Muhamad Haripin, Muhamad
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERTAHANAN ASIA PASIFIK DALAM PUSARAN GLOBALISASI Haripin, Muhamad
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.235 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v8i2.469

Abstract

Globalization has dramatically changed state s threat perception and defence pas tune Furthermore newplayers and newforms of interconnectedness between state actors and non state actors shape the contemporarylandscape of international security Throughout Asia Pacific nation states have started to realize that it is lessrelevant to focus only on traditional military invasion Other challenges e g transnational crime and terrorismare awaitingfor government s swift yet effective response
PROBLEMATIKA PERAN BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA Mengko, Diandra Megaputri; Haripin, Muhamad; Kristimanta, Putri Ariza; Yanuarti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v18i1.1000

Abstract

Persoalan pandemi Covid-19 yang melanda dunia dalam satu tahun terakhir telah mendorong pemerintahan di berbagai negara untuk melibatkan banyak aktor, termasuk salah satunya intelijen. Di Indonesia sendiri, Badan Intelijen Negara (BIN) telah aktif terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020. Pengerahan lembaga telik sandi dalam penanganan pandemi merupakan suatu praktik yang banyak dilakukan negara-negara demokrasi. Namun, intelijen perlu bekerja sesuai mandat, fungsi, dan di dalam koridor prinsip demokrasi. Tulisan ini akan meninjau problematika peran BIN dalam penanganan pandemi di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, sumber data dari studi ini diperoleh dari studi pustaka dan tinjauan literatur dalam periode Januari 2020 sampai dengan Februari 2021. Tulisan ini berhasil mengidentifikasi empat jenis operasi yang dilakukan oleh BIN dalam skala nasional dan lokal, yaitu penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan penanggulangan. Terlepas dari berbagai kontribusi BIN terhadap penanganan pandemi selama ini, tulisan ini masih menemukan beberapa persoalan, seperti: kecenderungan pelibatan yang eksesif, persoalan proporsionalitas, dan persoalan akuntabilitas. Sebagai rekomendasi, diperlukan upaya lebih lanjut untuk membenahi posisi BIN dalam tata kelola sektor keamanan secara umum, akselerasi pengawasan, serta reorientasi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Kata kunci: Badan Intelijen Negara, pandemi, Covid-19, intelijen, keamanan nasional
PERAN ASEAN DAN MASYARAKAT SIPIL TRANSNASIONAL DALAM TRANSISI DEMOKRASI DI BURMA PASCA-PEMILU Haripin, Muhamad; Arumsari, Mutiara
Global: Jurnal Politik Internasional Vol. 10, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The recent Burma election has drawn international criticism for its aim to legitimize the prolonged reign of military's role in militarized civilian role. While there have been different responses from ASEAN and neighbouring countries, transnational civil society in the region reacted along similar tone of condemnation. The ultimate goal of this essay is to analize how both sides played their role on the issue of Burma’s transition and how they reacted to the election itself. The result indicates that ASEAN arid neighboring countries remain incoherent and rather faible on their political support to democracy in Burma, given conflict of interests withm the organization. On the other hand, albeit its strong advocacy, the efforts of transnational civil society in ASEAN to advance the issue faced difficulties in several ways. Drawing on obstacles on both sides, one way forward is to seize such post-election momentum through promoting the National Reconciliation agenda in a cooperative manner.