Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT. INTILAND DEVELOPMENT Rachmawati, Siti; Zainuddin, Moch.; Irfan, Maulana
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2016): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (565.969 KB)

Abstract

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan saat ini telah diterapkan di banyak perusahaan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mewajibkan perusahaan untuk melakukan program CSR. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan biasanya meliputi beberapa aspek, yaitu pemberdayaan komunitas, ekonomi, sosial, pengembangan kreatifitas pemuda, maupun olahraga.Salah satu perusahaan yang menjalankan program Corporate Social Responsibility ialah PT. Intiland Development. Penelitian di perusahaan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah program CSR yang telah dilaksanakan oleh PT. Intiland Development menjalankan prinsip sustainable development. Mengingat pentingnya aktifitas pembangungan berkelanjutan sehingga tidak hanya dilaksanakan dalam jangka waktu singkat saja.Penelitian ini dilakukan dengan cara studi lapangan dan juga mengkaji dari literatur terkait. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam kepada seorang pelaksana program CSR di PT. Intiland Development. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.
APLIKASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN DI JATINANGOR Amrullah, Muhammad Fahmi; Zainuddin, Moch.; Fedryansyah, Muhammad
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.431 KB)

Abstract

Jatinangor merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sumedang. Melihat kondisi kecamatan Jatinangor yang semakin maju di bidang pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, dan kesehatan, tidak dapat dipungkiri permasalahan-permasalahan yang ada pun semakin kompleks sebagai dampak dari kemajuan tersebut. Khusus dalam bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai program Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA) dan program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Jamkesda merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin akses untuk masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan menyeluruh yang dilaksanakan oleh daerah. Melihat RPJMD Kabupaten Sumedang tentang implementasi program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) maka dalam mengaplikasikan kebijakan, semua orang harus ikut serta mengawasi dimulai dari proses formulasi kebijakan sampai dengan proses implementasi kebijakan di masyarakat. Hal ini sangat penting jika kebijakan sosial mampu di terapkan dengan baik maka tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Proses pembentukan kebijakan ini meliputi political sphere, administrative sphere, dan operational sphere.Oleh sebab itujika kebijakan jaminan kesehatan ini mampu di implementasikan dengan baik maka tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.
PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK JALANAN DAN ORANG TUA ANAK JALANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL Ummuhanifah, Intifadah; Zainuddin, Moch.; Basar, Gigin Ginanjar Kamil
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.715 KB)

Abstract

Anak jalanan merupakan istilah yang dipakai untuk anak-anak yang hidup di jalan yang umumnya sudah tidak memiliki hubungan dengan keluarganya. Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah Program penanganan anak jalanan yang dilakukan pemerintah dinilai belum efektif mengurangi jumlah anak jalanan. Banyak program penanganan anak jalanan yang hanya berfokus pada penanganan anak jalanan saja tidak kepada orang tua anak jalanan. Pekerjaan sosial adalah pelayanan profesional yang didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan ilmiah guna membantu individu, kelompok maupun masyarakat agar tercapainya kepuasan pribadi dan sosial serta kebebasan. Pelayanan sosial itu sendiri adalah pelayanan yang digunakan untuk semua (communal services) yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan mengurangi jenis-jenis masalah sosial tertentu, khususnya, kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang memerlukan penerimaan publik secara umum atau tanggung jawab sosial dan yang tergantung pada pengorganisasian hubungan-hubungan sosial untuk pemecahannya. Dalam artikel ini akan membahas mengenai pelayanan sosial kepada anak jalanan dan orang tua anak jalanan ditinjau dari proses pekerjaan sosial, yang dilakukan oleh Lembaga Sosial. Adapun tahap-tahap pelayanan yang diberikan sosial meliputi assessment, planning, intervention, evaluation, termination, dan follow up. Upaya peningkatan pelayanan sangat diperlukan oleh pengurus Lembaga Sosial dan Pekerja Sosial, agar tercipta pelayanan sosial yang lebih baik bagi anak jalanan dan orang tua anak jalanan.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LEMBAGA ORGANISASI PELAYANAN SOSIAL (Studi Kasus Mengenai Pelatihan Karyawan di Aksi Cepat Tanggap Jakarta Selatan) Arifah, Salma; Zainuddin, Moch.; Gutama, Arie Surya
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2016): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.761 KB)

