<![CDATA[Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Namun fenomena yang terjadi saat ini terdapat kesenjangan yang cukup kasat mata karena maraknya sekolah negeri berlabel unggul yang digagas oleh pemerintah di hampir setiap daerah yang tentu membuka jurang kesenjangan yang begitu lebar dengan sekolah lain yang notabene berstatus tidak unggul. Sekolah unggulan terkesan hanya bisa dinikmati anak-anak dengan kemampuan akademik serta finansial tertentu. Orang tua murid pun berlomba untuk menyekolahkan anaknya di sekolah unggulan. Sehingga dampaknya ada sekolah yang banyak muridnya dan ada sekolah yang kekurangan. Tentu saja ketidakmerataan ini akan menimbulkan akses yang tidak baik pada dunia pendidikan nasional. Menyikapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk Lain Yang Sederajat. Dalam Permendikbud tersebut ditetapkan pemberlakuan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Dalam sistem zonasi diatur bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persepsi guru terhadap pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dalam PPDB di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan guru dan dinas terkait juga didukung oleh studi literatur yang berhubungan dengan kebijakan zonasi sekolah. Berdasarkan temuan peneliti, diterapkannya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru menimbulkan pro kontra di kalangan guru. Ada yang setuju diterapkannya sistem zonasi agar predikat sekolah favorit hilang dan agar supaya meratanya pendidikan. Di sisi lain ada yang berpandangan bahwa sistem zonasi belum siap untuk diterapkan karena sumber daya manusia (Guru) belum memadai dan sarana prasarana di sekolah juga belum siap.]]>
