Articles
<![CDATA[Implementasi Good Forest Governance dalam Pengelolaan Hutan Lindung di Kabupaten Bantaeng ]]>
<![CDATA[Taufik, Ahmad]]>;
<![CDATA[Hamrun, Hamrun]]>;
<![CDATA[Harakan, Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Analisis Sosial Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/jasp.v1i1.2
<![CDATA[This article explores the implementation of good forest governance in the management of protection forest in Bantaeng and processes as well as the management stages of protected forest areas in order to utilize and continuity stay awake. This study used a qualitative approach to explainingd main problems discussed by descriptive method. The results of this study found that implementation of forest management in Bantaeng get support from the local government as a form of implementation of good forest governance in the management of protection forest areas include the Strengthening national policy, and as well as the establishment and strengthening of community institutions. While the processes and management stages that lead to cooperation between forum rembuk hutan desa with LSM Balang held village discussions about village forest management for welfare enhancement in Labbo, Pattaneteang and Campaga. Artikel ini mengeksplorasi implementasi good forest governance dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Bantaeng dan proses serta tahapan pengelolaan kawasan hutan lindung agar pemanfaatan dan kelestariannya tetap terjaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan secara metode deskriptif permasalahan pokok yang dibahas. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan hutan di Kabupaten Bantaeng memperoleh dukungan dari pemerintah daerah sebagai wujud pelaksanaan good forest governance dalam pengelolaan hutan lindung dukungan tersebut meliputi Penguatan kebijakan pemerintah pusat, dan pembentukan serta penguatan lembaga kemasyarakatan. Sedangkan proses dan tahapan pengelolaan yang mengarah pada kerjasama forum rembuk hutan desa dengan LSM Balang menggelar diskusi kampung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa pengelolaan hutan desa di Labbo, Pattaneteang dan Campaga.]]>
<![CDATA[Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Nurlaelah, Nurlaelah]]>;
<![CDATA[Harakan, Ahmad]]>;
<![CDATA[Mone, Ansyari]]>
<![CDATA[ Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal of Government and Political Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.643 KB)
|
DOI: 10.32662/gjgops.v2i1.499
<![CDATA[The strategy in preventing the circulation of narcotics is one of the forms of performance carried out by the National Narcotics Agency and in collaboration with various agencies from government agencies, non-governmental organizations as well as the public in preventing drug trafficking in the city of Makassar which has experienced very high rates of drug trafficking. high. resulting in a large number of drug users mainly in the community. This type of research is qualitative. Data is collected through observation and documentation and interviews with informants. The results of this study indicate that the National Narcotics Agency's strategy in preventing the circulation of narcotics in the city of Makassar, from several strategic indicators namely Suplay Reduction, Demand Reduction and Harm Reduction has been carried out in accordance with the P4GN. The supporting factor in the National Narcotics Agency's strategy in preventing the circulation of narcotics is Presidential Instruction No. 12 of 2011 and support and cooperation from various agencies. While the inhibiting factor is the availability of human resources, budget and supporting tools. Strategi dalam mencegah peredaran narkotika merupakan salah satu bentuk kinerja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan bekerja sama dengan berbagai instansi baik dari instansi pemerintah, non pemerintah dan juga kalangan masyarakat dalam mencegah peredaran narkotika di kota Makassar yang selama ini mengalami tingkat laju peredaran narkotika yang sangat tinggi. sehingga mengakibatkan banyaknya pengguna narkotika utamanya pada kalangan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi serta wawancara terhadap informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di kota makassar, dari beberapa indikator strategi yaitu Suplay Reductiont, Demand Reduction dan Harm Reduction sudah dilaksanakan sesuai dengan P4GN. Faktor pendukung dalam Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika adalah Instruksi Presiden No. 12 tahun 2011 serta dukungan dan kerja sama dari berbagai instansi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan alat pendukung.]]>
