Luky Sandra Amalia, Luky Sandra
Unknown Affiliation

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Indonesia Memilih Presidensial Amalia, Luky Sandra
Jurnal Penelitian Politik Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (716.653 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v6i1.536

Abstract

Based on the Indonesian constitution (Undang-Undang Dasar 1945), Indonesia decided to undertake presidential system since this system gives large proportion for president to create prosperities for its citizens. The preamble of UUD 1945 also consist ofcriteriafor being a good Indonesian president such as the president must be able to create public prosperities, to improve Indonesian people's intelligence, to make social justice for all citizens, to protect all citizens, and to make the world order. However, before the candidates are elected as president and vice president, they have to conduct political campaign in order to make Indonesian people aware of their programs and track records. The political campaign includes mass media campaign and interpersonal campaign. In this regards, the presidential election is a political education for all people indeed.
POLITIK PENGAWASAN DPRD DALAM UPAYA PEMAKZULAN KEPALA DAERAH : Studi Kasus Wali kota Surabaya Amalia, Luky Sandra
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1341.73 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v8i1.477

Abstract

Impeachment as apublic officialproceedings conducted byparliament has become a quitepopular discourselately despite the impeachment efforts that occurred over many issues associated with interparty rivalry ratherthan as a process ofparliamentary oversight Impeachment in the context oflndonesian politics under the existingconstitution can only be carried by the House ofRepresentatives against the President Vice President on the basisofcertain reasons such as violation of law national treason corruption and others The impeachment which iscarried by District Legislative Council of Surabaya against the local mayor can be an interesting case becauseof besides there is no legal basis under the constitution the process becomes a new precedent in the political dvnamics of the local parliament This paper attempts to explore the District Legislative Council impeachment casecomprehensively The case is to be analyzedfrom aspect of regulation and process as well as political motivesbehind the impeachment effort This paper will also unravel the dynamics that occur in the impeachment processand its impact on parliamentary politics at the local level
KECENDERUNGAN HUBUNGAN ANGGOTA LEGISLATIF DAN KONSTITUEN : Studi DPRD Provinsi Banten Hasil Pemilu 2009 Amalia, Luky Sandra
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (857.813 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v8i2.467

Abstract

This research report is about relations ofMember ofParliament and his her constituent in Banten ProvinceThe MPs are those who elected by General Election 2009 One ofthe reasons behind this study is critics towards MPs who does not perform their duty optimally Because of that MPs does not have close relations with his herown constituent This study suggests some evaluation to the current condition
EVALUASI SISTEM KEPARTAIAN DI ERA REFORMASI Amalia, Luky Sandra
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.452 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v10i2.440

Abstract

Tulisan ini memfokuskan kajian pada evaluasi sistem kepartaian era reformasi, yaitu mengenai realitassistem kepartaian yang berkembang selama era reformasi; problematika sistem kepartaian yang ada; dan faktorfaktor yang melatarbelakangi realitas dan problematika tersebut. Dengan menggunakan pendekatan penelitiankualitatif dengan tujuan deskriptif-eksplanatif, diperoleh dua cara untuk menyederhanakan sistem kepartaian,yakni mengubah sistem pemilu atau melalui rekayasa institusi. Pilihan pertama diharapkan bisa menghasilkansistem multipartai dengan dua parpol dominan di DPR, sedangkan pilihan kedua menghasilkan sistem multipartaisederhana dengan dua koalisi besar yang bersifat permanen di parlemen. Namun demikian, tak kalah pentingnyaadalah reformasi karakter parpol, dari parpol pragmatis dan berorientasi jangka pendek menjadi parpol yangmemiliki platform politik dan visi kebangsaan yang jelas.Kata kunci: sistem kepartaian
Masa Depan Partai Islam di Indonesia Nurhasim, Moch; Haris, Syamsuddin; Romli, Lili; Nuryanti, Sri; Amalia, Luky Sandra; Darmawan, Devi; Hanafi, Ridho Imawan
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1736.508 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v13i2.567

