Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Andi Gau Kadir, Andi Gau
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa Gazali, Heri; Kadir, Andi Gau
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Purpose of this writing is: 1) to know executable accomplishment PNPM Mandiri program in Salumaka village Mamasa regency; (2) to know the benefit of PNPM Mandiri program in Salumaka village Mamasa regency. This research be held less more 3 weeks and be located in Salumaka village. Result of the research showing that : (1) accomplishment of the main road manufacture village with concrete pavement rebates have done and helping people in agricul­tural marketing. (2) The main road of the village must be treated to order can be long lasting and useful for the people in daily activity.Keywords: PNPM, Execution, Mamasa cityAbstrak: Tujuan dari penulisan ini adalah : (1) untuk mengetahui pencapaian hasi pelaksanaan program PNPM MandiIr di Desa Saluaka Kabupaten Mamasa ; (2) untuk mengetahui manfaat program PNPM Mandiri di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa. Penelitian ini berlangsung kurang lebih 3 minggu dan berlokasi di Desa Salumaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pencapaian pembuatan jalan poros desa dengan perkerasan rabat beton telah terselesaikan dan membantu masyarakat dalam hal pemasaran hasil pertanian (2) jalan pros desa harus dijaga kondisnya agar bisa bertahan lama agar bermanfaat bagi masyarakat dalam pelaksanaa kegiatan sehari-hariKata kunci: PNPM, Pelaksanaan, Kota Mamasa.
Sekapur Sirih Masalah Politik di Sulawesi Selatan Kadir, Andi Gau
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 1, Januari 2009
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arus reformasi dalam kehidupan politik di Sulawesi Selatan membawa perubahan dan dampak relatif besar. Perubahan di bidang politik antara lain berupa  meningkatnya “partisipasi politik” yang diindikasikan dalam bentuk kebebasan dan keterbukaan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berorganisasi sesuai aturan perundang-undangan. Di Sulawesi Selatan pada Pemilu legislatif tahun 2004, ada 24 partai politik yang bersaing memperebutkan calon legislatif sejumlah 75 kursi DPRD Sulawesi Selatan. Tetapi sayangnya tidak sampai 50% partai-partai politik yang bersaing mampu menempatkan wakilnya di DPRD Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan besarnya “energi politik” yang terbuang tanpa mencapai sasaran-sasarannya. Demikian pula halnya, implementasi otonomi daerah, disatu sisi menawarkan berbagai peluang bagi daerah untuk berkembang lebih optimal, tetapi disisi lain menghadapi tantangan yang cukup besar pula. Tantangan yang mungkin dihadapi antara lain kemampuan kelembagaan pemerintah daerah, termasuk kapasitas kepemimpinan formal maupun non formal.
Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang pada Pemilukada 2013 Hastutiyani, Hastutiyani; Kadir, Andi Gau; Irwan, Andi Lukman
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1, Januari 2012
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This writing intend for showing that generally task implementation and commission authority of general election (KPU) Pinrang Regency on pemilukada 2013 have a good progress, one of them are seen in the high level of elector participants that reach value until 79,92% based on KPU data and none of the constitutional court lodge a claim for it. Besides that, KPU have coordina­ting, executing and controlling based on constitutional rules. Although so cannot be deniable there are few problems and mistaken in pemilukada execution. There are some factors that support on task implementation and authority of KPU in pemilukada 2013 including : 1)government policy/ rules about pemilukada, 2) the political behavior of election participant, candidates in election, and success team, 3) the participant of people. While obstacle factors are : 1) lack of contact between KPU and Panwaslu, 2) incidentally society apathetic to all the tech­nical stuff about pemilu, 3) lack of socialization attention that clearly and directly talk about constitutional rules and KPU rules concerning pemilukada execution to all executioner start from PPK, PPS and KPPS.Keywords: authority, kpu, pemilukadaAbstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa secara umum implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang pada Pemilukada tahun 2013 berjalan dengan baik, salah satunya terlihat dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai angka 79,92% berdasarkan data KPU dan tidak adanya gugatan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, KPU telah mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan men­gendalikan semua tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri ditemukan beberapa permasalahan serta kendala dalam penyelenggara­an Pemilukada. Adapun faktor-faktor yang mendukung implementasi tugas dan wewenang KPU pada Pemilukada tahun 2013, yaitu: 1) Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pemi­lukada; 2) Perilaku politik peserta Pemilu, kandidat- kandidat dalam Pemilu, dan tim sukses; dan 3) Parsi­tipasi Masyarakat. