Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.036
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL KOLABORASI JURNAL EKOLOGI BIROKRASI GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan KRITIS : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jurnal Office Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP) Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Proceedings of The International Conference on Social and Islamic Studies MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Juanda Nawawi, Juanda
Universitas Hasanuddin Makassar
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governance Juanda Nawawi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 1, Januari 2009
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mencoba mengungkapkan good governance sebagai sebuah paradigma dapat terwujud bila dibangun diatas kepercayaan pada tiga pilar pendukungnya yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk melaksanakan pelayanan publik yang baik. Sektor swasta sebagai pengelola sumber daya diluar negara dan birokrasi pemerintahan harus memberi kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya tersebut. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud apabila didukung dengan prinsip yang dapat membangkitkan kepercayaan berupa partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, kesetaraan dan keadilan, dan akuntabilitas.  
Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Pengentasan Kemiskinan pada program UEP dan KUBE Andi Fitrah Perdana Putra; Juanda Nawawi; Rahmatullah Rahmatullah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to to know and to analyze the role of the city government makassar for reducing poverty of the program and know and analyze of factors affect the implementation of the pro­gram .Research methodology used is the method the qualitative study , which is a analysis who seek relations and the meaning of the data expressed in the form of statements , tafsiran-com­mentary on after obtain information from informants who selanjut based on the research done that has been done , the role of the city government makassar for reducing poverty basically have dilaksana-right by a work unit (skpd ) sample in research were department of social city Makassar. As for poverty reduction programs referred to are very poor empowerment program the assistance programs productive economic undertakings ( uep ) and assistance programs joint business group ( kube ). Then the being deficient in the implementation of the program ter-sebut that is a number of targets in indicators target which is not attainable fully .And in fact overall both these programs done relatively well.Keywords: proverty, joint economy enterprise, productive economic groupAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah kota Makassar dalam pengentasan kemiskinan yang berupa program serta mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis yang berusaha mencari hubungan dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali informasi dari para informan yang selanjut Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peran pemerintah kota Makassar dalam pengentasan kemiskinan pada da­sarnya telah dilaksana-kan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi sampel dalam penelitian yaitu Dinas Sosial Kota Makassar. Adapun program pengentasan kemiskinan yang dimaksud adalah program pemberdayaan fakir miskin yakni program bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) dan program bantuan kelompok usaha bersama (KUBE). Kemudian yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut yaitu adanya beberapa target pada indikator sasaran yang tidak dicapai sepenuhnya. Namun secara keseluruhan kedua pro­gram ini telah terlaksana dengan cukup baik.Kata kunci: kemiskinan, usaha ekonomi bersama, kelompok ekonomi produktif  
Pengelolaan Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene Wismoyo Adisaputra; Nuradyatun Pratama; Juanda Nawawi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 2, Juli 2014
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper is about the management of marine and fisheries sector levies on raising of local revenues in Majene district and the factors that affect the management of marine and fisheries sector retribution in increasing revenues in Majene district. This research is descriptive analysis is the directed research to illustrate the fact with the right arguments. Based on the research that the management retribution marine and fisheries sector has been quite good but unoptimal, it can be seen from the retribution reception each year, especially in the last 5 years increased but the contribution retribution business license of marine and fisheries to local revenue (PAD) tends to be unstable. The procedures for the management of marine and fisheries sector levies include management of marine and fisheries sector, factors that affect the management of marine and fishery sector includes the factors inhibiting and supporting factors. Keywords: retribution,marine ,fishery Abstrak: Tulisan ini mengenai pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Majene dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten majene. Penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan sudah cukup baik tetapi belum optimal, dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang meningkat tetapi kontribusi retribusi izin usaha kelautan dan perikanan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung tidak stabil. Adapun tata cara pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan antara lain pengelolaan sector kelautan dan perikanan, Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan meliputi factor penghambat dan factor pendukung.Kata kunci: retribusi, kelautan, perikanan
Hubungan Budaya Lokal dalam Pelayanan Pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja Ardiyanto Ardiyanto; Juanda Nawawi; Andi Lukman Irwan