<![CDATA[Collaborative Governance Dalam Menjalankan Sistem Keamanan Berbasis Closed Circuit Television (CCTV) di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Ahmad Harakan]]>;
<![CDATA[Ferawaty Ferawaty]]>
<![CDATA[ Gorontalo Journal of Public Administration Studies Vol 3, No 1 (2020): Gorontalo Journal Of Public Administration Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32662/gjpads.v3i1.1225
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang Collaborative governance dalam menjalankan sistem keamanan berbasis CCTV. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 6 orang. Penelitian ini merupakan penelitian jenis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Ansell dan Gash pada bentuk collaborative governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan collaborative governance antara Pemerintah Kecamatan Panakkukang, Dinas Kominfo Kota Makassar, Polrestabes Makassar, Pihak Swasta dan Masyarakat dilakukan dengan mengadakan dialog tatap muka disertai adanya rasa saling membangun kepercayaan, komitmen untuk memproses dan saling berbagi pemahaman antar aktor yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan keamanan di wilayah kecamatan Panakkukang. Adapun faktor pendukung dalam proses collaborative governance ini adalah adanya peraturan walikota No. 4 Tahun 2017 Tentang Penyediaan dan Pemasangan CCTV Pada Bangunan Dan Gedung. Kemudian untuk faktor penghambatnya yaitu sumber daya manusia, keterbatasan dana dan kurangnya partisipasi pihak swasta.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN BERBASIS E-GOVERNMENT DI KABUPATEN MUNA ]]>
<![CDATA[Hamrun, Hamrun]]>;
<![CDATA[Harakan, Ahmad]]>;
<![CDATA[Prianto, Andi Luhur]]>;
<![CDATA[Khaerah, Nur]]>
<![CDATA[ Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (566.787 KB)
|
DOI: 10.35967/jipn.v18i2.7808
<![CDATA[Di era Revolusi Industri 4.0 kinerja pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas meskipun berada pada pulau yang jauh dari ibukota negara menjadi tantangan bagi stakeholder pemerintahan. Hal ini terjadi dikarenakan pemerataan pembangunan dan kesuksesan pelayanan publik maka pemerintah perlu melakukan bebagai upaya penyediaan fasilitas pelayanan publik yang efektik dan efisien, termasuk memberikan pelayanan berbasis e-government. Artikel ini akan menganalisa dan mengulas dari aspek strategi pengembangan program yang melibatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi dengan output pelayanan prima. Meski Realisasi pengembangan pelayanan berbasis e-government di Kabupaten Muna menghadapi banyak tantangan baik dalam hal geografis, ekonomi, teknologi, politik, maupun budaya, namun pelaksanaannya sangat ditunggu oleh masyarakat setempat. Selain itu pelayanan berbasis e-government merupakan tuntutan di era revolusi industri 4.0 saat ini.]]>
<![CDATA[Efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem kelas tuntas berkelanjutan di kabupaten Gowa ]]>
<![CDATA[Ahmad Harakan]]>
<![CDATA[ ARISTO Vol 5, No 1 (2017): January ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (368.947 KB)
|
DOI: 10.24269/ars.v5i1.411
<![CDATA[Education becomes complicated problems of the nation, the implementation of the teaching and learning process requires output at improving the quality of human development. Responding to the current educational facts, the Gowa local government policies to innovate to present Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. By using a qualitative approach and type of phenomenology, and descriptive. Interviews and direct observation in data collection has answered problems related to the effectiveness of education policies sector and implemented by the Local Government of Gowa. Innovative and creative, support and satisfaction of the people, as well as the maximal of implementation of the policy be an indicator of the effectiveness of policies initiated by the Local Government of Gowa]]>
<![CDATA[EKSKLUSIVITAS ADAT DALAM BINGKAI DEMOKRASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fitriani Sari HR]]>;
<![CDATA[Ahmad Harakan]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (422.847 KB)
|
DOI: 10.34010/agregasi.v5i1.217
