Garuda - Garba Rujukan Digital

PARTISIPASI PUBLIK MELALUI PUBLIC HEARING DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK Solihah, Ratnia
JURNAL TAPIS Vol 13, No 2 (2017): Jurnal Tapis
Publisher : UIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tapis.v13i2.2039

AbstrakÂ Tulisan ini mengkaji tentang pentingnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan publik, khususnya dalam bentuk public hearing. Dengan public hearing, permasalahan terjadinya distorsi antara input dan output kebijakan akan dapat dihindari. Walaupun secara substansial partisipasi publik yang berhubungan dengan proses perumusan kebijakan publik atau proses pembentukan peraturan perundang-undangan (tingkat DPR) atau peraturan daerah (tingkat DPRD) dijamin dan diatur dalam pasal 53 UU No.10 Tahun 2004, namun mekanisme dan teknik memberikan masukan dan mengakomodasi masukan masyarakat masih belum diketahui secara luas, baik meliputi implementasi metode-metode partisipatif dalam merancang maupun dalam memutuskan sebuah kebijakan bersama eksekutif. Selain itu, hasil public hearing juga masih dirasakan belum memuaskanÂ masyarakat/publik. Berdasarkan kajian melalui studi literatur dan dokumentasi, dapat ditunjukkan bahwa ruang-ruang partisipasi formal yang tersedia di DPR/DPRD berada pada tingkat konsultasi, di mana dalam ruang-ruang itu terjadi komunikasi dua arah antara publik dengan anggota DPR/DPRD. Tetapi seringkali ruang-ruang tersebut dijadikan sekedar alat melegitimasi pokok-pokok pikiran dan RUU/Raperda yang sudah disusun DPR/DPRD. Bila dipahami dengan cara pandang seperti ini, maka secara substansialÂ ruang-ruang partisipasi formal yang disediakan DPR/DPRD tersebut turun pangkat pada tingkat therapy dimana yang terjadi sebetulnya adalah semacam sosialisasi atau pengarahan dari DPR/DPRD kepada publik. Sebaliknya pada ruang partisipasi publik informal, dapat dilihat bahwa tinggi rendahnya partisipasi publik ditentukan sendiri oleh masyarakat/publik. Ruang partisipasi publik informal yang dibentuk kelompok masyarakat berada pada tingkat plakasi, dimana komunikasi sudah meningkat pada tahap negosiasi; tetapi otoritas pengambilan keputusan tetap berada di tangan badan legislatif (DPR/DPRD).Â Kata Kunci: Partisipasi Publik, Public Hearing, Kebijakan PublikÂ

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PASCA PEMILU 2014: PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASINYA Solihah, Ratnia; Witianti, Siti
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Fungsi legislasi DPR periode 2014-2019 merupakan perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang, yang dalam pelaksanaannya dinilai rendahÂ bila dibandingkan dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.Â Hal ini dapat dilihat melalui produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dari tahun 2015 sampai 2016 ini yang jauh dari target prolegnas yang telah ditetapkan.Kurang optimalnya fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR ditengarai oleh beberapa hal, mulai dari rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang kurang memperhatikan tingkat pendidikan, pengalaman dan kapabilitasnya sebagai calon wakil rakyat, kurangnya kemampuan atau skill SDM anggota legislatif dalam memahami substansi UU, belum dipahami dan dilaksanakannya mekanisme kerja DPR dan peraturan perundang-undanganÂ yang terkait dengan tugasnya sebagai anggota DPR,Â serta belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas teknis dan administratif oleh anggota DPR dalam menjalankan proses legislasi. Â Selain itu faktor kerjasama di antara anggota DPR dalam menyusun dan membentuk kebijakan, terjadinya tarik menarik kepentingan dalam proses legislasi dalam DPR serta ketentuan UU No. 17 tahun 2014 yang mengatur tentang tugas Badan Legislasi, dengan hilangnya salah satu tugas wewenang Badan Legislasi dalam mengajukan usulan RUU, yang juga berimbas pada kurangnya produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut.