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine and describe the application of the local culture in Tana Toraja district in recent times, especially in the Integrated Licensing Services Office and determine the factors supporting and hindering the implementation of the local culture in the service of the Integrated Licensing Services Office in Tana Toraja district. Data collection methods used were observation, interviews and document study. Then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the concept of regional autonomy in the implementation does not guarantee the existence of local cultural values, specifically in this study is Tallu bakaa (kinaa, toothpick ', Barani). Application of local cultural values Tallu bakaa, can not be applied to the maximum because the value is not fully understood by the personnel. Not all the apparatus also understand kinaa, toothpick 'and Barani, therefore the authors concluded that the application was only partially implemented according to the known fundamental. Local cultural relations in pela-ministry of governance in particular local cultural values Tallu bakaa, very supportive if properly understood and applied these values.Keywords: implementation, local culture, public serviceAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan budaya lokal yang ada di kabupaten Tana Toraja pada zaman sekarang ini khususnya pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan budaya lokal dalam pelayanan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di kabupaten Tana Toraja. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep otonomi daerah dalam pelaksanaannya tidak menjamin eksistensi nilai budaya lokal, secara khusus dalam penelitian ini adalah tallu bakaa (kinaa, sugi’, barani). Penerapan nilai budaya lokal tallu bakaa, tidak dapat diterapkan secara maksimal karena nilai tersebut tidak dipahami sepenuhnya oleh aparatur. Tidak semua pula aparatur memahami kinaa, sugi’ dan barani, oleh sebab itu penulis berkesimpulan bahwa dalam penerapannya hanya sebagian saja yang diterapkan menurut yang diketahui secara mendasar. Hubungan budaya lokal dalam pelayanan pemerintahan secara khusus nilai budaya lokal tallu bakaa, sangat mendukung apabila dipahami dan diterapkan sebagaimana mestinya nilai tersebut.Kata kunci: implementasi, budaya lokal, pelayanan publik
Analisis Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Kota Makassar Andi Tenri Wulang; Juanda Nawawi; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 1, Januari 2013
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This writing analisys implementation of trade policies (trafficking) of women and children in Makassar City. Data collected by using interview techniques, study documents, and observation. Interviews were conducted with respondents coming from local government agencies Makassar (Social Service), the Police of the province of South Sulawesi (POLDA Sulawesi Selatan), pimps as perpetrators of trafficking (traffickers) and women prostitutes (WTS) as victims of trafficking. Informant intentionally with regard to their involvement in the prevention and elimination trafficking (trafficking) of women and children in the Makassar City. The results showed that at this time in Makassar cases of human trafficking (human trafficking) are still there, so the implementation of the policies of Law No. 21 of 2007 and Regional Regulation No. 9 of 2007, all of them can be said to be valid to the fullest. Nevertheless the local government of Makassar will always cooperate with the police and communities to make the prevention process and elimination trafficking of women and children in Makassar, either through socialization, guidance and including legal action.Keywords: implementation, trafficking, communication, collaboration, regulationsAbstrak: Tulisan ini menganaIisis penerapan kebijakan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap  responden yang berasal dari instansi pemerintah daerah Kota Makassar (Dinas Sosial), pihak Kepolisian daerah Provinsi Sulawesi Selatan (POLDA Sulsel), muncikari selaku pelaku dari perdagangan orang (trafficker) dan Wanita Tuna Susila (WTS) selaku korban dari perdagangan. Informan dipiIih secara sengaja dengan memperhatikan keterlibatan mereka dalam proses pencegahan dan penghapusan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini di Kota Makassar kasus perdagangan manusia (human trafficking) masih terus ada, sehingga penerapan kebijakan yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007, semuanya bisa dikatakan tidak berlaku secara maksimal. Meskipun demikian pemerintah daerah Kota Makassar akan selalu bekerja sama dengan aparat kepolisian serta masyarakat untuk melakukan proses pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan dan anak di Kota Makassar, baik melalui sosialisasi, bimbingan dan termasuk penindakan hukum.Kata kunci: kebijakan, penerapan, traffiking, komunikasi, kerjasama, perda
Analisis Pelaksanaan Pelayanan Umum Di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Ady Deksa; Juanda Nawawi; Andi Murfhi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 1, Januari 2010