Abstract

Pengembangan SDM sangat diperlukan karena memiliki aspek yang penting bagi peningkatan produktivitas SDM dan juga memiliki tujuan-tujuan terrtentu yang pastinya harus dicapai demi kemajuan suatu perusahaan atau organisasi pelayanan sosial. Pengembangan SDM dapat dilakukan dengan pelatihan. Pelatihan yang dilakukan oleh lembaga organisasi pelayanan sosial ditujukan untuk meningkatkan kinerja para SDM. Pelatihan ini biasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan para karyawan. Pelatihan ini terkait dengan pengelolaan SDM. Penelitian dilakukan di Lembaga Organisasi Pelayanan Sosial Aksi Cepat Tanggap yang bergerak di bidang non profit. Dalam suatu lembaga tentu ada manajemen. Menurut Kettner ada 5 fungsi manajemen, yakni planning, organizing, HRD, fundraising dan system information. Dan pelatihan ini berada dalam manajemen HRD. Dalam hal ini, pekerja sosial penting guna mengetahui manajemen HRD pada lembaga ACT. Terlebih lagi mengenai pengembangan kemampuan individu. Hal ini masuk dalam praktik pekerja sosial industri. Yang dapat menjabat sebagai divisi HRD. Dalam hal ini, metode penelitian yang digunakan adala metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yang dimana hasil peneitian akan menjabarkan secara deskriptif mengenai proses dari mulainya ditentukan sasaran pelatihan, kegunaan hingga output dari pelatihan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi lembaga ACT ketika mengadakan pelatihan selanjuutnya.
KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Marienda, Winda; Zainuddin, Moch.; Hidayat, Eva Nuriyah
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.952 KB)

Abstract

Di tengah perkembangan pengetahuan dan teknologi serta dinamika perubahan sosial-budaya masyarakat yang semakin cepat, maka tuntutan profesionalisme di dalam pelaksanaan tugas juga semakin menjadi tuntutan. Bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), profesionalisme utamanya dapat diukur dari sejauhmana kemampuan mengaktualisasikan kompetensi yang dipersyaratkan. Empat kompetensi inti guru yang dijabarkan ke dalam kompetensi guru PAUD bermuara pada pengaktualisasian profesionalisme. Dalam ruang lingkup tugasnya, guru dituntut untuk memiliki sejumlah keterampilan terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakannya. Bila disimpulkan dari pendapat Wragg (1994), maka terdapat beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tuntutan terhadap keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai dan dimiliki oleh guru. Faktor pertama adalah karena cepatnya perkembangan dan perubahan yang terjadi saat ini terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi. Implikasi bagi guru adalah di mana guru harus memiliki keterampilan-keterampilan yang cukup untuk mampu memilih topik, aktivitas dan cara kerja dari berbagai kemungkinan yang ada. Guru-guru juga harus mengembangkan strategi pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, melainkan juga mendorong para siswa untuk belajar secara bebas dalam batas-batas yang ditentukan sebagai anggota kelompok. Mereka juga harus menemukan keseimbangan yang tepat antara tradisi dan modernitas, dan antara berbagai gagasan dan sikap yang dibawa oleh anak ke sekolah dan isi kurikulum. Jadi dengan berkurangnya kekakuan pemisahan ruang kelas dengan dunia luar, maka para guru juga perlu berusaha membawa proses belajar ke luar ruang kelas.
PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM REHABILITASI SOSIAL KEPADA ORANG DENGAN DISABILITAS MENTAL EKS PSIKOTIK DI PANTI SOSIAL BINA LARAS “PHALA MARTHA” SUKABUMI Ruswanto, Ruswanto; Zainuddin, Moch.; Wibowo, Hery
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2016): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.93 KB)

Abstract

Orang dengan disabilitas mental eks psikotik adalah seseorang yang mempunyai kelainan mental atau tingkah laku karena pernah mengalami sakit jiwa yang oleh karenanya merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan pencarian nafkah atau kegiatan kemasyarakatan dan dengan faktor penyebab utama adalah adanya kerusakan/tidak berfungsinya salah satu atau lebih Sistem Syaraf Pusat (SSP) yang terjadi sejak lahir, penyakit, kecelakaan dan juga karena keturunan. Oleh sebab itu, orang dengan disabilitas mental eks psikotik membutuhkan suatu bentuk pelayanan sosial dalam rangka mengembalikan fungsi sosialnya. Pelayanan sosial bagi penderita gangguan jiwa Psikotik selama ini dilaksanakan melalui sistem dalam panti, seperti Panti Sosial Bina Laras (PSBL) “Phala Martha” Sukabumi. PSBL Phala Martha merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, sehari-hari secara fungsional dibina oleh para Direktur terkait sesuai dengan bidang tugasnya. PSBL Phala Martha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut kepada orang dengan disabilitas mental eks psikotik agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan serta pemberian informasi dan rujukan. Subyek dalam penelitian ini adalah pekerja sosial yang bekerja di lingkungan PSBL Phala Martha. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif
PENANGANAN GIZI BURUK DENGAN PERSPEKTIF PERSON IN ENVIRONMENT OLEH PEKERJA SOSIAL Bastari, Zulkarnain; Zainuddin, Moch.; Apsari, Nurliana Cipta
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.347 KB)