Abstract

AbstrakKeberadaan partai politik Islam bukan sekedar penanda tumbuh suburnya pluralitas politik di Tanah Air. Namun jauh dari itu, pluralitas “Keindonesiaan” tidak ada artinya tanpa ke-Islam di dalamnya. Oleh karena itu, partai-partai Islam tetap relevan dan dibutuhkan, bukan hanya sebagai saluran aspirasi dan kepentingan umat Islam, melainkan juga sebagai bagian dari pluralitas dan “Keindonesiaan” itu sendiri. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peluang ideologi Islam dan partai-partai Islam di masa depan bergantung pada sejauhmana ideologi Islam dapat dihadirkan untuk menjawab persoalan “Keindonesiaan” dan kebangsaan. Peluang partai-partai Islam pada satu sisi dapat dilihat dari hasil elektoral, namun pada sisi yang jauh lebih mendasar dari hal itu ialah bagaimana meningkatkan kualitas kehadiran dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi Indonesia yang tidak sekedar lebih etis dan beradab, melainkan juga lebih adil, akuntabel, dan berintegritas. Kata Kunci: Demokrasi, Partai Politik Islam, Pemilu
Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi Budiatri, Aisah Putri; Haris, Syamsuddin; Romli, Lili; Nuryanti, Sri; Nurhasim, Moch; Amalia, Luky Sandra; Darmawan, Devi; Hanafi, Ridho Imawan
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2965.423 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v15i2.766

Abstract

AbstrakMayoritas partai politik di Indonesia pada era reformasi telah terjebak pada persoalan personalisasi politik. Individu elite partai menjadi image partai sekaligus orang yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan partai dalam jangka waktu yang lama. Padahal, partai politik telah memiliki mekanisme suksesi, namun satu sosok elite tetap mampu mempersonalkan partainya. Penelitian ini melihat ada beberapa aspek yang menjadi penyebabnya, termasuk sejarah pendirian partai, kepemimpinan karismatik dan pendanaan partai. Di luar itu, presidensialisme, sistem kepartaian dan sistem pemilu menjadi faktor yang turut memfasilitasi munculnya personalisasi partai. Personalisasi partai ini harus dihindari karena dalam jangka panjang akan berdampak negatif tidak hanya kepada partai politik, tetapi juga pada upaya penegakan demokrasi di Indonesia. Kata kunci: personalisasi partai, pemimpin karismatik, era reformasi
Upaya Mobilisasi Perempuan Melalui Narasi Simbolik ‘Emak-Emak dan Ibu Bangsa’ Pada Pemilu 2019 Amalia, Luky Sandra
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4307.951 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i1.779

Abstract

AbstrakPerempuan yang menempati separoh lebih jumlah pemilih merupakan target suara besar yang disasar oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi pada Pemilu Serentak 2019 ini. Upaya mobilisasi suara perempuan dilakukan melalui penyematan label ‘emak-emak’dan ‘ibu bangsa’. Emak-emak adalah sebutan bagi perempuan pendukung paslon penantang sedangkan ibu bangsa merupakan panggilan untuk perempuan yang berada di barisan kubu petahana. Tulisan ini berpendapat bahwa label emak-emak maupun ibu bangsa yang disematkan oleh kedua kubu capres-cawapres kepada pemilih perempuan hanya sebatas narasi simbolis untuk memobilisasi suara perempuan yang mencapai lebih separoh jumlah pemilih. Tidak ada yang lebih konkrit dari yang lain, kedua istilah tersebut sama-sama mendomestikasi peran perempuan. Melalui label emak-emak maupun ibu bangsa, kedua kubu seolah menegaskan bahwa perempuan harus menjadi ibu/emak yang tugasnya hanya di ranah domestik. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat. Selain itu, terbatasnya akses informasi bagi perempuan ditambah dengan platform parpol yang belum sensitif gender menempatkan perempuan sebagai obyek kampanye yang dapat dimanfaatkan untuk menarik dukungan suara pemilih perempuan lain dengan memanfaatkan identitas bersama sebagai perempuan. Kata kunci: perempuan, pemilu, emak-emak, ibu bangsa