PENTINGNYA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGAWAL PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS DAN DEMOKRATIS Solihah, Ratnia; Bainus, Arry; Rosyidin, Iding
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 3, No 1 (2018): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Tulisan ini mengkaji tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu, yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan demokratis. Walaupun telah dibentuk berbagai lembaga pengawas pemilu, baik di tingkat Pusat (Bawaslu), di tingkat Daerah (Panwaslu), maupun DKPP sebagai lembaga yang khusus menangani pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, namunÂ dalam penyelenggaraannya masih ditemui berbagai pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta, partai politik, birokrasi, masyarakat maupun penyelenggara pemilu, sehingga pemilu dinilai kurang berintegritas dan kurang demokratis. Dengan dilibatkannya stakeholder dan masyarakat secara independen dalam mengawasiÂ penyelenggaraan pemilu, diharapkan proses pemilu yang demokratis akan terwujud. Melalui studi literatur, tulisan ini mengkaji tentang aspek-aspek yang terkait dengan pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu serta beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengawal penyelenggaraan pemilu untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan demokratis.Â

PENGARUH DINAMIKA INTERNAL PARTAI TERHADAP STRATEGI POLITIK PARTAI AMANAT NASIONAL PASCA KONGRES IV TAHUN 2015 Solihah, Ratnia
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 2 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Internal conflict within a political party commonplaces in political institutions, especially in the context of fighting for power or leadership in a party. But internal conflicts in the electoral process currently Chairman of the PAN congressional IV in Bali in 2015 does not lead to a prolonged conflict until the dualism of leadership of a party or departure of chairman candidate who lost in the political competition by setting up a new political party. Post-election of Chairman of the National Mandate Party Zulkifli Hasan replacing Hatta Rajasa. Raises the political dynamics of internal new has happened in the PAN, which also affects changes in political strategy PAN good political strategy for the internal PAN and external PAN, which aims to increase the capabilities of the party, the public trust/ society against the PAN and to improve electability PAN in elections in 2019.Â

POLA RELASI BISNIS DAN POLITIK DI INDONESIA MASA REFORMASI: KASUS RENT SEEKING Solihah, Ratnia
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Patterns of business and political relations in the reform period is one form of transformation of theÂ pattern of political and business relations of the New Order. This relation involving actors in theÂ political and economical sector through the actions taken to share the resources of the state, whereÂ the practice of rent seeking is done openly in a democratic regime. Rent seeking in the reformÂ period was transformed through regime change, from the authoritarian New Order regime toÂ democratic regime in reform period. In the transformation process, rent seeking growing not onlyÂ among economical and political / governmental actors at the central level but also extends to localactors. The shift in the relation of power from the center to the regions shifting the map ofÂ corruption that was once centralized and then spread to smaller level of area. Pattern of businessÂ and political relationships was transformed due to the reorganization of the business actors duringÂ the New Order to the current political situation to keep control of economic resources; TheÂ appearance of new businesses as new economic powers; and the presence of political/governmentalÂ actors still dominated by predatory power relations and clientelism.

FENOMENA FRAGMENTASI PARTAI POLITIK VERSUS PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD INDONESIA Solihah, Ratnia
JURNAL TAPIS Vol 14, No 1 (2018): Jurnal Tapis
Publisher : UIN Raden Intan Lampung

AbstrakTulisan ini mengkaji tentang fenomena fragmentasi partai politik versus penerapan parliamentary threshold Indonesia. Pasca reformasi, fenomena munculnya partai-partai baru di Indonesia, selain karena implikasi dari proses demokrasi sertacorak masyarakat Indonesia yang plural, juga karenabelum ketatnya penerapan regulasi atau aturan-aturan didalam pemilu, khususnya yang berkaitan dengan threshold. Para elite yang partai politiknya tidak lolos threshold masih leluasa membentuk partai baru.Oleh karenanya secara langsung dan dalam jangka pendek, penggunaan threshold seperti ini tidak akan mengurangi jumlah partai yang ada yang sebetulnya bertujuan untuk mewujudkan multipartai yang sederhana, yang dapat mengurangi jumlah partai politik. Namun secara tidak langsung dan dalam jangka panjang, penggunaan threshold seperti ini diharapkan bisa mengurangi jumlah partai politik. Solusi untuk menyederhanakan sistem multipartai antara lain membuat regulasi bahwa partai yang tidak lolosParliamentary Threshold dilarang mengkuti pemilu dua kali secara berturut-turut. Tidak hanya partai yang dilarang, melainkan elitenya juga dilarang untuk membuat partai baru. Yang terakhir ini perlu untuk menghindari upaya metamorfosis partai politik sebagaimana yang terjadi sebelumnya.

