Rajisa Putri
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM PROSES PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PALEMBANG Rajisa Putri; Andries Lionardo; Tugan Siahaan; Sandradi
Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (763.044 KB)

Abstract

Abstrak Kekerasan terhadap anak merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan karena Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan terhadap anak adalah suatu usaha untuk menciptakan kondisi supaya setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Selain itu perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang, kehidupan bernegara dan bermasyarakat, termasuk dalam bidang hukum. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Per-lindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Peng-hapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang mendapatkan kekerasan atau diskriminasi dari pihak manapun. Proses pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palembang hanya sebatas rujukan-rujukan dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palembang. Dalam proses pendampingan maka lembaga swadaya masyarakat hanya berperan sebagai pendamping saja (pengganti orang tua/keluarga) karena lembaga swadaya masyarakat merupakan organisasi non pemerintah dan belum memiliki aturan hukum yang pasti dalam proses pelaksanaan pendampingan. Kata Kunci: Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaga Swadaya MasyarakatAbstractViolence against children is a form of action that is more physical in nature that results in injury, disability, illness, or suffering because children as buds, potentials, and the younger generation who succeed the ideals of the nation's struggle have a strategic role, characteristics, and special characteristics so that they must be protected from all forms of violence. forms of inhumane treatment that result in human rights violations. Protection of children is an effort to create conditions so that every child can carry out his rights and obligations. In addition, child protection is the embodiment of justice in a society. Thus, child protection must be sought in various fields, state and social life, including in the field of law. The government has enacted Undang-Undang No. 35 of 2014 concerning Child Protection which is an amendment to Undang-Undang No. 23 of 2002 concerning Child Protection and Undang-Undang No. 23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence as a form of protection for children who experience violence or abuse. discrimination from any party.The process of assisting Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) for children who are victims of domestic violence in Palembang is only limited to referrals from the Palembang Women's and Children's Protection Service. In the mentoring process, Lembaga Swadaya Masyarakat act as a companion (substitute for parents/family) because Lembaga Swadaya Masyarakat is non-governmental organization and do not yet have definite legal rules in the process of implementing mentoring.