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aimed to describe the analysis of implementation of Public Service in District Tanralili and the factors that influence the process of implementation of public services in the district Tanralili Maros. Author of the research methods used in this research is qualitative descriptive, using two kinds of data, primary data and secondary data.Research results obtained in the field shows that the implementation of public services can be seen not only in terms of the simplicity of the service but rather the positioning of the executive services and understand the duties and obligations as service providers.The conclusion of this study indicate that the constraints or problems encountered in the service process must be adapted to the procedure. As well as the quality of work discipline, the quality of work discipline adequate government officials, the bureaucrats at the district level is able to provide public services effectively.Keywords: Implementation, bureaucratic, service Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Analisis Pelaksanaan Pelayanan Umum di Kecamatan Tanralili serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder.Hasil penelitian yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan umum tak hanya dapat dilihat dari segi kesederhanaan pelayanan tetapi lebih kepada penempatan posisi para pelaksana pelayanan serta memahami tugas dan kewajiban sebagai pemberi pelayanan.Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam proses pelayanan harus disesuaikan dengan prosedur. Serta kualitas disiplin kerja, dengan kualitas disiplin kerja aparat Pemerintah yang memadai, maka birokrat di tingkat kecamatan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif.Kata kunci: Pelaksanaan, birokrasi, Pelayanan
Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Bone Selatan Andi Asmirwan; Juanda Nawawi; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1, Januari 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine how the public perception of late kabupateb Bone pemekar south. In general, community leaders know the plan establishmen-Tukan Bone District; Community leaders is very great hopes to its efforts to establish the district of Bone South, due to the formation of new districts in the future, will create employment opportunities were great, they also expect the government to get closer to the people, pay more attention to their fate, the service can be enjoyed with easy, free of corruption, equitable growth, the potential of the area can be managed properly and a decent future for their offspring would be wide open; High public approval rate, can not be separated from the ladder-pan / understanding of the benefits of a granting autonomy to the region.Keywords: South Bone Splitting District, Autonomous Rights, Local GovernmentPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemekaran kabupateb Bone selatan. Pada umumnya tokoh masyarakat mengetahui rencana pembentukan Kabupaten Bone; Tokoh masyarakat sangat menaruh harapan besar terhadap upaya pembentukan daerah Kabupaten Bone Selatan, karena dengan terbentuknya kabupaten baru ini kelak, akan menciptakan peluang lapangan pekerjaan yang besar, mereka juga berharap agar pemerintah lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, lebih memperhatikan nasib mereka, pelayanan dapat dinikmati dengan mudah, bebas KKN, pembangunan yang merata, potensi daerah dapat dikelola dengan baik dan masa depan yang layak bagi keturunan mereka akan terbuka lebar; Tingkat persetujuan masyarakat yang tinggi, tidak terlepas dari tanggapan/pemahaman akan manfaat sebuah pemberian hak otonomi kepada sebuah daerah. Keywords: Pemekaran Kabupaten Bone Selatan, Hak otonomi, Pemerintahan Daerah 
Analisis Manajemen Sumber Daya Aparatur di Sekretariat Kabupaten Jeneponto Aan Saddan Husain; Juanda Nawawi; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2, Juli 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to understand the extent of the analysis resources of management officials (planning supervision, organizing) in increasing the civil servants and affecting factors implementation in the office of a regent jeneponto. Type research is descriptive to technique data collection observation and division kuisioner. While withdrawal sample techniques used is purposive sample it is taking a sample subjective considered representative. The research shows how important role function planning, supervision, and organizing. In the management of the an organization.Planning application of function, pengawsan, and organizing. Optimalizing efforts to through indicators as following: 1) the motivation; 2) discipline work; 3) responsibility; 4) earnestness; and 5) sincerity. Then from the implementation of the planning function, supervision and organizing, there are several factors affecting the implementation of the it is the system and procedures work, facilities and infrastructure, communication, and budget. Keywords: management, officials, servants Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Analisis manajemen sumber daya aparatur (Perencanaan Pengawasan, Pengorganisasian) dalam peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan di Kantor Bupati Jeneponto. Tipe penelitian bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi dan pembagian kuisioner. Sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sample yaitu mengambil sampel secara subjektif yang dianggap representatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bagaimana peran penting fungsi perencanaan, pengawasan, dan pengorganisasian. dalam manajemen terhadap mekanisme suatu organisasi. Penerapan fungsi perencanaan, pengawsan, dan pengorganisasian. dapat dioptimalkan melalui indikator sebagai berikut: 1) Pemberian motivasi; 2) Disiplin Kerja; 3) Tanggungjawab; 4) Kesungguhan; dan 5) Keikhlasan. Kemudian dari proses pelaksanaan fungsi perencanaan, pengawasan dan pengorganisasian tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan, yaitu sistem dan prosedur kerja, sarana dan prasarana, komunikasi, dan anggaran.Kata kunci: manajemen, aparatur, kinerja