FENOMENA FRAGMENTASI PARTAI POLITIK VERSUS PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD INDONESIA Solihah, Ratnia
JURNAL TAPIS Vol 14, No 1 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

AbstrakTulisan ini mengkaji tentang fenomena fragmentasi partai politik versus penerapan parliamentary threshold Indonesia. Pasca reformasi, fenomena munculnya partai-partai baru di Indonesia, selain karena implikasi dari proses demokrasi sertacorak masyarakat Indonesia yang plural, juga karenabelum ketatnya penerapan regulasi atau aturan-aturan didalam pemilu, khususnya yang berkaitan dengan threshold. Para elite yang partai politiknya tidak lolos threshold masih leluasa membentuk partai baru.Oleh karenanya secara langsung dan dalam jangka pendek, penggunaan threshold seperti ini tidak akan mengurangi jumlah partai yang ada yang sebetulnya bertujuan untuk mewujudkan multipartai yang sederhana, yang dapat mengurangi jumlah partai politik. Namun secara tidak langsung dan dalam jangka panjang, penggunaan threshold seperti ini diharapkan bisa mengurangi jumlah partai politik. Solusi untuk menyederhanakan sistem multipartai antara lain membuat regulasi bahwa partai yang tidak lolosParliamentary Threshold dilarang mengkuti pemilu dua kali secara berturut-turut. Tidak hanya partai yang dilarang, melainkan elitenya juga dilarang untuk membuat partai baru. Yang terakhir ini perlu untuk menghindari upaya metamorfosis partai politik sebagaimana yang terjadi sebelumnya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 (Studi Pada Organisasi Kepemudaan Kecamatan Bantarujeg) Budi Antono; Ratnia Solihah; Antik Bintari
ASPIRASI Vol 11 No 2 (2021): Agustus
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Latar belakang ketertarikan penulis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Majalengka Tahun 2018, dilihat dari fenomena dan indikator Partisipasi pemuda di Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, Selain darikemunculan beberapa kelompok, hal yang tak kalah menarik dalam pertarungan pilkada tersebut adalah persaingan sengit pasangan calon dalam merebut simpatik dari masyarakat penulis menganggap penting di lakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda di Kecamatan Bantarujeg dalam Pemililan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018. Sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan ilmu atau teori-teori serta memberikan wawasan bagi partisipasi pemuda di Kecamatan Bantarujeg dalam pengembangan ilmu Politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu peneliti terlibat secara langsung selama proses penelitian, berbagai langkah yang melibatkan peneliti, paradigma teoritis, strategi penelitian, metode pengumpulan data, maupun pengembangan interpretasi serta pemaparan atau persentasi. Teori yang digunakan teori partisipasi politik adalah salah satu kajian yang menguraikan mengenai pentingnya memahami demokrasi, partisipasi politik dipercaya sebagai alat untuk memperoleh kebijakan yang diharapkan. partisipasi politik mempunyai unsur-unsur pemerintahan demokrasi lainnya, seperti rasionalitas, control, member respon yang cepat, fleksibilitas, legitimasi dan resolusi konflik. Di penelitian ini ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda merupakan hasil dari partisipasi masyarakat dalam menentukan kehidupan masyarakat itu sendiri. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimipin dalam pilkada di Kecamatan Bantarujeg pada saat ini. Oleh karena itu, citra social, perasaan emosiaonal, citra kandidat, peristiwa mutakhir, dan peristiwa personal, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda di Kecamatan Bantarujeg dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018, dalam mengembangkan, memelihara dan mensejahterakan pemuda-pemuda atau masyarakat Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka untuk mencapai tujuannya.