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya,yaitu Faktor internal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri serta faktor eksternal,yaitu 1) Kurangnya sinergitas an­tara KPU dan Panwaslu; 2) Masyarakat notabene masih terkesan acuh tak acuh dalam menge­tahui hal-hal teknis terkait pemilihan; 3) Kurang diperhatikannya sosialisasi yang jelas dan ter­arah mengenai Peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU tentang penyelenggaraan Pem­ilukada kepada setiap jajaran Penyelanggara mulai dari PPK, PPS dan KPPS.Kata kunci: wewenang, kpu, pemilukada
Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Zulfiani, Zulfiani; Kadir, Andi Gau; Nurlinah, Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 2, Juli 2012
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper is about of local government in empowering coastal communities throughly empowerment programs that have been run in Polewali. Data accumulation methods is used in this study is the method of observation, documentation, and Interview. The results of research that has been done to prove that the role of the local Government in Coastal Community Empowerment through empowerment programs in Polewali been implemented in full in accordance with applicable regulations. Although there is a lack of coordination in the dissemination of this program. Helpful assistance fund to help financial problems (capital) and improving the productivity of fishermen.Keywords: empowerment, coast, fishermanAbstrak: Tulisan ini mengenai peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat pesisir melalui program pemberdayaan yang telah dijalankan di Kecamatan Polewali. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melaui program pemberdayaan di Kecamatan Polewali telah dilaksanakan secara utuh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Walaupun ada sedikit kurang koordinasi dalam sosialisasi program ini. Dana bantuan bermanfaat membantu masalah keuangan (permodalan) dan meningkatkan produktifitas nelayan.Kata kunci: pemberdayaan, pesisir, nelayan
Analisis Akuntabilitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Munsir Muin, Andi; Kadir, Andi Gau; Nurlinah, Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to: (1) analyze the Public Service Accountability in pembu-atan Identity Card and Family Card in the Department of Population and Civil Registration Luwu; (2) describe the factors that influence the Public Service Accountability in the Making of identity cards and family cards in the department of Population and Civil Registration Luwu. This study used a qualitative approach, this type of research is descriptive. Data were analyzed descriptively qualitative. The results showed that: (1) accountability of public services in the manufacture of identity cards and family card by the Department of Population and Civil Registration Luwu, namely the provision of information and understanding to the community according to Standard Operating Procedures of work in the making of Identity Card and Family Card; (2) based on the case found the author in the field, a factor which supports accountability in public services in the manufacture of identity cards and family cards namely professionalism and outstanding service, while a factor lawyer-inhibitory, ie, lack of socialization, their illegal charges, as well as means and infrastructure.Keywords: accountability, public services, identity cards, family cardsAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu; (2) menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tipe penelitian adalah deskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap informan, observasi dan dokumentasi selama kurang lebih satu bulan di lapangan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) akuntabilitas pelayanan publik dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, yakni dengan pemberian informasi dan pemehaman kepada masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur kerja dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; (2) berdasarkan kasus yang ditemukan penulis di lapangan, faktor yang mendukung akuntabilitas pelayanan publik dalam pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yakni profesionalisme dan pelayanan yang memuaskan, sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya, yakni kurangnya sosialisasi, adanya pungutan liar, serta sarana dan prasarana.Kata kunci: akuntabilitas, pelayanan publik, kartu tanda penduduk, kartu keluarga
