Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

7.312

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS Diponegoro Law Journal Al-'Adalah Jurnal Hukum Novelty Tadulako Law Review JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Varia Justicia JURNAL CENDEKIA HUKUM Diponegoro Private Law Review Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA JURNAL USM LAW REVIEW Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Hang Tuah Law Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan

Paramita Prananingtyas

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Author-ID : 604116

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 63 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

EXISTENCE AND POSITION OF ISLAMIC ECONOMIC LAWS IN INDONESIA Pratama, Angkat Poenta; Disemadi, Hari Sutra; Prananingtyas, Paramita
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 27, No 2 (2019): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

The Islamic economy in Indonesia has the potential to continue to grow and has great benefits for the welfare of the economy. The Islamic economic system has also penetrated the real sector with the presence of several types of sharia businesses that include halal food and medicine, Islamic fashion, and even sharia tourism. This study aims to determine the existence and position of Islamic economic law in Indonesia. The research method used in this study is normative juridical. The existence of the Islamic economy is marked by the mushrooming of Islamic-based financial institutions, for example, Islamic Banking, and Islamic Non-Bank Financial Industry (IKNB). The position of Islamic economic law in the Indonesian legal system is no longer just because of historical demands and population because the majority are Muslim but the needs of the wider community. Sharia economic law is felt to be fair so that it can oversee the welfare of the people aspired by the Indonesian people.

PEMANFAATAN DOKUMEN ZONA NILAI TANAH (ZNT) SEBAGAI DASAR PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Maimanah, Zahra Amalia; Ispriyarso, Budi; Prananingtyas, Paramita
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH Niswa, Erin; ALW, lita Tyesta; Prananingtyas, Paramita
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KEAGENAN PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PARA AGEN Syarief, Ahmad; Prananingtyas, Paramita; Sukma, Novira Maharani
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

PELAKSANAAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (STUDI PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI KOTA SEMARANG) Widya, Emy; Prananingtyas, Paramita; Ispriyarso, Budi
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

PERAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) DALAM PENETAPAN TARIF DIANTARA NOTARIS KOTA BALIKPAPAN Putri, Nindy; Prananingtyas, Paramita
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

The determination of notary honorarium constitutes an essential factor of cost imposition for people who want to use notary service or as the criterion in order to avoid tariff warfare between the notaries thus the unfair competition does not exist. This research used Juridical Empirical research as a method. Based on the discussions, it could be concluded that: The agreement of tariff determination which conducted by the notary is legal for the provision of Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, The effort which is done by regional board of INI in order to prevent unfair competition could be conducted preventively and repressively, The form of supervision from the regional board of INI was conducted through regional council. Â Keywords: Notary, Notary Honorarium.Â AbstrakÂ Penetapan honorarium Notaris merupakan suatu faktor penting yang menjadi dasar pengenaan tarif bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa Notaris juga sebagai patokan agar tidak terjadi perang tarif diantara para Notaris sehingga tidak memunculkan persaingan tidak sehat antara Notaris. Metode yang digunakan adalah menggunakan penelitian hukum Yuridis Empiris. Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa Perjanjian penetapan tarif yang dilakukan oleh Notaris tidak melanggar ketentuan Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; upaya yang dilakukan oleh Pengda INI Kota Balikpapan guna mencegah persaingan tidak sehat bisa dilakukan secara preventif maupun secara represif dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pengda INI dilakukan melalui Dewan Kehormatan Daerah.Â Kata Kunci: Notaris, Honorarium Notaris

