengalah, namun juga dalam hukum Islam membolehkan istri menuntut cerai. 
TAX AVOIDANCE (PENGHINDARAN PAJAK) OLEH WAJIB PAJAK DALAM PERSFEKTIF ISLAM emzaed, Ali murtado; Syaikhu, Syaikhu; soeradji, elvi; norwili, norwili; munib, munib; fitria, erry
eL-Mashlahah Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (24.859 KB) | DOI: 10.23971/el-mas.v8i1.975

Abstract

Tax Avoidance mempunyai spektrum persoalan yang luas, salah satunya adalah  transfer harga(transfer pricing). Transfer pricing merupakan salah satu  cara yang dipakai oleh wajib pajak perusahaan multinasional untuk  melakukan penghindaran pajak. Perilaku transfer pricing ini tidak dipandang sebagai perilaku yang  melanggar norma hukum  positif yang berlaku di negara kita. Padahal perilaku ini jelas-jelas telah menggerus pendapatan negara dari sektor perpajakan. Ada gap yang serius  antara aras substansi yang menjadi tujuan hukum (doelmatigheid) dengan aras kepastian hukum(rechtsmatigheid). Pada aras tujuan hukum bahwa aturan perpajakan dimaksudkan untuk pengumpulan pajak, sedangkan pada aras kepastian hukum bahwa penghindaran pajak tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan perpajakan itu sendiri. Artinya penghindaran pajak bertentangan dengan  tujuan hukum perpajakan. Peneliti  melihat persoalan ini dari perspektif hukum Islam yang didasarkan pada pendekatan normatif argumentatif. Penelitian ini telah menemukan adanya I’tikad tidak baik dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibanya membayar pajak.
TAX AVOIDANCE (PENGHINDARAN PAJAK) OLEH WAJIB PAJAK DALAM PERSFEKTIF ISLAM emzaed, Ali murtado; Syaikhu, Syaikhu; soeradji, elvi; norwili, norwili; munib, munib; fitria, erry
eL-Mashlahah Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (24.859 KB) | DOI: 10.23971/el-mas.v8i1.975

Abstract

Tax Avoidance mempunyai spektrum persoalan yang luas, salah satunya adalah  transfer harga(transfer pricing). Transfer pricing merupakan salah satu  cara yang dipakai oleh wajib pajak perusahaan multinasional untuk  melakukan penghindaran pajak. Perilaku transfer pricing ini tidak dipandang sebagai perilaku yang  melanggar norma hukum  positif yang berlaku di negara kita. Padahal perilaku ini jelas-jelas telah menggerus pendapatan negara dari sektor perpajakan. Ada gap yang serius  antara aras substansi yang menjadi tujuan hukum (doelmatigheid) dengan aras kepastian hukum(rechtsmatigheid). Pada aras tujuan hukum bahwa aturan perpajakan dimaksudkan untuk pengumpulan pajak, sedangkan pada aras kepastian hukum bahwa penghindaran pajak tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan perpajakan itu sendiri. Artinya penghindaran pajak bertentangan dengan  tujuan hukum perpajakan. Peneliti  melihat persoalan ini dari perspektif hukum Islam yang didasarkan pada pendekatan normatif argumentatif. Penelitian ini telah menemukan adanya I’tikad tidak baik dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibanya membayar pajak.
The Dispute Settlements of Inheritance in Palangka Raya: A Legal Anthropology Approach Syaikhu, Syaikhu
Mazahib VOLUME 18, ISSUE 1, JUNE 2019
Publisher : IAIN Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (978.429 KB) | DOI: 10.21093/mj.v18i1.1441

Abstract

The issue of inheritance distribution does not often lead to conflicts that must be resolved by means of litigation. In resolving conflicts that might arise, the community usually has set a separate rule to distribute inheritance. The people of Central Kalimantan, especially in the City of Palangka Raya, prioritize deliberations that are actually not contrary to Islamic law in resolving their inheritance disputes. Why and how these dispute settlements are conducted? This study uses normative-empirical methods which employs a legal anthropology approach. The results of the study show that the tradition of resolving inheritance disputes in the people of Palangka Raya City of Central Kalimantan prioritizes peaceful settlement disputes by using Islamic law first and then a family meeting is held to determine the agreeable share and distribution of assets. The principle of kinship in the protection of property (hifz al-maal) in the family is adopted, so that the community returns to share property with the negotiation method which is built on family agreements. By referring to Islamic jurisprudence on inheritance, the dispute settlements also aims at sharia compliant in order to adhere to Islamic doctrine (hifz al-din). Finally, they also adopt the principle of responsive thinking which is human based on local wisdom values in society. The conclusion of this study shows that the Palangka Raya City Society combines Islamic law and customary law in the distribution of inheritance.Keywords: dispute resolution, inheritance, Palangka Raya, legal anthropology.
Co-Authors emzaed, Ali murtado fitria, erry Munib Munib, Munib norwili, norwili soeradji, elvi