Transparansi Legislatif Dalam Lembaga Perwakilan Rakyat Kadir, Andi Gau
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, Juni 2008
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Distribusi kekuasaan secara horizontal, menunjukkan bahwa lembaga legislatif mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang. Lembaga ini bisa pula disebut sebagai Parlemen dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang anggotanya merupakan wakil-wakil rakyat dan direkrut melalui pemilihan umum (sistem distrik atau sistem proforsional). Transparansi legislatif hendaklah berawal dari transparansi rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilihan umum. Hal ini dimaksudkan agar tampil wakil-wakil rakyat yang memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
Analisis Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta’ Tidak Rantasa di Kota Makassar Adiwinata Nur, Novri; Kadir, Andi Gau; Murfhi, Andi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper is about the design of the Movement Program Makassar Ta No Rantasa and effective implementation of the program. The method used qualitative research methods, namely by outlining and explaining the results in writing. Based on the research that has been done, Makassar Movement Program is not Rantasa (Gemar MTR) is a program that aims to change the mindset of people to live clean. The goals of this program are used jargon such support LISA (See Sam-pah Take), MABELO (Makassar Clean hallways), Mabasa (Makassar Free Trash) and Me And My School Not Rantasa. In addition, some activities that are used to change the mindset of people to live clean is Lorong Garden (Loose), Work Activity, Dissemination, and Exchange Trash Movement Rice.Keywords: makassar ta’ tidak rantasa, public policy, makassarAbstrak: Tulisan ini mengenai desain Program Gerakan Makassar Ta’ Tidak Rantasa serta efektivitas pelaksanaan program. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Program Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa (Gemar MTR) adalah program yang bertujuan untuk merubah pola pikir masyarakat untuk hidup bersih. Dalam mewujudkan tujuan dari program ini digunakan jargon pendukung seperti LISA (Lihat Sampah Ambil), MABELO (Makassar Bersih Lorong), MABASA (Makassar Bebas Sampah) dan Aku Dan Sekolahku Tidak Rantasa. Selain itu beberapa kegiatan yang digunakan untuk merubah pola pikir masyarakat untuk hidup bersih adalah Lorong Garden (Longgar), Kerja Bakti, Sosialisasi, dan Gerakan Sampah Tukar Beras.Kata kunci: makassar ta’ tidak rantasa, kebijakan publik, makassar
Analisis Peranan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto Tompo, Gusti Zulkarnain; Kadir, Andi Gau; Murfhi, Andi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1, Januari 2012
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The purpose of this research adalahuntuk know and described the role of bappeda in develop­ment in kabupaten jeneponto , in terms of the process of the formulation of technical policy in relation regional development planning and to know and described the factors that influence on the the formulation of technical policy in relation in the field of prencanaan regional develop­ment .Research iniberlokasi in kabupaten jeneponto .Methods used un-tuk research this is the method the qualitative study descriptive .Technique data collection be used is observation and direct interview. Analysis data was undertaken by analyzing data obtained by using a technique qualitative data analysis. The research results show that the process the formulation of tech­nical policy in relation planning regional pem-bangunan started by the implementation of the musrenbang at the village level, until in musrenbang the district level.As for the factors that in­fluence on the the formulation of technical policy in relation development planning consisting of by factors in support covering coordination, public participation, as well as the commitment the government and factors barrier covering adjustment / readiness budget, the proposals that too much, and the limited, documents supporting.Keywords: policy, planning, particiation, estimateAbstrak: Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui dan menggambarkan peranan Bappeda dalam pembangunan di Kabupaten Jeneponto, dalam hal proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah serta untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang prencanaan pem­bangunan daerah. Penelitian iniberlokasi di Kabupaten Jeneponto. Metode yang digunakan un­tuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi dan wawancara langsung. Analisa data dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah diawali dengan pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan, sampai pada Musrenbang tingkat Kabupaten. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan terdiri dari faktor pendukung meliputi adanya koordinasi, partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah dan faktor penghambat meli­puti penyesuaian/kesiapan anggaran, usulan yang terlalu banyak, serta keterbatasan dokumen penunjang. Kata kunci: kebijakan, perencanaan, partisipasi, anggaran