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PERBANKAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK Syaifuddin, Luthfi; Prananingtyas, Paramita
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Electronics is now a necessity for modern society to use it as a means of payment. In the trade business for example, technological advances have given rise to the method of transactions known as E-Commerce (Electronic Commerce). The use of internet facilities is a technological advancement that can be said to support the overall spectrum of commercial activities. The method of approach used in this study is empirical juridical, which uses the primary data of BNI leadership Kcp Ngaliyan through interviews and secondary data through library research. All data collected was analyzed using a qualitative method then presented descriptively so that a conclusion was obtained. Based on the results of the study Legal protection for customers of E-Banking users has not run properly. Legal safeguards against customers of E-Banking users can only be realized with the participation of various parties. The customer must be more proactive in knowing his rights and obligations and also the Bank should be more open and improve its performance. Also Electronic Information and Transactions require a more representative formulation that can reach all forms of crime using E BankingÂ Keywords: Customer Legal Protection, Electronic TransactionsÂ AbstrakElektronik saat ini merupakan suatu kebutuhan masyarakat modern untuk menggunakannya sebagai sarana pembayaran. Dalam bisnis perdagangan misalnya, kemajuan teknologi telah melahirkan metode bertransaksi yang dikenal dengan istilah E-Commerce ( Electronic Commerce ). Penggunaan sarana internet merupakan suau kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spectrum kegiatan komersial.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang menggunakan data primer pimpinan BNI Kcp Ngaliyan melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Seluruh data yang tekumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Berdasarkan pada hasil penelitian Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna E-BankingÂ belum berjalan sebagaimana mestinya. Upaya Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna E-Banking hanya dapat terwujud dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak. Pihak nasabah harus bersikap lebih proaktif untuk mengetahui hak dan kewajibannya dan juga pihak Bank hendaknya lebih bersikap terbuka dan memperbaiki kinerjanya. Juga Informasi dan Transaksi Elekronik diperlukan perumusan yang lebih representatif yang dapat menjangkau semua bentuk kejahatan dengan menggunakanÂ E Banking.Â Kata kunci : Perlindungan Hukum Nasabah, Transaksi Elektronik

ANALISA YURIDIS PENGAWASAN KPPU ATAS TINDAKAN MERGER YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA Putri, Preeti Kartika; Prananingtyas, Paramita; Mahmudah, Siti
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.621 KB)

Merger merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mempertahankan dan memperkuat posisinya dalam persaingan usaha, karena merger dapat memperbesar penguasaan pangsa pasar. Merger marak dilaksanakan oleh berbagai perusahaan di Indonesia. Tindakan merger perusahaan, termasuk perusahaan pertambangan di Indonesia memperoleh pengawasan dari segi hukum persaingan usaha melalui KPPU. Merger perusahaan pertambangan yang tidak dikendalikan dapat memunculkan potensi monopoli dalam pasar bersangkutan. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai pengaturan tentang merger bagi perusahaan pertambangan di Indonesia dan pengawasan KPPU atas tindakan merger tersebut. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan undang â€“ undang. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka untuk dapat dilakukan analisis secara kualitatif terhadap obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan yang akan melaksanakan merger tunduk pada ketentuan hukum perseroan terbatas dan hukum persaingan usaha. Tidak ada pengaturan mengenai merger dalam hukum pertambangan Indonesia. Pengawasan terhadap merger perusahaan pertambangan oleh KPPU dapat dilakukan secara preventif sebelum merger (konsultasi) maupun secara represif setelah merger (pemberitahuan) untuk mencari indikasi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Ruang lingkup pengawasan KPPU juga meliputi kepatuhan perusahaan pertambangan dalam hal pemberitahuan merger. Pelanggaran terhadap ketentuan merger akan diperiksa oleh KPPU untuk selanjutnya diberi hukuman apabila terbukti melakukan pelanggaran.

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK APABILA TERJADI PENYIMPANGAN PENATAUSAHAAN REKENING YANG DILAKUKAN PIHAK TERAFILIASI DALAM PERBANKAN Azmi, Ulul; Prananingtyas, Paramita; Mahmudah, Siti
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.822 KB)

