Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PERAN POLRI DALAM PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN Zulkipli; Rianda Riviyusnita; Firman Freaddy Busroh
Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.678 KB) | DOI: 10.46839/lexstricta.v1i2.8

Abstract

AbstrakHutan merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan memberikan kontribusi bagi negara berupa pajak dan kesejahteraan rakyat dari nilai log kayu yang ada. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah. Bagaimana Proses Peradilan Terhadap Pelanggaran Hukum Kehutanan. Apakah hambatan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan. Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur secara khusus, yakni dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian/Dinas Kehutanan baik di tingkat Pusat maupun daerah. Di samping penyidik khusus ada pejabat penegak hukum lain yang juga mempunyai kewenangan melakukan penyidikan kejahatan di bidang kehutanan, yaitu penyidik dari Polri, Kejaksaan dan dari TNI Angkata Laut, dan Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan mengalami beberapa hambatan baik bersifat yuridis yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kehutanan, yaitu rumusan delik kehutanan tidak dapat menjangkau pelaku intelektual kejahatan di bidang kehutanan. Proses penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur secara khusus, yakni dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian/Dinas Kehutanan baik di tingkat Pusat maupun daerah. Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan mengalami beberapa hambatan baik bersifat yuridis yaitu rumusan delik kehutanan tidak dapat menjangkau pelaku intelektual kejahatan di bidang kehutanan. Kata Kunci : Peneggakan Hukum, Kehutanan, Kejhatan. AbstractForests are renewable natural resources and contribute to the state in the form of taxes and people's welfare from the value of existing logs. The problem in this research is. How the Judicial Process Against Forestry Law Violations. What are the barriers to law enforcement against crimes in the forestry sector. This research method using normative law is a legal research conducted by examining library materials. The results of the study indicate that the process of investigating crimes in the forestry sector is specifically regulated, namely carried out by Civil Servant Investigating Officers within the Ministry/Forestry Service at both the central and regional levels. In addition to special investigators, there are other law enforcement officials who also have the authority to investigate crimes in the forestry sector, namely investigators from the National Police, the Prosecutor's Office and from the Navy, and Law enforcement against crimes in the forestry sector has encountered several obstacles, both juridical in nature, stemming from regulations. the laws governing forestry, namely the formulation of forestry offenses cannot reach intellectual perpetrators of crimes in the forestry sector. The process of investigating crimes in the forestry sector is specifically regulated, namely carried out by Civil Servant Investigating Officers within the Ministry/Forestry Service at both the central and regional levels. Law enforcement against crimes in the forestry sector encounters several obstacles, both juridical in nature, namely the formulation of forestry offenses cannot reach intellectual perpetrators of crimes in the forestry sector.