Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal Jurnal Suara Hukum
Ery Agus Priyono, Ery Agus
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ANTARA PT. BII FINANCE CENTER DENGAN PENJUAL MOBIL SHOWROOM SKY MOTOR DALAM HAL KETERLAMBATAN PEMBAYARAN MOBIL (Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/PDT.G/2013/PN.JKT.PST) Firdaus, Muhammad Aldira; Busro, Achmad; Priyono, Ery Agus
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.519 KB)

Abstract

Pelaksanaan pembiayaan konsumen pada kenyataannya tidak selalu berjalan dengan baik seperti halnya pada kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. BII Finance Center dengan Chandra Permana sebagai konsumen dan Soewiyandi, pemilik dealer showroom Sky Motor sebagai penyedia barang kosumsi berupa mobil. Pelaksanaan pembiayaan konsumen tersebut ditemukan adanya kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh PT. BII Finance Center sebagai penyedia dana.Hasil penelitian yang didapat berdasarkan penelitian secara yuridis normatif menunjukkan bahwa PT. BII Finance Center tidak menyediakan dana bagi Chandra Permana atau dengan kata lain tidak membayarkan harga mobil Toyota Alphard tahun 2003 kepada Soewiyandi. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan kerugian pada Soewiyandi, pemilik dealer showroom Sky Motor hingga Soewiyandi menggugat PT. BII Finance Center melalui Pengadilan Neger Jakarta Pusat dan hakim menjatuhkan Putusan Nomor 495/PDT.G/2013/PN.JKT.PST yang menyatakan bahwa PT. BII Finance Center telah melakukan wanprestasi terhadap Soewiyandi. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pihak dalam kegiatan pembiayaan konsumen seperti perusahaan pembiayaan, konsumen maupun dealer diharapkan dapat memerhatikan hak serta kewajiban masing-masing dan mekanisme yang berlaku.
PELANGGARAN DIREKTUR DANA PENSIUN PERTAMINA DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (KASUS PUTUSAN MA NOMOR 7/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI) Kusuma, Irfan Yahya Gita; Budiharto, Budiharto; Priyono, Ery Agus
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (958.63 KB)

Abstract

Ketika pasar lebih terbuka dan mendunia, serta bisnis menjadi lebih dan kompleks Good Corporate Governance (GCG) merupakan isu yang semakin berkembang di dunia dan juga di Indonesia terutama 10 tahun terakhir ini. Penerapan GCG menjadi suatu aspek penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan jalannya perusahna tersebut telah mematuhi prinsip-prinsip GCG yaitu fairness, transparency, accountability, indenpendency, dan responsibility. Kelima prinsip tersebut mencerminkan niat baik perusahaan dalam menjalankan usahannya kepada stakeholders-nya, baik yang langsung maupun yang tidak langsung.Berdasarkan hasil penelitian, Akibat dari pembelian saham tanpa sepengetahuan direksi lainnya yang dilakukan oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, yaitu dapat merugikan perusahaan dan merusak struktur organisasi dalam perusahaan tersebut, dengan adanya perbuatan tersebut Muhammad Helmi Kamal Lubis telah melanggar prinsip Good Corporate Governance. Pelanggaran dalam kasus ini tidak hanya merugikan dalam perusahaan namun dapat berdampak merugikan juga dari luar perusahaan.
Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum Priyono, Ery Agus; Benuf, Kornelius
Jurnal Suara Hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v2n1.p54-70

Abstract

Law is a means to achieve the order and welfare of the community. One of the sources of law is doctrine. The doctrine is essentially the opinion of a legal expert on a real legal issue. When discussing legal opinions, the term legal opinion is also known. Doctrine and Legal Opinion are mostly the same, namely the legal opinion of a legal expert on a real legal problem. If we agree that Doctrine and Legal Opinion are the same way in much of the literature that is mentioned as a source of law is the only doctrine, whereas where is legal opinion placed in the formation of a law? This paper will explain the position of Legal opinion as a source of law.
Co-Authors Achmad Busro Benuf, Kornelius Budiharto Budiharto Firdaus, Muhammad Aldira Kusuma, Irfan Yahya Gita SITI MAHMUDAH