<![CDATA[Abstrak
Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis perjalanan memperoleh demokrasi di dua negara yang pernah sama-sama mengalami rezim anti demokrasi yaitu Indonesia di bawah Suharto dan Filipina di bawah Marcos. Dua negara ini sama-sama mengalami rezim militeristik, namun setelah demokrasi berhasil diraih dan ditegakkan tetap saja terjadi kecenderungan-kecenderungan tindakan aktor politik hendak mengembalikan ke keadaan anti demokrasi seperti praktik pemerintahan yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi yaitu korupsi, politik oligarki, lemahnya penegakan hukum di berbagai bidang, hingga separatisme. Ada 3 hal penting yang disampaikan dalam tulisan ini, yaitu pertama, keadaan rezim militeristik yang menguasai kedua negara; kedua, latar belakang kejatuhan rezim militeristik dan diperolehnya sistem demokrasi dalam pengelolaan negara; dan ketiga, tantangan penegakan dan pelaksanaan demokrasi bagi kedua negara dalam politik masa kini. Tulisan ini merupakan hasil studi pustaka dengan metode deskriptif explanatory dan teknik analisis data kualitatif interpretatif. Temuan studi ini ialah Pertama, praktik demokrasi menunjukkan banyak hal baik seperti implementasi good governance dan pembangunan ekonomi melalui infrastruktur dan pajak, namun disertai munculnya masalah baru seperti menguatnya oligarki di pusat dan daerah di bidang politik dan ekonomi hingga membesarnya praktik korupsi pejabat negara. Kedua, ada perbedaan sikap politik kedua negara dalam rekonsiliasi dengan rezim masa lalu, Filipina dapat melupakan trauma politik masa lalu yakni aktor politik masa kini yang merupakan warisan rezim politik masa lalu bisa bekerjasama dan berkonsentrasi membangun bangsa dan negara ke depan tanpa saling fitnah dan kecurigaan. Sedangkan di Indonesia, terjadi sikap politik berbeda, di mana saling curiga dan fitnah yang sering dikaitkan dengan warisan politik masa lalu; Ketiga, kedua negara terus bekerja keras mencari model demokrasi yang cocok; dan Keempat, kedua negara mempunyai tugas besar dalam menegakkan demokrasi dengan bekerja keras menciptakan kesejahteraan bagi warga negara, penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, kerjasama luar negeri dan membina hubungan politik pusat dan daerah.
Kata kunci: Demokrasi, Militeristik, Negara, Perbandingan Politik, Politik Kontemporer
Abstract
This article describes and analyzes the journey of enforcement of democracy between Indonesia and Philipines which is occur after the end of regimes that tore both countries, i.e. by regime of Suharto in Indonesia and Marcos in Phillipines. But, the facts these countries still struggling to resolve tendencies that weaken democratization such as corruptions, oligarkhi of politics, weakness of law enforcement, separatism etc. For those reasons, author underlines three important things in this article to analyze problems, i.e., firstly, situation of regimes that control both countries; secondly, background of situation that overthrown the regimes and thirdly, the challenges of enforcement and implementation of democration for both countries in political situation today. This article is a library research that using descriptive explanatory method with qualitative interpretative data analitys. Finally, author find four results of the research, i.e. firstly, in practical of democracy, both countries display a good progress as a implementation of good governance and economic development e.g. in infrastructure and tax policy. But this situation raising new problems such as oligarchy strengthened in politics and economics sector both in national level and local regions level that result increase numbers of corruption of the rulers of government. Secondly, on political will between Indonesia and Philipines concerning of the reconciliation with the regime: Philipines decided to still involving actors of last regime to develop the country; but Indonesia still in trauma with the regime, suspicious, hatred are dominated as a result of political tension. Thirdly, both contries are still on going process to find the appropriate of democracy model. And fourthly, Indonesia and Philipines are strive to create prosperity and welfare for their people on law enforcement including eradication of corruption, fighting drugs abuse, build cooperation with foreign country and harmonizing of political relation between national and regional level.
Keywords: Comparative Politics, Contemporary Politic, Democracy, Militeristic, State]]>