PERAN KPK DALAM MENGAWAL PENGALOKASIAN DANA BANTUAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19 Ratnia Solihah; Triono Triono
JURNAL TAPIS Vol 16, No 2 (2020): Jurnal Tapis
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

AbstractThe Covid-19 outbreak has had an impact on many aspects, including social and economic aspects. One of the government's efforts to overcome these economic and social impacts is through a social assistance program for the affected communities. The provision of social assistance funds in a pandemic situation opens gaps in corruption, where supervision and openness are weak and lacking because speed and wide affordability are prioritized, and are suspected of various irregularities and abuse of authority by irresponsible authorities. For this reason, the KPK as an agency in charge of preventing corruption, plays an active role in overseeing the allocation and use of Covid-19 social assistance funds at the Central and various regions. Through qualitative methods with literature studies, it can be identified and explained that the role of the KPK in overseeing the allocation of social assistance funds during the Covid-19 pandemic can be seen through the prevention, prosecution and education approach which is the implementation of KPK's duties based on Law Number 19 of 2019.Keywords: Role, KPK, Guarding, Allocating, Social AssistanceAbstrakWabah Covid-19 berdampak pada banyak aspek, antara lain pada aspek sosial dan ekonomi. Salah satu upaya pemerintah menanggulangi dampak ekonomi dan sosial tersebut adalah melalui program bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak tersebut. Pemberian dana bansos di situasi pandemi membuka celah korupsi, dimana pengawasan dan keterbukaan itu menjadi lemah dan kurang karena yang diutamakan kecepatan dan keterjangkauan yang luas, serta ditengarai oleh adanya berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak berwenang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu KPK sebagai lembaga yang bertugas melakukan pencegahan tindak korupsi, berperan aktif mengawal pengalokasian dan penggunaan dana bansos Covid-19 di Pusat berbagai daerah. Melalui metode kualitatif dengan studi literatur, dapat diidentifikasi dan dijelaskan bahwa peran KPK dalam mengawal pengalokasian dana bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 dapat dilihat melalui pendekatan pencegahan, penindakan dan edukasi yang merupakan implementasi tugas KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.Kata kunci: Peran, KPK, mengawal, pengalokasian, bantuan sosial

PARTISIPASI PUBLIK MELALUI PUBLIC HEARING DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK Ratnia Solihah
JURNAL TAPIS Vol 13, No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstrak Tulisan ini mengkaji tentang pentingnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan publik, khususnya dalam bentuk public hearing. Dengan public hearing, permasalahan terjadinya distorsi antara input dan output kebijakan akan dapat dihindari. Walaupun secara substansial partisipasi publik yang berhubungan dengan proses perumusan kebijakan publik atau proses pembentukan peraturan perundang-undangan (tingkat DPR) atau peraturan daerah (tingkat DPRD) dijamin dan diatur dalam pasal 53 UU No.10 Tahun 2004, namun mekanisme dan teknik memberikan masukan dan mengakomodasi masukan masyarakat masih belum diketahui secara luas, baik meliputi implementasi metode-metode partisipatif dalam merancang maupun dalam memutuskan sebuah kebijakan bersama eksekutif. Selain itu, hasil public hearing juga masih dirasakan belum memuaskan masyarakat/publik. Berdasarkan kajian melalui studi literatur dan dokumentasi, dapat ditunjukkan bahwa ruang-ruang partisipasi formal yang tersedia di DPR/DPRD berada pada tingkat konsultasi, di mana dalam ruang-ruang itu terjadi komunikasi dua arah antara publik dengan anggota DPR/DPRD. Tetapi seringkali ruang-ruang tersebut dijadikan sekedar alat melegitimasi pokok-pokok pikiran dan RUU/Raperda yang sudah disusun DPR/DPRD. Bila dipahami dengan cara pandang seperti ini, maka secara substansial ruang-ruang partisipasi formal yang disediakan DPR/DPRD tersebut turun pangkat pada tingkat therapy dimana yang terjadi sebetulnya adalah semacam sosialisasi atau pengarahan dari DPR/DPRD kepada publik. Sebaliknya pada ruang partisipasi publik informal, dapat dilihat bahwa tinggi rendahnya partisipasi publik ditentukan sendiri oleh masyarakat/publik. Ruang partisipasi publik informal yang dibentuk kelompok masyarakat berada pada tingkat plakasi, dimana komunikasi sudah meningkat pada tahap negosiasi; tetapi otoritas pengambilan keputusan tetap berada di tangan badan legislatif (DPR/DPRD). Kata Kunci: Partisipasi Publik, Public Hearing, Kebijakan Publik

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search