Abstract

Anak adalah aset dan generasi penerus bangsa. Anak harus mendapatkan hak-hak dan kewajiban sebagai seorang anak agar dapat tumbuh dan berkembang. Kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan makan-makanan yang bergizi masih kurang. Person in environment memandang faktor penyebab gizi buruk berasal dari individu dan lingkungan. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke 5 di dunia dengan jumlah penduduk 252.124.458 jiwa, jumlah penduduk miskin 28,53 juta orang dan hidup dilingkungan tidak sehat, dan setiap 5-6 juta bayi lahir di Indonesia, 75 - 85 persen berasal dari keluarga miskin, sekitar 1,67 juta jiwa menderita gizi buruk dan sekitar 10ribu anak meninggal akibat gizi buruk sehingga dibutuhkan intervensi khusus oleh pekerja sosial yang melihat dari person in evirenment untuk menanggulangi gizi buruk yaitu berupa pemberdayaan masyarakat miskin, penyadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat dan penguatan sektor pertanian.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PNPM MANDIRI Adenansi, Dhio; Zainuddin, Moch.; Rusyidi, Binahayati
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.057 KB)

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah yang sudah terlalu kompleks di Indonesia. Fenomena ini terjadi salah satunya karena masyarakat Indonesia terlalu berpangku tangan untuk bisa mendapatkan bantuan. Masyarakat terlalu pasif dalam kondisi ini, partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam kondisi memperbaiki kualitas kehidupannya ini masih sangat kurang. Pada kondisi ini pemerintah perlu melakukan suatu bentuk kegiatan yang dapat membantu masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa dalam mensejahterakan masyarakat, pemerintah perlu melakukan metode pemberdayaan terhadap masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang sangat penting agar nantinya masyarakat bisa mandiri tanpa perlu lagi diarahkan atau dituntun oleh pemerintah atau para agen perubahan. Disini pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlunya peran – peran pihak lain agar bisa mencapai target yang diharapkan. Pihak lain disini maksudnya seperti LSM, masyarakat itu sendiri, dan pihak lainnya.Program pemerintah akan bisa terealisasikan dengan baik apabila dalam prosesnya pihak yang terkait mampu bekerja sama atau dengan kata lain mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Partisipasi menjadi hal yang sangat penting dalam hal ini. Seperti misalnya program yang dicanangkan oleh pemerintah yakni PNPM Mandiri. Pada PNPM mandiri adalah program yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mengentaskan masalah kemiskinan yang sudah begitu kompleksnya di Indonesia. Di program PNPM mandiri ini masyarakat terkait dituntut untuk berpartisipasi dalam proses kegiatannya. Partisipasi disini dituntut agar masyarakat terbiasa untuk bertanggung jawab atas kondisi di lingkungannya. Maka dari itu agar tumbuhnya kesadaran di masyarakat akan tanggung jawab terhadap kondisi sosialnya maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan instansi terkait untuk merubah pola pikir masyarakat untuk peduli.
MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM COORPORATE SOCIAL REPONSIBILITY (Kasus Pelaksanaan CSR oleh PT Pertamina UP-IV Balongan) Mulyana, Nandang; Zainuddin, Moch.
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.54 KB) | DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14212

Abstract

Pengentasan kemiskinan bukan saja tugas dari pemerintah tetapi kewajiban semua pihak termasuk perusahaan. Perusahaan khususnya BMUN mempunyai kewajiban untuk membantu masyarakat sekitar perusahaan melalui program CSR. Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan tentunya tidak terlepas untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Akan tetapi setiap perusahaan mempunyai model yang khas yang dikembangkan sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan tersebut. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program CSR ini pada intinya dapat dilihat dari empat aspek yaitu aspek input, proses, outpur dan outcome.Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat melalui program CSR yang dilakukan oleh PT Pertamina UP-IV Balongan sudah mencakup semua aspek yang ada. Dalam pelaksanaannya faktor sumber daya manusis menjadi aspek yang belum sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya manusia yang mengurus pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat melalui CSR di PT Pertamina UP-IV Balongan masih terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini cukup menjadi kendala.
TANTANGAN DAN PELUANG KEBERADAAN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (HRD) DALAM ORGANISASI PELAYANAN SOSIAL STUDI KASUS PADA LEMBAGA REHABILITASI ODHA DAN KONSUMEN NAPZA RUMAH CEMARA BANDUNG HADIANTI, SALSABILA WAHYU; SANTOSO, MEILANNY BUDIARTI; RACHIM, HADIYANTO A.; ZAINUDDIN, MOCH.
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 2 (2017): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.605 KB) | DOI: 10.24198/jppm.v4i2.14228

Abstract

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam konteks sebuah organisasi merupakan salah satu hal yang penting. Tanpa SDM tentunya sebuah organisasi tidak akan mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah guna menggambarkan tentang bagaimana kondisi esksisting Human Resource Development (HRD) sebuah lembaga pelayanan sosial yang berkaitan dengan proses staffing dan pelaksanaan staff development. Melalui penulisan artikel ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana tantangan dan peluang keberadaan pelaksanaan HRD dalam sebuah lembaga pelayanan sosial. Adapun lokasi yang dipilih dalam proses penelitian ini adalah Rumah Cemara merupakan sebuah organisasi komunitas yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan konsumen narkoba di Indonesia.