Analisis Kebijakan Penanaman Modal Asing di Kabupaten Bantaeng Rahmat, Anugrah; Kadir, Andi Gau; Nurlinah, Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to define the model of investing their foreign investment and know its prospects in Bantaeng. Teknnik analysis used is qualitative, ie by outlining and explaining the results of research in the form of words spoken or written. Data is collected using techniques sttudi literature, ob-servasi, interviews and search data online. Based on the results of this study indicate that the model of investment in capital planting Bantaeng ie direct cooperation with Joint Venture (a joint venture) which manages the Industrial Zone Bantaeng. Based on the advantages and disadvantages that exist, the prospect of foreign investment is manifested by the Industrial Zone Bantaeng the labor sector is very promising because it can open up employment opportunities for the people of Bantaeng. Keywords: policy, investment, bantaeng Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan model invetasi penanaman modal asing serta mengetahui prospeknya di Kabupaten Bantaeng. Teknnik analisis yang dipakai adalah kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik sttudi kepustakaan, observasi, wawancara dan penelusuran data secara online. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model investasi di Kabupaten Bantaeng yaitu penamanan modal langsung dengan kerja sama Joint Venture (perusahaan patungan) yang mengelola Kawasan Industri Bantaeng. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang ada, prospek penanaman modal asing ini yang termanifestasikan oleh Kawasan Industri Bantaeng terhadap sector ketenagakerjaan sangat menjanjikan karena dapat membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng.Kata kunci: kebijakan, penanaman modal, bantaeng
Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo Fauzi, Ahmad; Kadir, Andi Gau; Murfhi, Andi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 2, Juli 2012
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to identify and analyze the role of local government in suppressing the number of school dropouts in Wajo and describe the factors that cause dropouts in Wajo. Head and Apparatus Wajo District Education Office, Unit of the Department of Education, elementary school, junior and senior high schools in the three districts, as well as the Community. The results showed that the efforts or the governments role dae-rah in suppressing the number of school dropouts in Wajo such a policy in the field of education, funding for education, the provision of scholarships for the poor, programs help poor students (BSM), as well as the dissemination to the public , based on the case found the author in the field, the factors that cause children out of school is lack of interest of children to schools, the circumstances are not harmonious family, the familys economic weakness, the childs environment, peoples views on education.Keywords: local government, school dropouts, education managementAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  dan menganalisis peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo dan menggambarkan faktor-faktor penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Wajo. Kepala dan Aparat Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, UPT Dinas Pendidikan, sekolah tingkat SD, SMP dan SMA di tiga Kecamatan, serta Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya atau peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo diantaranya mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, bantuan dana pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, program bantuan siswa miskin (BSM), serta sosialisasi kepada masyarakat. berdasarkan kasus yang ditemukan penulis di lapangan, faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah adalah kurangnya minat anak untuk bersekolah, keadaan keluarga yang tidak harmonis, lemahnya ekonomi keluarga, kondisi lingkungan tempat tinggal anak, pandangan masyarakat akan pendidikan.Kata Kunci: pemerintah daerah, anak putus sekolah, manajemen pendidikan
Co-Authors Andi Lukman Irwan, Andi Lukman Andi Munsir Muin, Andi Andi Murfhi, Andi Anugrah Rahmat, Anugrah Gusti Zulkarnain Tompo, Gusti Zulkarnain Hastutiyani Hastutiyani, Hastutiyani Heri Gazali, Heri I Gusti Bagus Wiksuana Indriani Pallawa, Indriani Ivan Pahlevi, Ivan Muhammad Wahyu, Muhammad Novri Adiwinata Nur, Novri Nurlinah Nurlinah, Nurlinah Rabina Yunus, Rabina