Koordinasi Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Enrekang Agusman Hidayat; Juanda Nawawi; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2, Juli 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to identify and describe how the coordination form of BAPPEDA with the Department of Health in the health development planning in Enrekang. Factors that influencing the coordination BAPPEDA with the health department, as well as to identify and describe the health development planning process at the district Enrekang. The type of research that used are descriptive and qualitative methods, in an attempt to illustrate, describe, express, explain, and analyze BAPPEDA coordination in health development planning. Data collection techniques used were interviews and direct observation, and survey research base used. The results showed that a form of coordination of BAPPEDA in health planning in Enrekang is coordination in planning consist of the meeting and briefing, sharing the information and building the comitmen beetwen all of stakeholders. And health development planning process is the preparation of plans, preparation of program planning, program implementation, monitoring and evaluating the implementation of the program, and has been running quite good show participation model of "bottom up". Keywords: coordination, health, composing, planning, development Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana wujud koordinasi BAPPEDA dengan Dinas Kesehatan dalam perencanaan pembangunan kesehatan Di Kabupaten Enrekang, Faktor- faktor yang mempengaruhi koordinasi BAPPEDA dengan Dinas Kesehatan, serta untuk mengetahui dan menggambarkan proses penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan di kabupaten Enrekang. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dan metode yang digunakan kualitatif, sebagai upaya untuk menggambarkan, menjabarkan, mengungkapkan, menjelaskan, dan menganalisis koordinasi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan kesehatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta observasi atau pengamatan langsung, dan dasar penelitian yang digunakan survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud koordinasi yang dilakukan BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Enrekang adalah berupa adanya rapat-rapat, pertukaran informasi serta komitmen yang dibangun antara setiap pihak yang terlibat. Dan Proses penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan yaitu penyusunan rencana, penyusunan program rencana, Pelaksanaan program, pengawasan atas pelaksanaan program dan pengevaluasian, dan telah berjalan cukup baik menunjukkan model partisipasi dari bawah “bottom up”.Kata kunci: koordinasi, kesehatan, penyusunan, perencanaan, pembangunan
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kesenian Tradisional Di Kota Makassar Ika Monika; Juanda Nawawi; Indar Arifin
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2, Juli 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This writing intend to know and describes the policy of local government in case to conserve traditional art on Makassar city and what kind of factors that influence the conserve of traditional arts of Makassar city. The result of the research showing that the local government Makassar city have a policy in case to conserve traditional arts of Makassar city. The local government policy in case to conserve the traditional arts in Makassar city is : (1) Held a group arts development; (2) became a facilitators of facilities and infrastructure to art group at traditional arts event; (3) Became a mediator to all people to develop touring potential for get a fund assistance from the private agencies; (4) cooperate with arts group in Makassar city; (5) Held a daily event, traditional arts show. the supporting factors of executioning the conserve of traditional arts in Makassar city are : (1) government, (2) Society. And the obstacles factors to execute the conserve is : (1) modernization, (2) lack of teenager interest to learn traditional arts; (3) the media raise less information about traditional arts; (4) Sosial change; (5) All traditional artist that lack in creativity and innovation. Keywords: Three, Policy, traditional arts, Makassar cityAbstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui dan menggambarkan kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan kesenian tradisional di Kota Makassar dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelestarian kesenian tradisional di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah daerah kota Makassar memiliki kebijakan dalam hal melestarikan kesenian tradisional khas kota Makassar. Adapun kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan kesenian tradisional di Kota Makassar adalah : (1) melaksanakan pembinaan kelompok kesenian; (2)menjadi fasilitator sarana/prasarana kepada kelompok seni dalam kegiatan pertunjukan seni tradisional; (3) menjadi mediator kepada masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata untuk mendapatkan bantuan dana dari instansi swasta; (4) bekerja sama dengan kelompok seni di Kota Makassar ; (5) mengadakan acara rutin pagelaran seni tradisional. Faktor pendukung pelaksanaan pelestarian kesenian tradisional di Kota Makassar adalah : (1) pemerintah ; (2) masyarakat. faktor penghambat dalam pelaksanaan kesenian tradisional adalah : (1) Modernisasi ;(2) kurangnya minat remaja mempelajari kesenian tradisional;(3) media massa kurang memuat informasi dan tayangan tentang kesenian tradisional; (4) perubahan sosial;(5) para pelaku seni tradisional yang kurang kreatif dan inovatif.Kata kunci: tiga, Kebijakan, kesenian tradisional, Kota Makassar
Co-Authors A M Rusli Aan Saddan Husain Abd. Wahid Adnan Kasogi Ady Deksa Agusman Hidayat Ahmad Muhajir Akhmad Affandi Andi Asmirwan Andi Fitrah Perdana Putra Andi Fitrah Perdana Putra, Andi Andi Lukman Irwan Andi Lukman Irwan Andi Lukman Irwan, Andi Lukman Andi M. Rusli Andi Murfhi Andi Rewo Batari Wanti Andi Tenri Wulang Andi Tenri Wulang, Andi Andri Irawan Ardiyanto Ardiyanto Ardiyanto Ardiyanto Arisnawawi, Arisnawawi Ayu lia Badu Ahmad Badu Ahmad Halik, Wahyudin Harman Alif Suci Pratama, Harman Alif Suci Ika Monika Indar Arifin Indra Saputra Marlina Rajab muchlis muchlis Muh.Tang Abdullah Muhammad Sabiq Muhammad Taufik Nur Siddik, Muhammad Taufik Nulinah Nuradyatun Pratama Nurdin Nara Nurlina Nurlina Nurlinah Nurlinah Nurlinah Nurlinah, Nurlinah Rabina Yunus Rahmatullah Rahmatullah Rahmatullah Rahmatullah Resky Sirupang Kanuna Rustan IR Rustan IR Sadriani Ilyas Saifuddin Saifuddin Sakaria To Anwar Sawedi Muhammad Suhardiman Syamsu Sukri Sukri Wismoyo Adisaputra