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menguraikan eksistensi Adat di Indonesia yang saat ini terdapat pergeseran praktik sosial. Hal ini diperkuat pasang surutnya eksistensi Adat baik dalam memberikan kontribusinya di ranah politik pemerintahan hingga pengaruhnya di masyarakat. Penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan studi literatur, wawancara, dan observasi. Dengan memanfaatkan data dari berbagai dokumen, literatur serta tulisan-tulisan sebelumnya untuk dianalisa serta dideskripfsikan dengan mengaitkan beberapa contoh kasus yang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Alhasil eksistensi adat dalam bingkai demokrasi di Indonesia merupakan simbolisasi yang seringkali dimanfaatkan demi kepentingan para elit dalam ranah tertentu. Seperti pada saat pemilihan, pengambilan keputusan terkait tanah Adat dan hukum adat.]]>
<![CDATA[PARADIPLOMASI DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK DAN SOSIAL DI KABUPATEN BANTAENG ]]>
<![CDATA[Ahmad Harakan]]>
<![CDATA[ Jurnal PIR : Power in International Relations Vol 3, No 1 (2018): PIR AGUSTUS 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Potensi Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (138.779 KB)
|
DOI: 10.22303/pir.3.1.2018.1-15
<![CDATA[Artikel ini memberi gambaran dan mendiskusikan tentang praktik terbaik pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan kegiatan paradiplomasi di Kabupaten Bantaeng. Utamanya setelah bergulirnya era reformasi dan globalisasi yang ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi dan tuntutan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana pemberian kesempatan pada daerah secara luas untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki, akselerasi pembangunan dan pengembangan jejaring kerjasama. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengambilan data yaitu telaah pustaka dan observasi ditemukan fenomena menarik dalam kerangka dan perwujudan praktik pemerintahan. Meski Kabupaten Bantaeng secara statistik dan tampilan fisik sempat mendapatkan opini negatif namun dengan adanya intergritas kepemimpinan, relasi, kekompakan dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip pembelajaran dan pengembangan relasi yang lebih luas melalui jejaring internasional ternyata dapat memberi output pada akselerasi pembangunan infrastruktur fisik dan sosial di Kabupaten Bantaeng dan bahkan menjadi best practice good governance dan kegiatan paradiplomasi di Indonesia.]]>
<![CDATA[KOORDINASI DINAS PERHUBUNGAN DAN KEPOLISIAN DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Ahmad Harakan]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (627.777 KB)
|
DOI: 10.33373/jtp.v3i1.2406
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang pelaksanaan proses koordinasi Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas Kota Makassar. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Data dikumpulkan dari hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses komunikasi dilakukan sacara langsung ketika petugas Dinas Perhubungan telah ada dilapangan proses komunikasi dilakukan dengan teknologi informasi dengan menggunakan HT yang dapat membuat komunikasi menjadi satu arah sehingga mengurangi terjadinya perdebatan. Pada indikator kompentensi partisipan menunjukkan kompetensi teknis yang dibutuhkan pada pegawai Dinas Perhubungan seperti kondisi ban kendaraan, lampu dan posisi roda, memahami tentang trayek kendaraan perkotaan sedangkan kompentensi yang dimiliki Satlantas Polrestabes yaitu pemahaman aturan hukum dan juga tata laksana penindakan. Pada indikator kesepatakan dan komitmen Dinas Perhubungan terbatasi kewenangannya hanya pada pemeriksaan teknis kondisi kendaraan tetapi untuk penindakan kepolisian yang memiliki kewenangan sehingga koordinasi penting dilakukan. Penetapan kesepakatan tentang koordinasi dilakukan pada saat ada kegiatan memerlukan keterlibatan sejumlah pihak maka akan dibuat surat secara formal dan berdasakan aturan yang berlaku. Insentif koordinasi menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas yang telah dikoordinasikan apabila terjadi pelanggaran maka tidak ada sanksi khusus yang disepakati hanya pertanggungjawabannya kembali pada instansi masing-masing. Pada indikator feedback hal yang menjadi yaitu proses komunikasi persuasif yang terkadang lama sehingga waktu pelaksanaan operasi lalu lintas juga ikut bertambah.]]>
<![CDATA[Diseminasi Kebijakan Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Makassar Indonesia ]]>
<![CDATA[Nasrulhaq Nasrulhaq]]>;
<![CDATA[Ahmad Harakan]]>;