Pada era globalisasi ini kehidupan manusia mengalami banyak perkembangan termasuk dalam bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi membuat lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam menunjang kehidupan ekonomi masyarakat di suatu negara. Berbagai jenis usaha ditawarkan oleh bank seperti kredit dan tabungan deposito yang dapat membantu dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Terdapat beberapa prinsip hukum perbankan yang harus dilaksanakan oleh setiap bank agar aktivitasnya dapat berjalan lancar dan dapat terhindar dari risiko. Berdasarkan penelitian, walaupun etika dan pola pelayanan pegawai bank telah diatur. Kenyatannya kegiatan perbankan tidak terlepas dari penyimpangan penatusahaan para pihak terafilasi dalam perbankan sebagai individu yang memiliki kewenangan dalam industri perbankan, penyimpangan penatausahaan tersebut memberikan kerugian pada nasabah bank. Kerugian pada nasabah menjadi tanggungjawab pihak terafiliasi yang melakukan perbuatan melawan hukum dan bank sebagai institusi.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI MEREK DAGANG YANG BELUM TERDAFTAR PADA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1594 K/PID.SUS/2012) Amalia, Putri; Prananingtyas, Paramita; Budiharto, Budiharto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.005 KB)

Pemberian izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain dapat berupa perjanjian lisensi. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemegang lisensi yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual serta untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian lisensi yang sudah dicatatkan tidak berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dimana kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan terkait hak atas merek. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwasannya Perjanjian lisensi yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tidak langsung berarti tidak memiliki perlindungan hak ekslusif yang diberikan oleh Negara dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi yang sudah dicatatkan tidak berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku tetap memiliki kekuatan hukum yang sah asalkan perjanjian yang dibuat tetap memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian lisensi. KUHPerdata mengenal 4 unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah). Saran yang diberikan adalah Perjanjian lisensi yang telah dibuat harus dimohonkan pencatatannya kepada Menteri memalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Perjanjian lisensi yang dibuat harus melibatkan akta Notaris.Â

Co-Authors Abdurrohim, Muhammad Dzakki Achmad Budiman Adikta Nugroho Ahmad Syarief, Ahmad Aminah Aminah Aminudin Aziz Anda Narulita, Hardita Angkat Poenta Pratama Athaya, Ghina Beta Avissa Boni Kristobaik Simangunsong Buana, Chriselda Febriany Kartika Budi Ispriyarso Budi Santoso Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Cahyaning Ratri P Dewanti Nur Indrati Diba, Nabilah Farah Disemadi, Hari Sutra Dita Veronika Dwi Budi Santoso Edy Sismarwoto Erlangga Nugraha Fifiana Wisnaeni Gabriela Pristya Cahyaningtyas Gika Asdina Firanda Giovanni Bagas Hizkia Gubanov, Konstantin Hafidh Prasetyo, Mujiono Hapsari, Shabrina Hari Sutra Disemadi Hari Sutra Disemadi Hari Sutra Disemadi Hari Sutra Disemadi Harsono, Ivan Hendro Saptono Hendro Saptono Husin Husin Irawati Irawati Irawati Irawati Irawati Irawati Irma Cahyaningtyas, Irma Ismoyo Aji, Anton Kholis Roisah Konstantin Gubanov Kunto Dewandaru, Hilarius Lita Tyesta ALW Lumbanraja, Anggita Doramia Maimanah, Zahra Amalia Meitiarany Bakhtiar, Rahmah Muhamad Azhar, Muhamad Muhammad Adry Setyawan Muhammad Dzikirullah H. Noho Muhammad Mizan Aufa Nabila, Nisa Ninik Zakiyah Ninik Zakiyah Niswa, Erin Novira Maharani Sukma Novira Maharani Sukma, Novira Maharani Nur Aisyah Thalib Nur, Aisyah Amini Prasetyo, Mujiono Hafidh Pratama, Angkat Poenta Priscilla D Z Saragih Putri Amalia Putri Islami, Nabilla Putri, Nindy Putri, Preeti Kartika Putri, Trisa Mardeta Ratna Kumala Sari Rinaldy Ridwan Noor Rinitami Njatrijani Ristiyana, Gandes Robertha Nimas Ayu R Sartika Nanda Lestari, Sartika Nanda Siti Mahmudah SITI MAHMUDAH Siti Zulaekhah Sukirno Sukirno Suteki, Suteki Syaifuddin, Luthfi Tanaya Setiadi, Andika Thariq, Muhammad Trinah Asi Islami Ulul Azmi Widya, Emy Winarso, Teguh Yadev, Marconery Zakiyah, Ninik Zhahara, Sekarressie Pathria

Title

Found 63 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 63 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 63 Documents
Search