<![CDATA[Syukri Syukri]]>;
<![CDATA[Sitti Rahmawati Arfah]]>;
<![CDATA[Nur Khaerah]]>;
<![CDATA[Nurbiah Tahir]]>;
<![CDATA[Nur Wahid]]>
<![CDATA[ Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jayapangus Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37329/cetta.v5i1.1563
<![CDATA[This research discusses the dissemination of education policy by looking at the responses and insights of students, lecturers, and education staff at the University of Muhammadiyah Makassar towards the Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). The biggest challenge in implementing educational policies in higher education is the percentage of understanding of the academic community and their readiness to implement education policy packages implemented by the government. In this study, a qualitative method was used by using a case study at the University of Muhammadiyah Makassar. The data was obtained from the results of a survey to students, lecturers, and education staff conducted by the MBKM Grant Team of the University of Muhammadiyah Makassar through a survey platform and survey questions facilitated by the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia starting on 18-22 December 2021. The results of the survey processed using the Nvivo application. There have been various responses regarding the Independent Learning-Kampus Merdeka Program and it can be concluded that the dissemination of the MBKM policy still needs to be maximized, because there are still many educators and students who do not know the nature of the policy.]]>
<![CDATA[The Transparency Honorary Board of Election Organizers in The Violations Trial of The Election Ethics Code Organizers in Indonesia ]]>
<![CDATA[Lulu Qurrata A'yun]]>;
<![CDATA[Nuryanti Mustari]]>;
<![CDATA[Ahmad Harakan]]>;
<![CDATA[Nursaleh Hartaman]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Civil Society Vol 6, No 1 (2022): Journal of Government and Civil Society (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tangerang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31000/jgcs.v6i1.5776
<![CDATA[ABSTRACTThe spirit of the Election Organizing Honorary Council in supporting the disclosure of public information in terms of handling violations of the election organizers’ code of ethics has been seen since 2017. This study aims to determine the transparency carried out by the Election Organizers Honorary Council in Enforcement of the Code of Ethics for Election Organizers in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative by conducting in-depth interviews with several key informants from election organizers in Indonesia with data analysis techniques using nvivo 12 plus software. The results of the study show that the Openness of the honorary election organizers council has maximized the disclosure of public information in the implementation of the trial for violations of the election organizers’ code of ethics by doing live streaming in every trial process. Furthermore, informative indicators have also been applied in implementing the transparency of election organizers by providing easy and complete access to information. Then the disclosure of the court’s decision on the enforcement of the code of ethics is carried out in real time according to the day the case decision is issued. Keywords: Transparency, election organizers, openness of public information ABSTRAKSemangat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam mendukung keterbukaan informasi public dalam hal penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu telah terlihat sejak tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Penegakan Kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan beberapa informan kunci dari penyelenggara pemilu di Indonesia dengan Teknik analisis data menggunakan software Nvivo 12 plus. Hasil penelitian menujukkan Opennes (keterbukaan) Dewan kehormatan penyelenggara pemilu telah memaksimalkan keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan live streaming disetiap proses persidangan. Selanjutnya indicator informative juga telah diterapkan dalam pelaksanaan transparansi penyelenggara pemilu dengan menyediakan akses informasi yang mudah dan lengkap. Kemudian indicator disclosure atau pengungkapan hasil putusan persidangan penegakan kode etik dilakukan secara real time sesuai dengan hari dikeluarkannya putusan perkara. Kata Kunci: Transparansi, penyelenggara Pemilu, keterbukaan informasi publik]]>
